Melihat Program Pemerintah dalam Pencegahan Stunting di Indonesia

Masalah stunting (gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak dari gizi buruk) tak hanya menjadi isu kesehatan saja, tapi juga sudah menjadi isu perekonomian nasional. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, persoalan stunting dapat memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Potensi kerugian akibat stunting bisa mencapai 2-3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun.

"Kalau PDB dihitung Rp10.000 triliun saja, potensi kerugian hingga Rp200-300 triliun. Padahal yang saya tahu sekarang PDB kita Rp13.000 triliun. Sebaliknya, kalau kita bisa menurunkan stunting, itu angkanya enggak tanggung-tanggung, akan membawa keuntungan ekonomi 48 kali lipat dari investasi yang dikeluarkan," tandas Bambang di Jakarta, Jumat (30/3/2018).

Besarnya kerugian ekonomi tersebut diperoleh lantaran Indonesia termasuk dalam negara dengan status stunting yang mengkhawatirkan. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, 37% anak berumur di bawah lima tahun di Indonesia, atau hampir sembilan juta anak, mengalami stunting. Padahal, batas toleransi dari WHO adalah maksimal 20% atau seperlima dari jumlah balita yang ada.

Mengapa masalah stunting bisa menciptakan kerugian secara ekonomi? Ini karena stunting memiliki konsekuensi fungsional yang buruk pada anak. Beberapa dari konsekuensi tersebut termasuk kognisi dan kinerja pendidikan yang buruk. Sehingga ketika sudah mencapai masa dewasa, hal ini akan berdampak pada produktivitas yang hilang dan upah orang dewasa yang rendah. Sebagai perbandingan, pertumbuhan linear pada anak usia dini (non stunting) merupakan penanda kuat pertumbuhan yang sehat sehingga di kemudian hari akan berdampak pada kapasitas pembelajaran yang optimal dan produktivitas kerja yang tinggi.

Dengan kondisi yang demikian, wajar jika persoalan stunting kini menjadi permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah, dan memang sudah seharusnya.

"Stunting pada anak-anak balita merupakan refleksi masa depan Indonesia," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Isu ini sekarang menjadi prioritas pemerintah."

Karena itu, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga dari angka 37% pada tahun 2013 menjadi 28% pada 2019. Sementara situasi stunting di Indonesia hingga tahun 2017, tingkat prevalensi stunting masih mencapai 36%. Pertanyaannya, apakah target penurunan stunting menjadi 28% pada tahun 2019, dalam jangka waktu satu tahun sejak dimulainya kampanye nasional ini bisa tercapai?

sumber: dokumen Paparan Stunting Kemenkeu 2018 (am2018bali.go.id)

Mungkin terlalu ambisius, tapi bukan berarti hal yang mustahil. Untuk bisa mempercepat penurunan stunting, pemerintah Indonesia bisa belajar dari pemerintah Peru terkait pencegahan dan penurunan stunting secara cepat dan signifikan. Dalam catatan WHO, Peru berhasil menurunkan tingkat stunting lebih dari separuh hanya dalam waktu kurang dari satu dekade. Pada tahun 2008, prevalansi stunting di negara tersebut mencapai angka 28%. Dengan kampanye serta program pemerintah yang massive, terstruktur dan kontinyu, Peru berhasil menurunkan prevalensi stunting menjadi 13% pada tahun 2016.

Kontinuitas dan komitmen pada semua level adalah dua kunci dari pemerintah Peru dalam memerangi malnutrisi pada rakyatnya. Maka, sungguh tepat kiranya apa yang disampaikan Menkes Nila F Moelok, bahwa, 

"Stunting harus ditangani bersama," kata Nila Moloek, Menteri Kesehatan. "Harus ada kerjasama yang lebih baik antara lembaga pemerintah di tingkat nasional dan regional. Juga dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. "

Bagaimana upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan stunting di Indonesia? Jauh hari sebelum Kampanye Nasional Pencegahan Stunting dimulai, pemerintah sudah membuat roadmap Gerakan Nasional Pencegahan Stunting dan Kerjasama Kemitraan Multi Sektor. Dalam Rapat Pleno Upaya Percepatan Penganan Stunting 12 Juli 2017 dan 9 Agustus 2017, yang dipimpin oleh Wakil Presiden, pemerintah menegaskan 5 pilar penanganan Stunting, yakni:

Pilar 1 : Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara

Pilar 2 : Kampanye Nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas

Pilar 3 : Konvergensi, Koordinasi dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah dan Masyarakat

Pilar 4 : Mendorong Kebijakan Nutritional Food Security

Pilar 5 : Pemantauan dan Evaluasi

Komitmen dan visi pimpinan Tertinggi Negara sudah diwujudkan dengan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting dengan tema "Cegah Stunting untuk Generasi Cerdas Indonesia" secara resmi pada 16 September 2018. Kampanye ini sekaligus implementasi dari Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo 16 Agustus 2018 lalu yang menegaskan bahwa pembangunan SDM diawali sejak dari kandungan.

