Edy Rachmayadi Tak Perlu Mundur Dari PSSI

Ketua Umum PSSI Edy Rachmayadi didesak untuk mengundurkan diri. Desakan ini menguat seiring hasil buruk yang diraih Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2018. 

Tagar #EdyOut menggema sebagai bentuk kekecewaan publik sepakbola Indonesia terhadap kinerja PSSI selama dipimpin oleh Edy.

Diluar terpuruknya prestasi Timnas Indonesia, rangkap jabatan yang dilakukan Edy Rachmayadi juga dinilai memperburuk citra PSSI. Edy dianggap tidak memiliki kepedulian dan komitmen yang pasti terhadap tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum PSSI.

Beberapa kandidat calon Ketua Umum PSSI yang baru dimunculkan publik sepakbola tanah air. Mulai dari pengusaha Erick Thohir hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama.  

Menanggapi tagar #EdyOut yang disuarakan suporter sepakbola Indonesia, saya pribadi menganggap Edy Rachmayadi tak perlu mundur dari PSSI. Biarkan dia menjabat hingga selesai masa jabatannya yang kurang 2 tahun lagi.

Setidaknya ada 2 alasan mengapa Edy Rachmayadi tak perlu mengundurkan diri dan tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Yang pertama, perlu kiranya publik sepakbola Indonesia membaca kembali Statuta PSSI. Disana disebutkan bahwa Ketua Umum PSSI, beserta Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif lainnya dipilih oleh Kongres PSSI dengan masa jabatan 4 tahun. Jika Ketua Umum PSSI berhalangan untuk sementara atau tetap dalam arti mengundurkan diri,  tugas-tugasnya akan diemban oleh Wakil Ketua Umum PSSI yang tertua hingga masa Kongres berikutnya.

Dengan demikian, seandainya Edy Rachmayadi mundur sebelum masa jabatannya selesai, Wakil Ketua Umum PSSI, dalam hal ini adalah Joko Driyono akan menggantikan dan menjalankan tugas-tugasnya. Memang, saat Kongres Luar Biasa PSSI tahun 2016 lalu, ada dua wakil ketua umum. Selain Joko Driyono, ada nama Iwan Budianto yang ikut terpilih. Namun, oleh Edy Rahmayadi  Iwan Budianto digeser jabatannya dengan sebuah jabatan baru yakni Kepala Staff Ketua Umum.

Yang kedua, kepemimpinan dalam organisasi PSSI adalah kolektif kolegial yang dijalankan oleh Komite Eksekutif. Dalam menjalankan roda organisasinya, setiap keputusan terhadap pelaksanaan organisasi maupun anggaran diputuskan bersama oleh Komite Eksekutif.

Ketua Umum PSSI memiliki hak suara yang sama dengan anggota Komite Eksekutif lainnya. Tugas Ketua Umum PSSI bukanlah sebagai penentu dan pengambil keputusan. Karena itu, tuntutan mundur bagi Edy Rachmayadi seharusnya juga disuarakan pada anggota Komite Eksekutif lainnya.

Terpuruknya prestasi timnas Indonesia adalah buah dari kepemimpinan kolektif dalam tubuh PSSI. Naif rasanya jika hanya Edy Rachmayadi saja yang dituntut mundur, sementara anggota Komite Eksekutif lainnya tetap memiliki hak dan kewenangan yang sama.