Memupus Mental Miskin Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan

Untuk tahun 2019, pemerintah berencana untuk menaikkan nilai bantuan sosial PKH dari semula 1,89 juta menjadi 2 juta per keluarga per tahun. Hingga tahun 2018, jumlah penerima manfaat PKH sebanyak 9,877 berdasarkan data dari Kantor Staf Kepresidenan. Diharapkan penerima manfaat PKH akan bertambah hingga 10 juta keluarga pada tahun 2020.

Masalah Validitas Data Kemiskinan yang jadi Acuan Penerima PKH

Meskipun program PKH dinilai efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat, PKH masih dibayangi permasalahan klasik. Yakni terkait penggunaan data kemiskinan yang dijadikan acuan untuk menentukan siapa yang berhak menerima manfaat dana bantuan sosial ini.

Banyak yang menilai data kemiskinan atau data penduduk miskin belum terlalu valid sehingga masih saja ada penduduk yang tidak masuk kategori miskin bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kita bisa berkaca pada kasus dana BLT dimana ada penduduk tidak miskin yang bisa menerima BLT. Kita juga bisa berkaca pada kasus penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh beberapa penduduk hanya supaya anak mereka bisa bersekolah gratis, padahal secara ekonomi orang tuanya mampu untuk membiayai.

Ketidakvalidan data kemiskinan ini biasanya karena ada permainan dari oknum-oknum pemerintah yang karena alasan kekerabatan memasukkan data kerabat dekat atau kenalannya ke dalam kriteria penduduk miskin. Di luar itu, kesalahan data penduduk miskin juga disebabkan karena masyarakat kita banyak yang memiliki mental miskin. Mereka mengaku-ngaku miskin hanya untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Padahal secara faktual mereka adalah keluarga yang sejahtera, baik dari sisi ekonomi maupun sosialnya.

PKH diharapkan bisa Memutus Rantai Kemiskinan sekaligus Memupus Mental Miskin Masyarakat

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang baik dan benar diharapkan bisa memupus mental miskin dari masyarakat kita. Contohnya adalah seperti yang baru-baru ini diunggah oleh seorang pengguna Facebook di laman pribadinya. 

Dalam foto-foto agenda penempelan sticker "KELUARGA SANGAT MISKIN /MISKIN PENERIMA PROGRAM PKH" di Dusun Lamaran, Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, pengguna Facebook bernama Qonitah Zahirah Humaira menuliskan, beberapa keluarga di dusun tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak bersedia menerima bantuan PKH. Hal ini karena pada dinding rumah mereka harus ditempeli sticker besar bertuliskan Keluarga Sangat Miskin/Miskin. 

petugas pendamping PKH sedang menempelkan sticker Keluarga Miskin (sumber foto: akun Facebook Qonitah Zahirah Humaira)

Sementara kenyataannya jauh bertolak belakang. Dari foto-foto yang diunggah di laman Facebook tersebut, rumah milik keluarga yang terdata berhak menerima bantuan PKH tergolong cukup mewah. Berlantai ubin mengkilap, bahkan nampak ada sepeda motor baru yang tengah diparkir di teras rumah. Foto-foto penempelan sticker PKH dan pengunduran diri penduduk yang menerima bantuan ini menjadi viral dan sejak diunggah pada 1 Februari 2019 kemarin hingga kini sudah dibagikan 11 ribu pengguna Facebook.

petugas pendamping PKH dengan penduduk yang mengundurkan diri untuk menerima bantuan PKH (sumber foto: akun Facebook Qonitah Zahirah Humaira)

Inilah yang dimaksud mental miskin itu. Mungkin pada awalnya mereka tidak mengira rumah mereka akan ditempeli sticker Keluarga Sangat Miskin, sehingga tanpa malu mereka mendaftar dan ikut dalam Program Keluarga Harapan. Ketika tahu bahwa rumah mereka harus ditempeli sticker sebagai tanda Keluarga Penerima Manfaat, mereka menolak karena mungkin malu jika sampai diketahui tetangga dan lingkungan sekitar. Bahwa mereka yang secara sosial ekonomi mampu ternyata mengaku miskin dan menerima bantuan dari pemerintah.

sticker yang ditempel di rumah penduduk penerima bantuan PKH (sumber foto: akun Facebook Qonitah Zahirah Humaira)

Langkah seperti ini patut diapresiasi, dan bila perlu stickernya diperbesar, atau dijadikan papan petunjuk yang ditancapkan di depan rumah yang bersangkutan. Ini diperlukan untuk memberi efek jera pada penduduk yang masih sering mengaku-ngaku miskin demi mendapatkan bantuan sosial. Mental miskin yang dimiliki sebagian masyarakat kita ini menjadi salah satu sebab utama program pemberdayaan masyarakat yang digagas pemerintah kerap salah sasaran dan tidak efektif.

Dengan pelaksanaan PKH yang efektif, didukung oleh data kemiskinan yang valid, diharapkan program ini tak hanya bisa mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan ekonomi saja. Lebih dari itu, PKH juga bisa memupus mental miskin dari masyarakat kita supaya mereka menjadi lebih sadar dan peduli bahwa masih banyak orang lain yang lebih berhak menerima bantuan pemerintah dibandingkan keluarga mereka sendiri.

Referensi: