Menghidupkan Kembali GBHN dan Repelita di Masa Reformasi

Dapat kita amati bahwa pembangunan di Masa Orde Baru jauh lebih baik dibanding pembangunan di Masa Reformasi. Hal ini terjadi karena pemerintahan di Masa Orde Baru memiliki desain (blueprint) pembangunan negara jangka panjang yang tersusun dengan rapi pada ketetapan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) & program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahunan) I – VI, sedangkan pemerintahan-pemerintahan di Masa Reformasi tidak memiliki blueprint pembangunan negara jangka panjang sehingga setiap pemerintahan di Masa Reformasi berjalan sendiri-sendiri dan proses pembangunan tidak dapat saling berkelanjutan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan berikutnya.

Pemerintah-pemerintah di Masa Reformasi tidak boleh lagi memandang proses pembangunan di periode pemerintahannya secara individual (contohnya pembangunan versi Habibie, atau pembangunan versi Gus Dur, atau pembangunan versi Megawati), akan tetapi pemerintah-pemerintah di Masa Reformasi wajib memandang proses pembangunan di periode pemerintahannya sebagai salah satu bagian dari sebuah perjalanan pembangunan yang utuh, di mana perjalanan pembangunan yg utuh ini sudah memiliki kejelasan alur dari awal hingga akhir perjalanan pembangunannya. Untuk itu, dibutuhkan sebuah blueprint pembangunan negara jangka panjang yang dapat menjadi acuan bagi setiap pemerintahan yg berjalan di Masa Reformasi sebagaimana adanya ketetapan GBHN & program Repelita I - VI di Masa Orde Baru.

Jadi, setiap pemerintahan yang berjalan di Masa Reformasi tidak boleh lagi berjalan menurut visi-misinya dan program kerjanya sendiri-sendiri, akan tetapi wajib menjalankan pemerintahannya sesuai dengan visi-misi dan program kerja yang telah tersusun secara rapi dalam blueprint pembangunan negara jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan negara dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan dari suatu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya di Masa Reformasi.

Adanya blueprint pembangunan negara jangka panjang tentu saja akan membuat demokrasi yang berjalan menjadi tidak menarik karena nantinya di dalam pilpres atau pilgub, baik calon presiden ataupun calon gubernur sudah tidak dapat lagi menjual visi-misi & program kerja yang baru karena wajib mengikuti semua visi-misi dan program kerja yang sudah tercantum di dalam blueprint pembangunan negara jangka panjang. Akan tetapi demi kepentingan negara dan hayat hidup orang banyak, maka baiklah para pemangku kekuasaan mau mengorbankan gengsi berdemokrasi. Jadi sesungguhnya dalam hal ini, demokrasi (pilpres & pilgub) bukan lagi ditujukan untuk ajang beradu visi-misi & program kerja antar calon pemimpin, akan tetapi demokrasi (pilpres & pilgub) hanya akan menjadi sarana untuk membatasi jumlah periode kepemimpinan seseorang dalam menjalankan pemerintahan (maksimal 2 periode) agar kekuasaan absolut sebagaimana yang terjadi di Masa Orde Baru tidak terulang kembali di Masa Reformasi.