Panas Dingin Pembenci Jokowi: BLT & Bansos 79 Triliun Cair Awal 2024

Tanah Papua Untuk Indonesia - Hasil keputusan anggaran telah selesai dibahas dalam Rancangan APBN di DPR RI, yang artinya Presiden memiliki kewenangan dan kewajiban yang tidak bisa ditunda lagi untuk menyalurkan sejumlah program unggulan Pemerintah yang rutin digulirkan selama 10 tahun terakhir, diantaranya Program Bantuan BLT Elnino, Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos Beras, PKH, dan Bantuan dana Pendidikan..

Dalam RKA-KL APBN 2024 Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan kode rekening anggaran 027.01 - 027.05.wa menetapkan besaran jumlah anggaran yang disiapkan untuk mendukung program bantuan perlindungan sosial tersebut diatas mencapai 79,19 Triliun Rupiah.. Kebijakan anggaran sebesar itu, didasarkan pada keputusan Presiden Jokowi yang berencana menghapus kemiskinan ekstrem, dengan angka target 1,12% dari total penduduk (konstanta tahun 2023).. 

Penilaian politis yang memandang pencairan program bantuan perlindungan sosial Presiden Jokowi ini harus ditunda hingga pemilu selesai, merupakan pandangan yang sepenuhnya subyektif dan tidak perlu dipertimbangkan, sebab pelayanan Pemerintahan harus terus bekerja normal, baik ada Pemilu ataupun tidak ada pemilu..

Masyarakat penerima bantuan pemerintah, memiliki hak untuk menerima penyaluran bantuan tepat waktu berdasarkan timeline kerja yang telah disusun oleh Pemerintah.. Sungguh tidak memiliki hati nurani, ketika segelintir politisi yang bekepentingan dalam urusan perebutan suara, harus mendahulukan urusan politik mereka, dibandingkan jutaan rakyat kecil yang sedang menunggu uluran tangan bantuan pemerintah terhadap mereka..

Jika para calon presiden dan politisi lainnya, yakin dengan "engagement" hubungan politik yang mereka bangun dengan rakyat, maka sejatinya tidak perlu khawatir berlebihan jika pemberian bantuan Presiden Jokowi akan mempengaruhi pilihan politik mereka pada pemilu 2024..

Beda halnya jika seorang Calon Presiden, selama membangun hubungan politik bersama masyarakat, hanya manggung dari satu acara audiensi debat ke acara debat berikutnya, yang hanya mengandalkan dukungan kampanye berdasarkan "rekaman dan broadcast" media semata, yang kemudian diklaim sebagai dukungan masyarakat, namun pada sisi yang lain, mereka tidak pernah turun langsung membantu masyarakat secara nyata..

Tentunya hubungan yang terbentuk tidaklah dapat dibilang "engagement"yang nyata, sebab acara diskusi tersebut hanya menyasar segelintir kelompok terdidik, sedangkan pemilih mayoritas sebenarnya lebih banyak berada di dunia nyata, dimana mereka sibuk dengan urusan pekerjaan sehari hari..

Maka dari itu pentingnya sebuah tindakan nyata "action" yang dapat disentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat, dimana melalui aksi nyata tersebut, hubungan yang terbentuk antara pemilih dan calon Presiden mengakar begitu kuat, sehingga tidak akan terpengaruh terhadap kondisi apapun yang berusaha merubah pendirian politiknya..

Yang anehnya, sebagai bagian dari anggota masyarakat terdidik, sekalipun yang bersangkutan dicalonkan sebagai tokoh politik yang maju dalam kontestasi Presiden, seharusnya dapat bersikap adil dan wajar.. Selama Presiden Jokowi masih menjabat secara sah, hingga masa jabatannya selesai pada Agustus 2024 mendatang, sebagai bagian dari rakyat yang baik, seharusnya tidak perlu menyerang dan menjelek-jelekkan Presiden Jokowi..

Akibatnya ketika terdapat program populis yang begitu disukai oleh jutaan masyarakat Indonesia, posisi politik nya yang selalu menyerang Jokowi menjadi terancam.. Sebab segala hipotesis argumentasi yang dituduhkan selama ini, pada kenyataannya tidak berdampak apa-apa terhadap pendirian masyarakat untuk tetap mencintai Presidennya.. Sebab Presiden Jokowi telah melakukan sebuah pembuktian karya nyata, membantu masyarakat tidak mampu dari masalah kesejahteraan yang mereka alami..

Sejak awal cara mereka memusuhi Presiden Jokowi, memang merupakan jalan politik yang salah dan fatal.. Sebab Presiden itu adalah kepala negara dan sekaligus kepala Pemerintahan yang sah menjalankan fungsi pelayanan negara, dimana baik buruknya itu, tidak bisa dinilai hanya dengan 1000 kata kata manis saja..

Rakyat kecil yang tidak berkecukupan, tentunya tidak memakan kata-kata manis seorang kandidat Presiden, dan tentunya juga tidak memakan pertunjukkan debat yang tampak kesenangan/kegirangan ketika seorang yang memandang dirinya paling cerdas itu, dapat menjatuhkan argumentasi lawan debatnya...

Rakyat kecil hanya melihat dan merasakan, apa yang mereka terima dari karya perbuatan nyata seorang pemimpin, sekalipun itu hanya "sebutir perbuatan baik"..

Terkadang kita semua lupa, bahkan dengan latarbelakang pendidikan yang tinggi sekalipun, berusaha bertindak dan berperilaku layaknya orang-orang bule dengan kultur politik privatnya, dimana mereka tidak terlalu perduli dengan "engagement" yang terbangun dengan seorang pemimpin.. Yang ada dalam pikiran orang orang ini, upaya untuk menonjolkan sisi intelektualnya "rasional thinker", tetapi lupa dengan karakter masyarakat Indonesia yang hidup dalam dimensi budaya yang kuat "rasa dan afirmasi perbuatan"..

Mereka terlalu percaya diri untuk yakin bahwa 1000 kata-kata manis akan menghapus 1 perbuatan baik dari seorang Presiden Jokowi kepada rakyatnya.. Preferensi masyarakat dalam sebuah transformasi sosial, tidak akan banyak berubah dan cenderung mengalami retensi "status quo", ketika keadaan pendukung utama di masyarakat masih terpenuhi dengan cukup, sebut saja diantaranya, pemenuhan kebutuhan pangan, pemenuhan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan rekreasi... Maka dari itu, selama keadaan itu baik baik saja, maka tidak akan ada tempat bagi ruang pergerakan bagi masyarakat untuk beralih dari kondisi nyaman yang mereka alami saat ini..

Keadaan yang berbeda, tentu saja tidak berlaku terhadap mereka yang terjebak dalam doktrinasi "keyakinan", dimana isu-isu tendensi agama tampaknya akan lebih mudah diarahkan, untuk merubah preferensi seseorang.. Dahulu di Pilkada DKI Jakarta, cara-cara ini sangat ampuh dan bahkan terbilang sukses, karena eksploitasi tendensi "doktrin keyakinan" itu mendapatkan ruang dan timing yang tepat..

Namun dihari ini, akan sangat sulit untuk mengagitasi masyarakat "doktrinasi keyakinan" terhadap mayoritas Masyarakat dengan kultur yang sangat heterogen, yang mencakup ratusan daerah dan budaya yang berbeda-beda pula.. Maka sejatinya, gerakan doktrinasi "kelompok berkeyakinan" tidak akan mampu menggeser dominasi loyalitas mayoritas rakyat Indonesia yang heterogen dan moderat, yang pada gilirannya, semua isu yang mereka bangun untuk menjelek-jelekkan Presiden Jokowi, akan menjadi bumerang bagi diri mereka sendiri..

Panas Dingin yang mereka hadapi saat ini, bukan karena takut dan khawatir dengan Program Populis Presiden Jokowi yang membagi 79 Triliun bantuan perlindungan sosial kepada Masyarakat, melainkan mereka takut akan ketidakmampuan diri mereka sendiri untuk melakukan perbuatan nyata "action" yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat...

Maka dari itu, satu-satunya amunisi mereka saat ini, hanyalah "agitasi dan propaganda keyakinan", memoles tim media "pertunjukkan debat mulut", Untuk menunjukkan kualitas mereka sebagai calon presiden yang dibutuhkan rakyat..

Horas,

Maturnuwun

Wa Wa Wa

Hormat Kami,

Willem Wandik S.Sos

Waketum DPP Partai Demokrat

Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Presiden 2024