BPPD Jelmaan Konsorsium Pariwisata Ciamis

Riuh saat mendengar lembaga ini didirikan di Kabupaten Ciamis. Lembaga ini lahir sebagai jelmaan dari perwujudan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan pariwisata di Indonesia. 

Amanah perundangan tersebut manisfestasi dari bagian dari pencapaian program nasional yang menempatkan pariwisata sebagai sektor utama pengembangan pembangunan.

Pemerintah pusat menempatkan kepariwisataan menjadi sektor unggulan dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Tak heran saat ini pemerintah terus melakukan penguatan perekonomian rakyat yang dipadukan dengan peran antara akademisi dan swasta untuk mendapatkan sebuah akselerasi berkelanjutan hingga terciptanya hegimoni ekosisten wisata pada semua sektor.

Selanjutnya, dalam tatanan struktur pemerintah, Jawa Barat pun demikian. Sektor pariwisata yang saat ini terus mendapatkan perhatian penting. Apalagi pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memberikan perhatian kepada pemerintah daerah untuk berpacu dalam mewujudkan visinya yakni Jabar Juara Lahir dan Batin. 

Artinya, pusat maupun daerah keduanya meneguhkan bahwa pariwisata menjadi pintu gerbang peningkatan dan pembangunan perekonomian inklusif. Dalam pembangunan ekonomi inklusif terfokus pada peningkatan sektor wisata berbasis sejarah dan budaya sebagai daya dongkrak tumbuhnya laju perekonomian masyarakat.

Pembangunan ekonomi inklusif tersebut memprioritaskan terhadap tata kelola sistem regulasi, pemberdayaan, pemodalan, investasi, penelitian yang dikembangkan yang diterapkan hingga akar rumput masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) untuk mengkolaborasikan ketiga unsur yakni akademisi, swasta, dan pemerintah sebagai metode pelaksanaan pariwisata menggunakan konsep teori triple helix.

Pasal 48 ayat 1 Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa ada 5 fungsi BPPD ini, diantaranya :

meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;

meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;

meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. 

Dari kelima (5) fungsi di atas, maka BPPD ini tak lain adalah konsorsiumya pariwisata. 

Apa yang menjadi dasar pemikiran tersebut karena adanya kolaborasi, elaborasi sinergitas lintas sektoral ini pun dipandang dari aspek kebermanfaatan fungsi dari teori triple helix tersebut ditambah dengan meninjau dari struktur bagan oragnisasi BPPD ini yang terdiri dari unsur penentu kebijakan keterwakilan dari profesi dan kepakaran pariwisata, lembaga ini adalah konsorsium pariwisata yang melibatkan berbagai sektoral untuk duduk mengembangkan industri pariwisata.

Sebagian ada yang mengatakan bahwa BPPD ini bersifat ceremonial saja bahkan hanya menjadi lembaga yang menyerap anggaran tanpa mengedepankan input, proses, output dan outcome yang berdampak pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ini sangat sah-sah saja untuk memberikan penilaian. Hanya saja, kita harus memahami dari tugas pokok fungsi dari BPPD ini yang sudah diatur jelas dalam UU No 10 Tahun 2009. 

Adapun polarisasi dari pelaksanaan kebijakanya tentu mensinergiskan antara standar proses capaian utama visi misi pemerintah daerah dan standar proses dari perundang-undangan. Sehingga meselaraskan antara dua kepentingan instrumen sentralisasi dan desentralisasi kebijakan pembangunan pariwisata.

Mewujudkan dari pelaksanaan dua instrument di atas maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BPPD ini memiliki kualifikasi keahlian berdasarkan standar mutu SDM tata kelola kelembagaanya. Oleh sebab itu, budaya mutu harus dikedepankan oleh lembaga ini dalam menjalankan pelaksanaan dari tugas pokok fungsi yang telah diamanahkan oleh perundang-undangan.