Hal ini akan membatasi kemampuan kita untuk mengekspresikan diri dalam jangka panjang. Dan yang perlu diperhatikan, kebebasan ini tidak diambil oleh negara, melainkan oleh masyarakat atau kita sendiri.
Ini adalah konsekuensi logis dari tatanan sosial yang sudah kita ciptakan. Karena itu, dalam kehidupan sosial dan bernegara, kebebasan harus mengalah pada keamanan dan ketertiban.
Bila perlu, kebebasan harus ditindas agar tercipta ketertiban dan situasi yang kondusif pada masyarakat. Hukum dan aturan serta norma dibuat untuk membatasi kebebasan supaya tercipta keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
Bagaimanapun juga, hukum dan peraturan hanya sebuah alat untuk membantu. Adanya pun belum menjamin terlaksananya apa yang kita inginkan. Apakah kita yakin seandainya RKUHP ini ditolak pemerintah, kita masih bisa bebas berbicara dan mengutarakan pendapat? Lha wong tanpa direvisi sekalipun banyak pihak yang dianggap berseberangan mengalami persekusi.
Selama ini kita selalu terjebak dalam keributan membahas kulit luarnya saja. Sementara esensi atau pelaksanaannya seringkali kita abaikan. Pengalaman sudah mengajari kita bahwa apa yang kita harapkan dan kita anggap sebagai hak kebebasan sipil itu justru kita sendiri yang memasungnya.
Karena itu, dalam hal kontroversi RKUHP ini, yang semestinya kita tekankan dan kita desak pada pemerintah adalah keadilan dalam pelaksanaannya. Kita harus memastikan bahwa nantinya aparat penegak hukum bisa melaksanakan KUHP yang direvisi ini dengan adil, sesuai dengan bahasa etika yang sudah kita sepakati bersama.
Dasar dari segala etika adalah "mengorbankan kepentingan diri demi kepentingan bersama". Namun harus diingat, bahasa etika tidak setuju apabila hanya dituntut dari si lemah ketika memperjuangkan haknya, tetapi tidak digubris oleh si kuat ketika dituntut melaksanakan kewajibannya.
