Rekonsiliasi Nasional? Penuhi Dulu 5 Hal Berikut

Tidak ada asap tanpa api, tidak ada perbuatan tanpa ada yang dicontohkan. Apa yang terjadi pada masyarakat saat ini merupakan buah dari perilaku elit-elit politik dan pemerintah.

Polarisasi niscaya tidak akan terjadi, minimal tidak akan membesar bila elit politik, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan bisa memberi contoh yang baik. Rasa tidak suka pada pemerintahan Jokowi tercipta karena narasi pembangunan mereka yang lebih mengedepankan ego dan kesombongan. 

Sejak Jokowi terpilih menjadi presiden, mulai bermunculan kelompok-kelompok yang mengaku paling "lebih" memiliki Indonesia ini. Mulai bermunculan kelompok yang mengaku "lebih berhak" tinggal di Indonesia ini. Ini menunjukkan pemerintahan Jokowi tidak memiliki kemampuan untuk merangkul semua elemen bangsa. Mereka lebih memilih untuk menganakemaskan pendukungnya, dan meminggirkan mereka yang tidak sependapat.

Saya yakin, seandainya sejak awal terpilih pada pilpres 2014 lalu Jokowi langsung mengajak semua pihak untuk ikut mendukung pemerintahannya, dan membuat struktur organisasi pemerintah yang diisi oleh semua kelompok (tanpa harus melupakan pihak-pihak yang sudah membantu), pemerintahan Jokowi bisa lebih diterima oleh semua masyarakat.

Saya juga yakin, seandainya narasi pembangunan yang dibuat oleh pemerintah itu dibahasakan dengan rasa rendah hati, tidak menyombongkan prestasi yang telah dibuat seolah-olah pembangunan Indonesia baru dimulai di era mereka, sekaligus menjatuhkan dan menihilkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, niscaya pemerintah Jokowi akan lebih diterima dengan rasa ikhlas dan rekonsiliasi nasional akan lebih mudah terwujud.

5. Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Diatas semua yang sudah disebutkan, integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa memegang peran penting dalam proses rekonsiliasi nasional. Dalam integritas ini, ada nilai kejujuran yang sudah seharusnya menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan proses kerja pemerintah.

Terlebih dalam kontestasi pemilu kali ini, masyarakat menginginkan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersikap adil dan jujur dalam mengawal pesta demokrasi ini. Karena itu, apa yang disampaikan Dahnil Azhar menjadi tepat dalam konteks ini. Bahwa situasi "panas" yang tercipta tak lain adalah implikasi dari merosotnya kepercayaan pihak yang berseberangan dengan pemerintah terhadap kinerja KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

Tuduhan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif harus dijawab oleh KPU dengan kinerja yang berintegritas, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Kita semua tentu menginginkan, siapapun pemenang dari kompetisi ini, siapapun yang nanti akan terpilih menjadi presiden dan wakil-wakil rakyat, adalah murni berasal dari suara rakyat itu sendiri.

***

Apabila kelima hal itu bisa dipenuhi, rekonsiliasi nasional akan menjadi lebih mudah dilakukan. Pihak-pihak yang sebelumnya merasa tidak puas dan tidak suka, akan bisa lebih menerima kekalahan. Dan seandainya mereka jadi pemenang, apa yang sudah mereka alami sebelumnya bisa menjadi pelajaran berharga.