Indonesia Butuh Komandan Efisien, Bukan Pemimpin Rencana "Retorika"

Jayapura (Tanah Papua Untuk Indonesia) - Banyak negara di era hari ini, menempatkan "national interest"sebagai "the first interest", sebagai contoh kebijakan luar negeri amerika yang mengedepankan "america first" dalam kepentingan diplomasi dagang dan ekonominya dengan berbagai negara di dunia.. Tidak ada bentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan yang dihari ini dilakukan oleh negara - negara maju, tanpa mempertimbangkan "benefit" bagi kepentingan nasional negaranya.. 

Fakta juga membuktikan ketika "national interest" Inggris merasa terancam dengan sejumlah pengaturan bersama dalam negara Uni Eropa yang memberlakukan pasar tunggal yang di inisiasi sejak tahun 1993 dimana dalam perjalanannya justru dipandang menguntungkan ekonomi Jerman (yang notabene sebagai kompetitor Inggris di Eropa)..

Selain itu, masalah pengaturan penyelesaian krisis keuangan yang dialami oleh sejumlah negara anggota seperti krisis Yunani pada tahun 2008 ikut menekan kontribusi keuangan anggota Uni Eropa untuk membantu Yunani mengatasi krisis keuangan di negaranya. Alhasil hal ini ikut membebani "keuangan" inggris sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke 2 setelah jerman, yang harus memikirkan jalan keluar atas krisis keuangan yang dihadapi oleh Yunani dengan meningkatkan "rasio pendanaan" keanggotaan di Uni Eropa.. 

Merasa terancam dengan kepentingan nasional negaranya, Inggris kemudian memutuskan untuk memilih keluar dari keanggotaan Uni Eropa.. Selain alasan pengaturan pasar tunggal yang dipandang tidak terlalu menguntungkan Inggris, alasan lainnya yang membuat Brexit begitu mendesak bagi inggris adalah masalah kedaulatan negara, dimana Inggris memandang pengaturan Uni Eropa selama ini, justru hanya semakin banyak mendatangkan para pencari suaka ke dataran inggris dengan memanfaatkan aturan yang longgar dalam uni eropa tentang migrasi penduduk diantara sesama anggotanya.. 

Dalam hubungan antar negara, power sebuah negara sangat menentukan diplomasi perdagangan dan ekonomi suatu negara.. Kita tentunya, tidak ingin Indonesia kedepannya justru dipandang lemah oleh negara lain, dimana kehadiran "leadership" dalam sebuah negara, ikut menentukan "potition" sebuah negara dalam hubungan multilateral yang kompleks, terlepas apakah posisi negara tersebut kuat baik dalam perekonomian maupun kuat dalam angkatan militernya..

Dengan demikian, demi masa depan negara untuk melindungi "national interest" dalam mencapai tujuan Indonesia Merdeka yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sejak 1945, maka penting bagi 270 juta penduduk Indonesia untuk memiliki "Kepala Negara" yang memiliki kualifikasi "leadership" yang kuat dimata pemimpin dunia..

Prabowo Subianto, memiliki keunggulan mutlak yang tidak perlu diragukan eksistensinya, sebagai pemimpin yang memiliki keunggulan dan kematangan dalam karir militernya.. Proses jatuh bangun membangun karir militer, dengan sumpah setia pada kepentingan "bela negara", kemudian melanjutkan pengabdian itu dalam kiprahnya sebagai pemimpin politik yang juga menghadapi banyak proses jatuh bangun, tentunya, akumulasi dari perjalanan panjang karir seorang Prabowo itulah yang menandakan dirinya pantas menjadi penerus pemerintahan Jokowi, yang mengutamakan stabilitas pembangunan nasional untuk keberlanjutan pembangunan yang telah di mulai para Pemimpin Nasional sebelumnya..

Negara ini akan terus berjalan ditempat, jika "memori pasionisme political historis" yang diwarnai dengan "rasa dendam" dan "amarah" di masa lalu, terus membayang-bayangi setiap peralihan kekuasaan.. Untungnya tokoh sehebat Prabowo dapat menurunkan egonya untuk berdamai dengan Presiden Jokowi pasca Pemilu 2019 silam, dan tetap menghadiahkan "kedamaian dan ketentraman" yang ikut dirasakan oleh kita semua, sekalipun kondisi geopolitik dunia dewasa ini, sedang berada pada keadaan "meningkatnya ketegangan regional", konflik sektarian/politik dalam negeri di berbagai negara, dan pemaksaan hegemoni negara kuat ke negara yang relatif lemah.. 

Tidak akan berguna hasil-hasil pembangunan yang dilakukan dalam sebuah negara, jika jaminan situasi keamanan dalam negeri justru tidak sanggup diberikan oleh Pemimpin Nasional berikutnya.. 

Presiden Jokowi yang berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional selama 9 tahun memimpin Republik ini (2014-2023), tentunya tidak akan bermain-main mempercayakan suksesi agenda pembangunan yang telah "di inisiasinya" ke tangan pemimpin yang tidak memiliki independensi (tidak memiliki kemampuan komando yang kuat), sebagai nakhoda yang membawa kapal Indonesia berlayar dalam samudera "national interest" banyak negara kuat di dunia saat ini.. 

Presiden Jokowi diserang berulang kali oleh negara uni eropa terkait permasalahan Minyak Sawit dan juga persoalan ekspor mineral mentah, namun, agenda nasional yang mengutamakan "national interest" Indonesia, tetap tidak berubah sekalipun berada dalam ancaman negara negara kuat lainnya.. Inilah sejatinya pemimpin ideal Indonesia, yang juga harus dimiliki oleh negara ini untuk 10 tahun masa mendatang.. 

Gagasan national interest "Indonesia First" harus dapat terwarnai dari kebijakan nasional Indonesia.. Indonesia tentunya harus banyak belajar dengan peristiwa politik di Ukraina, salah satu negara dengan industri yang cukup kuat di Eropa, justru perlahan tumbang dan mengalami ancaman kepunahan, sebagai dampak dari "ketidakmampuan" leadership nasionalnya, untuk mengatasi krisis politik dan keamanan dalam negeri..

Pada tahun-tahun sebelum peristiwa aneksasi krimea terjadi di tahun 2014 silam, yang menandai awal "kehancuran" Ukraina yang memicu perang besar antara Ukraina Juncto sekutu barat melawan Negara adi daya Rusia di Eropa Timur, sejatinya peristiwa kehancuran itu terjadi justru diawali dengan krisis politik nasional, yang terjadi sejak tahun 2013 sebelumnya, dimana pada bulan november 2013 terjadi upaya penggulingan "Presiden Viktor Yanukovych" yang pro Russia oleh sekelompok elit Ukraina dengan sokongan pihak barat.. 

Dalam catatan yang tergambar dari Statistik Perekonomian Ukraina "sebelum krisis politik" terjadi di dalam negaranya, tercatat pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product) Ukraina secara berturut turut di tahun 2012 - 2023 mencapai 182 juta USD - 190,5 Juta USD.. 

Namun pasca kudeta terhadap Presiden Ukraina di bulan November 2013 terjadi, GDP Ukraina kemudan mulai jatuh ke angka terendah ditahun 2014 - 2016 yaitu 133,5 Juta USD di tahun 2014, 91,03 Juta USD di tahun 2015 dan 93,36 Juta USD pada tahun 2016.. 

Ukraina sebagai negara yang tergolong makmur dalam pencapaian ekonominya dan juga kuat dalam aspek militernya di Eropa saat itu, kemudian jatuh kedalam kondisi yang mengenaskan setelah "mengalami krisis politik dalam negeri" dan instabilitas yang terjadi di dalam negaranya..

Indonesia sampai sejauh ini, berada pada posisi yang relatif aman, itu disebabkan karena berbagai rangkaian peristiwa politik nasional yang sanggup untuk direkonsiliasikan, termasuk kesepakatan rekonsiliasi politik yang terjadi antara Presiden Jokowi dan Prabowo pasca pemilu Presiden 2019 silam.. 

Prabowo bukan sekedar pemimpin politik yang hanya mengandalkan "retorika ceramah dalam panggung-panggung diskusi", melainkan dirinya telah membuktikan "kemampuan pengendalian diri yang begitu hebat", untuk tidak mengikuti "hasutan" yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang besar ini.. 

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, untuk 10 tahun mendatang hingga tercapainya "standing" Indonesia Emas di tahun 2045 "menggenapi usia 100 tahun negeri ini merdeka", maka jejak rintisan pembangunan yang telah dimulai sejak 1945 hingga pemerintahan SBY bersama Pemerintahan Jokowi selama 20 tahun terakhir ini, perlu diperkuat dengan hadirnya stabilitas agenda pembangunan dan keamanan dalam negeri sendiri.. Terutama, dalam menghadapi potensi ancaman "tekanan" dari negara kuat lainnya, yang tidak jarang memaksakan kehendak "kepentingan nasional negaranya" jika Presiden Republik Indonesia Terpilih berikutnya justru tidak memiliki keberanian dan karakter kepemimpinan yang kuat.. 

Horas,

Maturnuwun

Wa Wa Wa

Hormat kami, 

Willem Wandik S.Sos

Waketum DPP Partai Demokrat

Dewan Pakar TKN Prabowo - Gibran Presiden 2024