Dalam kampanye pencegahan stunting, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni perbaikan terhadap pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih.

Untuk itu, pemerintah harus mengedepankan program-program masyarakat yang bisa memastikan akses rumah tangga ke sanitasi yang layak, ketersediaan air bersih dan makanan yang terdiversifikasi, serta dukungan penanggulangan kemiskinan bagi keluarga yang membutuhkan. 

Selain itu, pemerintah juga harus secara terus menerus memberikan pendidikan tentang cara memberi makan anak-anak dan melindunginya dari infeksi, dan layanan kesehatan yang memadai dan mudah diakses untuk mencegah dan mengobati infeksi secara kolektif sehingga dapat mengurangi stunting pada populasi.

Dalam hal konvergensi penanganan stunting, pemerintah sudah menyiapkan alur pendanaan yang transparan, sebagaimana yang tertuang dalam Paparan Stunting Kementrian Keuangan tahun 2018. Salah satu sumber pendanaan berasal dari pinjaman Bank Dunia sebesar USD 400 juta. Selain itu, pemerintah juga sudah menetapkan 160 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penurunan stunting.

Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas pencegahan stunting (sumber: dokumen Paparan Stunting Kemenkeu 2018/www.am2018bali.go.id)

Secara khusus, pemerintah juga sudah menyiapkan kerangka penanganan stunting, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi Gizi spesifik bersifat jangka pendek, yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan oleh sektor kesehatan. 

Sasaran dari intervensi gizi spesifik adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan. Diharapkan, intervensi ini bisa berkontribusi dalam pencegahan stunting sebesar 30%.

Sementara intervensi gizi sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK. 

Beberapa bentuk intervensinya antara lain penyediaan akses sanitasi yang bersih, pemberian Jaminan Kesehatan Nasional, serta pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Intervensi gizi sensitif diharapkan bisa berkontribusi 70% dalam program pencegahan stunting skala nasional.

Namun, semua hal itu tidak akan sukses dilaksanakan jika tidak ada kerjasama dengan pihak-pihak di luar pemerintahan. Butuh kerjasama dan kemitraan multi sektor supaya tingkat prevalensi stunting bisa turun secara cepat dan signifikan. 

Dalam kerjasama dan kemitraan ini, ada tiga pihak yang terlibat. Pemerintah, dalam tugasnya memprioritaskan penanggulangan kemiskinan, dengan pendanaan dan dukungan lain dari dunia usaha tentunya juga sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk bisa berperan aktif.

Menkes saat mendampingi Presiden Jokowi dan Presiden World Bank dalam blusukan pencegahan stunting (dok.www.sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Salah satu peran aktif masyarakat adalah dengan mengkampanyekan pencegahan stunting secara terus menerus. Hingga saat ini, bisa dipastikan sedikit sekali masyarakat kita yang sadar apa dan bagaimana cara mencegah stunting itu. 

Kurangnya informasi tentang stunting ini dikhawatirkan bisa menggangu upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan stunting. Karena itu, tahun 2018-2019, yang merupakan tahun politik merupakan momentum yang tepat untuk mengukur sejauh mana peran semua sektor dan tatanan masyarakat dalam menyukseskan program kampanye nasional pencegahan stunting.

Masyarakat bisa menilai, siapa saja calon-calon anggota legislatif yang dalam kampanye mereka menyampaikan visi program kesehatan, utamanya tentang perbaikan gizi dan akses sanitasi. 

Begitu pula masyarakat bisa menilai dan memilih, calon presiden dan wakil presiden mana yang memiliki visi dan misi Indonesia sehat melalui program kesehatan untuk penanggulangan stunting serta pendanaan program anti-stunting yang transparan.

Stunting saat ini sudah menjadi permasalahan nasional yang krusial untuk ditangani segera. Stunting menghilangkan hak anak-anak untuk tumbuh, berkembang dan hidup makmur. 

Menghalangi anak-anak dari peluang untuk mencapai potensi penuh mereka. Dalam skala lebih luas, stunting dapat membahayakan seluruh komunitas dan negara. Inilah mengapa di tahun politik, menjelang pergantian anggota wakil rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang baru, kampanye pencegahan stunting setidaknya bisa menjadi salah satu bahan kampanye yang utama.