Mohon tunggu...
Prayitno Ramelan
Prayitno Ramelan Mohon Tunggu... Tentara - Pengamat Intelijen, Mantan Anggota Kelompok Ahli BNPT

Pray, sejak 2002 menjadi purnawirawan, mulai Sept. 2008 menulis di Kompasiana, "Old Soldier Never Die, they just fade away".. Pada usia senja, terus menyumbangkan pemikiran yang sedikit diketahuinya Sumbangan ini kecil artinya dibandingkan mereka-mereka yang jauh lebih ahli. Yang penting, karya ini keluar dari hati yang bersih, jauh dari kekotoran sbg Indy blogger. Mencintai negara dengan segenap jiwa raga. Tulisannya "Intelijen Bertawaf" telah diterbitkan Kompas Grasindo menjadi buku. Website lainnya: www.ramalanintelijen.net

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Pilkada dan Risiko Politik Jokowi

24 September 2020   15:51 Diperbarui: 24 September 2020   19:42 953
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memimpin rapat kabinet terbatas mengenai percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN/POOL via KOMPAS.com)

Disebutkan bahwa masa kampanye 29  September-5 Desember akan terjadi di 1.042.280 titik, dari 1.468 calon. Bila positivity rate 10 persen, maka 10 dari 100 yang hadir berpotensi Covid/OTG. Bila dihitung, 10X 1.042.280, akan ada 10.422.800 orang yang  berpotensi covid yang berkeliaran selama 71 hari kampanye.

Nah, hitungan akan lebih menakutkan bila dimasukkan data dari Co Founder, KawalCovid19, Elina, bahwa positivity rate Indonesia saat ini masih 20 persen. Maka jumlah yang betpotensi covid akan menjadi dua kali lipat, yaitu 10.422.800 x 2 = 20.845.600 orang.

Semoga saja hitungan ini tidak akurat, tetapi kalau benar bagaimana? Ada yang menyebut Indonesia bisa menjadi pandemi dunia (Astaghfirullah).

Intelijen selalu berfikir kemungkinan terburuk (worst condition). Maksudnya bila itu terjadi, kita sudah siap. Tidak terkena pendadakan dan menjadi panik.

Di sinilah dibutuhkan saran intelijen fungsi pengamanan, seberapa banyak pemerintah bisa menyiapkan petugas kesehatan, tempat isolasi, ruang ICU, dukungan pulasara.

Saat normal saja tower 4 di Wisma Atlit, yang baru 4 hari dibuka sudah terisi 34 persen. Jangan sampai bila jumlah meledak, pemerintah tidak mampu mengendalikan kondisi yang berlaku, tidak siap dan bisa terjadi situasi panik.

Satu hal yang membuat penulis khawatir, bila pilkada menyebabkan efek negatif ekstrem, kasus covid meledak, sulit dikendalikan, maka akan muncul resiko politik terhadap siapa yang harus bertanggung jawab.

Jelas bukan Mendagri, DPR, Parpol, KPU atau Bawaslu. Dengan ringan akan ada yang disalahkan yaitu Presiden Jokowi. Karena final decesion adalah presiden, itu alasannya.  

Secara hukum dan konstitusi maka mereka yang berniat melengserkan akan mencari celah kalimat dalam pembukaan UUD 1945, "[...] tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia [...]"

Ini resiko terberatnya, bisa ada penilaian masalah kemampuan. Mengganti menteri atau yang lain tidak besar efeknya, tetapi bila presiden dilengserkan, jelas ada konflik kepentingan dan upaya perebutan kekuasaan.

Saran dan Penutup

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun