Tata Kelola IT_Ayu Karmila 191011201921_07SAKE016

NAMA          : AYU KARMILA

NIM               : 191011201921

KELAS         : 07SAKE016

TATA KELOLA IT

    Investasi teknologi informasi yang sampai menghabiskan milyaran rupiah dalam perusahaan skala menengah & besar, tampaknya telah nir irit lagi apabila hanya ditujukan buat menaikkan efisiensi, efektivitas & kecepatan kerja organisasi. Perkembangan teknologi keterangan yang semakin sophisticated & serba mampu tersebut, mulai diarahkan sebagai enabler terhadap peningkatan kinerja suatu organisasi. 

Yang lalu memunculkan kesadaran, terutama pada global industri, bahwa tanggung jawab pengelolaan tehnologi keterangan nir mampu sepenuhnya diserahkan ke unit atau bagian atau divisi yang hanya spesifik menangani tehnologi keterangan secara teknikal (IT Function) sebagaimana pendekatan manajemen konvensional, melainkan jua wajib sebagai tanggung jawab aneka macam pihak manajemen pada suatu organisasi.

Hal inilah yg lalu melahirkan konsep & kerangka berpikir baru pada mengelola teknologi keterangan yang dianggap menggunakan IT Governance (Tata Kelola Teknologi Informasi).

   IT Governance adalah suatu komitmen, pencerahan & proses pengendalian manajemen organisasi terhadap asal daya teknologi kabar sistem kabar yang dibeli menggunakan harga mahal tersebut, yang meliputi mulai berdasarkan asal daya komputer (software, brainware, database & sebagainya) sampai ke Teknologi Informasi & Jaringan LAN atau Internet. "Governance" adalah turunan berdasarkan kata "government", yang merupakan menciptakan kebijakan (policies) yang sejalan atau selaras menggunakan hasrat atau aspirasi warga atau kontituen (Handler & Lobba, 2005). 

Sedangkan penggunaan pengertian "governance" terhadap Teknologi Informasi (IT Governance) maksudnya adalah, penerapan kebijakan tehnologi kabar pada pada organisasi supaya pemakaiannya (berikut pengadaan & pelayanannya) diarahkan sinkron menggunakan tujuan organisasi tersebut.

Lebih lanjut Oltsik menyampaikan bahwa IT Governance yang baik wajib berkualitas, well-defined & bersifat "repeatable processes" yang terukur (metric). IT Governance yang dikembangkan pada suatu organisasi terbaru berfungsi jua mendefinisikan (outline) kebijakan-kebijakan tehnologi berita, pmenetapkan mekanisme krusial IT Process, dokumentasi kegiatan tehnologi, termasuk membentuk IT Plan yang efektif menurut perubahan lingkungan perusahaan & perkembangan tehnologi berita. 

Dari beberapa definisi rapikan kelola tehnologi berita tadi, maka kita simpulkan bahwa tujuan dibangunnya IT Governance pada dasarnya adalah, menyelaraskan IT Resources yang telah diinvestasikan jutaan dollar tadi menggunakan strategi organisasi (supaya sebagai enabler). Untuk mewujudkan IT Governance pada suatu organisasi, maka suatu organisasi wajib membentuk struktur yang dinamakan menggunakan IT Governance Framework.

Untuk mewujudkan tujuan yang bersifat integratif & komprehensif tadi, maka tidak mungkin pengelolaan TI dalam organisasi skala menengah & besar ini, hanya sebagai urusan bagian menurut departemen personal komputer saja (IT Function). Akan namun wajib melibatkan seluruh pihak (stakeholder) sinkron menggunakan proporsinya, mulai menurut Dewan Komisaris, Top Management atau eksekutif, Manajer fungsional, manajer operasional, karyawan menjadi end- user, akan tetapi tentu saja terutama Manajer Teknologi Informasi (CIO). 

Dengan adanya IT Govenance (Tata Kelola TI yang baik) yang berjalan pada pada suatu organisasi perusahaan tadi, maka puluhan IT Process (IT Activities) yang dijalankan bisa berjalan secara sistematis, terkendali & efektif. Bahkan dalam membangun efisiensi menggunakan sendirinya mengurangi porto operasional & menaikkan daya saing. Output & outcome menurut IT Governance yang baik tadi hanya bisa dicapai bila rapikan kelola tadi dikembangkan menggunakan memakai IT Framework berstandar internasional, misalnya menggunakan mengimplementasikan COBIT, IT-IL Management, COSO, ISO IT Security & sebagainya.

Tata kelola IT memiliki definisi inklusif yang mencakup sistem informasi (SI), teknologi dan komunikasi, bisnis dan hukum, dan memengaruhi hampir semua pemangku kepentingan, direktur, manajemen, pemilik proses, pemasok, pengguna TI, dan penguji SI/TI. Ada definisi luas yang mencakup masalah lain yang memberi Fokus TI adalah pada arah strategis, pengiriman nilai, manajemen sumber daya, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja.

Fokusnya adalah pada strategi dan kontrol karena COBIT atau Information and Related Technology Control Objectives adalah sekumpulan proses TI yang merepresentasikan aktivitas yang dapat dikontrol dan terstruktur, lebih banyak kontrol dan lebih sedikit eksekusi.

ITIL, atau Perpustakaan Infrastruktur TI, adalah standar yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai kerangka kerja untuk merujuk proses dan prosedur manajemen operasional dan atribut organisasi yang diperlukan oleh administrator. ISO, atau Organisasi Internasional untuk Standardisasi, adalah standar keamanan informasi yang diakui secara internasional untuk manajemen keamanan. Peran audit dalam tata kelola berarti bahwa audit memainkan peran kunci dalam penerapan tata kelola perusahaan.

   Besarnya resiko yang mungkin timbul dampak penerapan TI disuatu perusahaan, menciptakan audit SI/TI semakain krusial buat dilakukan. Beberapa alasan krusial mengapa audit TI/SI krusial dilakukan, antara lain:

1. Kerugian akibat kehilangan data

2. Kesalahan pada pengambilan keputusan

3. Resiko kebocoran data

4. Penyalahgunan Komputer

5. Kerugian dampak kesalahan proses perhitungan

6. Tinggginya nilai investasi perangkat keras & perangkat lunak.

IT Governance terdiri menurut beberapa area yaitu :

1. Strategic Alignment: memastikan keselarasan taktik antara usaha & TI;

2. Value Delivery: memastikan TI bisa menaruh value bagi organisasi;

3. Risk Management: memastikan risiko TI dikelola menggunakan baik buat bisa melindungi aset, menyusun planning pemulihan bencana, & melakukan pengujian kepatuhan;

4. Resource Management: memastikan resource TI dikelola menggunakan baik buat mengoptimalkan pengembangan & penggunaan resource yang tersedia;

5. Performance Measurement: melakukan pengukuran output kinerja TI buat menyususn langkah pemugaran berikutnya.

Mengapa IT Governance penting bagi perusahaan ?

Bagi sebagian industri, IT Governance masih sangat penting karena berkaitan dengan aturan dan regulasi yang ada. Contoh perusahaan BUMN adalah Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2/2018. Hal ini terkait dengan perubahan Peraturan Menteri dalam Pedoman BUMN No. PER-02/MBU/2013. Untuk penyiapan pengelolaan teknologi informasi BUMN pada rencana strategis baru teknologi informasi tata kelola TI harus diatur oleh pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Mengapa peraturan tersebut hanya untuk BUMN? Bagaimana dengan perusahaan lain?

Perlu diketahui bahwa perusahaan BUMN terdiri menurut banyak sekali industri yaitu perbankan, konstruksi, infrastruktur, logistik, & hampir seluruh jenis industri. Mengingat perusahaan BUMN sahamnya dimiliki sang negara, hal ini memudahkan menurut sisi pengawasan, bahkan terdapat IT Governance award bagi perusahan-perusahaan BUMN yg mempunyai IT Governance maturity terbaik. Perusahaan non-BUMN memang belum terdapat peraturan khusus yg mengatur rapikan kelola TI. Umumnya perusahaan non-BUMN melakukan praktek-praktek IT Governance atas inisiatif manajemen perusahaan.