Menanggapi tuntutan beberapa anggotanya, PSSI akhirnya mengalah. Dalam rapat Komite Eksekutif pada Selasa (19/02), PSSI memutuskan untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa.
Rapat yang dipimpin oleh Jokdri tersebut menghasilkan keputusan bahwa KLB nanti akan memiliki dua agenda, yakni pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan, serta penetapan waktu dan tempat KLB.
Melihat agenda yang dijadwalkan tersebut, itu artinya PSSI sudah membuka pintu lebar untuk memilih kepengurusan baru. Tak hanya mengganti Ketua Umum yang kini sudah ditinggalkan Edy Rachmayadi, KLB juga bisa dimaksudkan mengganti keseluruhan pengurus inti, terutama anggota Komite Eksekutif PSSI.
Inilah kesempatan terbaik bagi stakeholder sepakbola Indonesia, khususnya pemerintah untuk mulai membersihkan PSSI. Pemerintah bisa mengintervensi KLB supaya bisa memastikan bahwa orang-orang yang terpilih nanti adalah mereka yang benar-benar bersih dan berkomitmen penuh untuk memajukan sepakbola Indonesia.
Intervensi disini bukan berarti pemerintah turut campur dalam pelaksanaan KLB. Sampai detik ini, ranah sepakbola masih menjadi area terlarang bagi pemerintah untuk ikut masuk.
Intervensi yang dimaksudkan adalah bagaimana upaya pemerintah bisa mempengaruhi para anggota dan pemilik suara PSSI untuk mencalonkan sosok yang dianggap berkompeten sekaligus bersih. Ini bukanlah pekerjaan yang sulit. Pemerintah bisa menunggangi skandal pengaturan skor ini untuk "menekan" anggota PSSI supaya mencalonkan dan memilih orang-orang yang dianggap pemerintah bisa membawa PSSI kembali bersih.
Seiring dengan terbukanya pintu KLB ini, beberapa pihak langsung menyodorkan nama-nama yang dianggap bisa memimpin PSSI lebih baik. Mulai dari nama Erick Thohir, Basuki Tjahaya Purnama, Luhut Binsar Panjaitan, Moeldoko, Maruarar Sirait, Brigjen Khrisna Murti, hingga Komjen Budi Waseso.
Sayangnya, para pengusul nama tersebut melupakan satu hal krusial. Semua nama yang diusulkan tersebut terbentur pada syarat dan ketentuan pencalonan anggota Komite Eksekutif, yakni "telah aktif dalam sepakbola sekurang-kurangnya selama 5 tahun".
Nama-nama yang diusulkan seperti diatas boleh jadi memiliki integritas dan kompetensi kepemimpinan. Namun harus diingat, PSSI bukan sembarang organisasi keolahragaan. Federasi sepakbola di suatu negara adalah satu-satunya organisasi olahraga yang pemerintahnya diharamkan ikut campur di dalamnya. Selain itu, setiap federasi sepakbola diharuskan memegang teguh aturan main keorganisasian yang termaktub dalam Statuta.
Jika nama-nama diatas dipaksakan masuk, padahal jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan dalam Statuta, sama artinya dengan bunuh diri. Hukuman dari FIFA sebagai induk organisasi siap mengancam.
Bila pemerintah dan anggota PSSI menganggap bahwa hanya orang "luar" yang bisa membersihkan PSSI, satu-satunya jalan adalah dengan mengamandemen pasal Statuta yang menghalangi tersebut. Ini bisa jadi cara yang ekstrim karena bisa menjadikan PSSI satu-satunya federasi yang syarat "telah aktif di sepakbola" untuk pencalonan Komite Eksekutifnya dihilangkan.
