Mohon tunggu...
adi pranata
adi pranata Mohon Tunggu... Akuntan - Pranata

hanya pemulung kata-kata

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Indonesia Terserah, Siapa yang Salah?

23 Mei 2020   05:49 Diperbarui: 23 Mei 2020   06:06 230
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perdana menteri Australia tidak percaya kalau Indonesia baik-baik saja, karena beberapa kasus di australia setelah di lacak warganya sempat berkunjung ke Bali dan Jakarta. 

Tentu dunia juga menyadari jika Indonesia tidak menanggani corona dengan baik maka bisa jadi Indonesia menjadi bom waktu bagi dunia. Bagaimana tidak penduduk kita ke 5 terbanyak di dunia, jika ini menyebar berapa nyawa akan musnah? 

Berbagai opsi disarankan ke pemerintah, salah satunya adalah lockdown, namun presiden engan melakukan hal ini, karena negara kita tidak mampu saat ini, dana dan fasilitas kita tidak mendukung, ditambah pemerintah lebih menjaga kestabilitasan Ekonomi dibanding Nyawa masyarakatnya. 

Akibat sikap pemerintah yang belum jelas, banyak daerah yang melakukan tindakan sendiri-sendiri mengkarantina wilayahnya, seperti yang dilakukan oleh wali kota tegal dan Gubenur Papua. Bahkan Gubenur Papua menutup akses bandara, dia menyebut tidak bisa menghadapi Covid 19 karena fasilitas kesehatan disana belum mumpuni. Tindakan para kepala daerah ini membuat pemerintah pusat marah, mereka tidak terima kuasa mereka di lampui daerah, para menteri sibuk menegur kepala daerah yang melakukan tindakan sendiri. 

Karena penyebaran yang semakin masif pemerintah memberikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di beberapa daerah yang memang tinggi kasus nya. 

Jakarta salah satunya, aturan PSBB dibuat, dan dalam aturan itu cukup bagus, hanya saja prakteknya jauh dari bagus. PSBB hanya menjadi slogan kosong, masyarakat seakan tidak mematuhi aturan itu. Lihat saja dalam PSBB hanya boleh ada 11 sektor usaha yang boleh beroperasi, namun sayangnya kementerian perindustrian menerbitkan 11.172 surat dispensasi untuk perusahan itu beroperasi. 

Lalu bagaimana dengan anjuran kerja dirumah, beribadah dirumah, belajar di rumah yang di sampaikan Jokowi?? siapa yang salah kalau seperti ini? plin plan itu lah pemerintah saat ini, benturan aturan antar kementerian dan daerah. Seperti nakoda kapal ini tidak bisa mengkontrol kapalnya. 

24 April 2020 gebrakan bagus dibuat pemerintah, melarang bepergian antar daerah, dengan ditutupnya semua moda transportasi umum, hal ini disambut baik karena bisa mencegah penyebaran antar daerah, termasuk untuk menekan penyebaran dari pemudik. larangan ini dilakukan untuk 1 bulan, hanya saja tanggal 17 mei 2020 pemerintah kembali membuka semua moda transportasi di Indonesia, dengan alasan untuk menjaga sektor ekonomi namun tetap dilarang mudik! ini salah siapa kalau akhirnya rakyat pun geleng-geleng kepala dengan aturan pemerintah yang berubah-ubah padahal belum menampakkan hasil. Kurva kita naik terus, dan semakin bertambahnya test-test semakin banyak ditemukan kasus baru. 

Masyarakat dilarang mudik, kecuali memiliki ijin yang dibuat sesuai protokol kesehatan, hasilnya ribuan orang membuat syarat-syarat itu, dengan alasan perjalanan dinas dan lain-lain. melihat ke plin planan pemerintah, masyarakat jadi merasa tidak perlu lagi ikuti anturan pemerintah. kalau sudah begini salah siapa?? 

Banyak orang kecewa dengan presiden, mereka sudah 2 bulan di penjara di rumah-rumah mereka, tapi dengan mudahnya pemerintah tetap membuka Mall dan toko-toko lainnya yang menyebabkan banyaknya pengunjung yang tentu saja beresiko menularkan Covid 19. Jadi siapa yang salah jika masyarakat yang sudah sadar malah ikut tidak sadar akan virus ini. Seperti negara yang plin plan. 

saat ini jumlah kasus sudah banyak, namun kita tetap santai, masih merasa kalau sudah ditakdirkan mati ya pasti mati!

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun