Buat admin Kompasiana, hapuslah artikel ini ! Di samping itu, saya juga sudah lebih dari 5 kali melanggar ketentuan Kompasiana sehingga saya berharap bahwa admin dari Kompasiana bisa membekukan dan menghapus akun saya ini.
Ini adalah artikel terakhir saya di Kompasiana, saya tidak akan pernah lagi menulis artikel di Kompasiana seumur hidup saya, dan saya berharap admin Kompasiana dapat menghapus artikel saya ini, serta membekukan dan menghapus akun Kompasiana saya karena sudah lebih dari 5 kali melanggar ketentuan Kompasiana !
Terima kasih atas perhatiannya !
- - - - - - - - - - - - - - - -
Bagaimana kualitas jurdil pada pilpres 2019 ? Jawabannya dapat dilihat sbb :
1. Azas Netralitas Pejabat Publik
Sudahkah pejabat publik (menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, kades) bersikap netral di dalam pilpres 2019 ? Menurut hasil penelitian saya, ada ketimpangan yang sangat besar antara jumlah dukungan pejabat publik kepada Jokowi dan Prabowo.
Bisa dilihat adakah gubernur, bupati/walikota, camat, atau kades yang mendukung Prabowo pada pilpres 2019 kali ini ? Mungkin saja ada, tetapi jumlahnya paling banyak hanya 4 atau 5 orang saja, namun itu pun hanya terbatas pada pribadi sendiri atau tidak sampai digembor-gemborkan kepada publik. Sementara di pihak Jokowi sangat banyak menteri dan gubernur beserta bawahannya berbondong-bondong mendukung Jokowi, bahkan sampai mengkampanyekan Jokowi kepada masyarakat.
Di sini ada pelanggaran azas netralitas pejabat publik, yang mana seharusnya pejabat publik harus netral, namun ternyata bisa berbondong-bondong mendukung capres tertentu. Apalagi sampai ada perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah pejabat publik yang mendukung Jokowi dibandingkan Prabowo.
2. Azas penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.
Dapat dilihat ada kades dan pegawai PNS yang mendukung Prabowo dipenjarakan dan diberhentikan dari jabatannya. Lalu di posisi yang sama, mengapa kades, camat, dan banyak pejabat publik yang mendukung Jokowi tidak dipenjarakan dan diberhentikan dari jabatannya ?
