Itulah beberapa informasi yang merupakan executive summary perbandingan teknis antara ASTROS II MK6, AVIBRAS dengan T-122/300, ROKETSAN yang dibuat oleh panitia pengadaan dari sisi Pusen Armed TNI AD. Kesimpulannya Astros II jauh lebih unggul dan spesifikasi tehnisnya lebih mendekati seperti yang ditetapkan oleh pengguna (TNI AD).
Analisis dan Kesimpulan
Kasus pengadaan MLRS Astros II yang diberitakan oleh media pada akhir 2014 ini adalah merupakan pengangkatan kembali laporan yang dibuat Irjen Kemhan pada tahun 2012. Memang sulit membandingkan Alutsista tempur yang dibuat oleh pabrikan yang berbeda. Nampaknya harga kedua roket dari sumber yang berbeda itu berbeda cukup besar.
Penegasan dari Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang menyatakan bahwa pemilihan alutsista tersebut lebih didasarkan kepada spesifikasi tekhnis (spektek), kemampuan, akurasi, daya ledak menjadi ukuran yang utama. "Jadi bukan soal mahal atau tidaknya."
Kini TNI bisa mengimbangi negara tetangga (Malaysia) yang juga memiliki 54 MLRS Astros II untuk Tentera Darat. Indonesia tercatat membeli 36 (9 Baterai) Astros II, pembelian ini merupakan balance of power di kawasan. Negara lain adalah AD Brasil 20 Astros II (5 Baterai), Irak 66 Astros II, dan Arab Saudi 76 Astros II.
Dari pengalaman penulis dalam penugasan di Dephan (Kemhan) selama tiga tahun sebagai staf ahli dan penasihat Menhan, persaingan dalam pengadaan alutsista adalah suatu hal yang wajar dan selalu terjadi, karena masing-masing produsen termasuk agen berusaha dan berlomba-lomba memasarkan dan mensukseskan barang dagangannya laku dengan segala cara. Bisnis senjata bukan bisnis yang murah, jelas bisnis raksasa yang menggiurkan, sehingga ada saja cara yang mencoba memengaruhi para pejabat.
Yang penting adalah niat dari para pembesar itu, jangan sampai tergelincir, karena rakyat makin pintar mengawasi, semua hanya menunggu waktu untuk membuat laporan. Sudah ada kejadian beredarnya surat gelap yang melaporkan seorang pimpinan militer kepada pimpinan nasional. Demikian juga bagi para politisi di Senayan, jangan coba-coba mencari peluang mengatur sebuah pengadaan alutsista, semua sangat mungkin terbongkar pada masa kini dan mendatang. Presiden Jokowi kini sangat mungkin sewaktu-waktu meminta KPK mengusut kasus yang terindikasi korupsi, tidak sulit bagi presiden mendapatkan fakta yang dibutuhkan. Walau sudah pensiun bisa saja dilakukan pengusutan kepada para mantan pejabat, kalau ada indikasi korupsi terhadap uang negara. Bahkan pernah dilakukan pengusutan dan pengadilan kepada pejabat aktif Polri, Irjen Pol Djoko Soesilo (Kakorlantas) yang kini masih berada di dalam penjara.
Penulis pernah mengulas soal korupsi dengan menggunakan referensi hasil skripsi dari Hasan Hambali (2005) yang dalam penelitiannya menyampaikan bahwa sumber korupsi mencakup dua hal pokok yaitu, "kekuasaan kelompok kepentingan dan hegemoni elit." Kekuasaan kelompok kepentingan cenderung lebih berwawasan politik, hegemoni elit lebih berkait dengan ketahanan ekonomi. Piranti korupsi umumnya menggunakan perlindungan politis dan penyalahgunaan kekuasaan (Baca : KPK semakin Berani, seberapa Sukses Pemberantasan Korupsi?).
Dengan demikian maka menurut Hambali, peran kekuatan politik di Senayan, hegemoni elit (agen dan produsen) serta penguasa bisa akan saling terkait membentuk sebuah jaringan semu yang saling memeras, menekan tetapi juga saling menguntungkan. Semoga itu hanya terjadi pada masa lalu, dan masa kini dan kedepan akan semakin bersih.
Pada waktu mendatang akan ada pemilihan pesawat pengganti pesawat tempur TNI AU F-5E Tiger II, ada beberapa kompetitor yang juga sedang mengincar. Nah, kita akan melihat persaingan yang jelas ramai. Sebaiknya seperti pemilihan Astros II MLRS yang lebih diberikan porsi besar memilih kepada TNI AD sebagai calon pengguna, pespur pengganti F-5 itu sebaiknya diberikan porsi yang lebih besar kepada TNI AU yang sangat faham akan kebutuhannya. Jangan sampai yang tidak faham, hanya karena tekanan politik misalnya, kemudian ikut menentukan alutsista yang kurang tepat. Semoga bermanfaat.
Penulis: Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, Pengamat Intelijen, www.ramalanintelijen.net
Artikel Terkait:
