Makan Siang Gratis vs No Free Lunch

Salam jumpa dan bahagia bagi Sahabat Kompasiana!

Tulisan ini saya awali dengan ungkapan "no free lunch" yang artinya tidak ada makan siang gratis. Ungkapan ini menggambarkan bahwa hal-hal yang tampak gratis selalu memiliki biaya yang harus dibayar atau bahwa tidak ada sesuatu pun dalam hidup yang benar-benar gratis. Bila Anda suatu saat ditraktir makan, tentu sangat naif bila Anda anggap itu benar-benar gratis tanpa embel-embel di kemudian hari, paling tidak Anda berutang budi dan segan menolak apabila suatu saat dimintai tolong.

Istilah "(no) free lunch" sebagaimana dikutip dari Tempo ternyata telah muncul pada tahun 1872. Untuk menarik pelanggan, banyak bar di negara bagian New Orleans Amerika Serikat menawarkan makan siang gratis. Pemilik bar sengaja menawarkan makan siang gratis bagi pelanggan yang telah memesan minuman. Kalaupun pelanggan belum memesan minuman, makan siang gratis tetap diberikan namun pemilik bar sengaja membuat makanannya tinggi garam, sehingga mau tak mau pelanggan memesan minuman juga. Jadi kalaupun berkedok gratis, itu hanya strategi pemasaran dan sebenarnya pelanggan tetap membayar, makanya orang tiba pada kesimpulan 'no free lunch".

Janji Kampanye 

Baca juga: 8 Kesalahan dalam Memaknai Kurikulum Merdeka

Nah, apa hubungannya dengan janji kampanye Prabowo Subianto 'makan siang gratis' dalam kontestasi pemilihan presiden beberapa waktu lalu? Dan janji itu semakin santer karena Prabowo menang berdasarkan hasil Quick Count beberapa lembaga survey. Dari orang biasa sampai orang yang luar biasa tergelitik urun pendapat soal pemberian makan siang gratis. Ada yang berujar makan siang gratis mustahil dilaksanakan, karena akan sangat membebani APBN. Sebagian lain sangat mendukung pelaksanaan makan siang gratis tersebut.

Wacana makan siang gratis semakin ramai diperbincangkan karena disinyalir sumber pembiayaannya akan menggunakan dana BOS. Alamak! Banyak pihak berpendapat bahwa dana BOS yang diterima sekolah masih tergolong kecil, jadi bila makan siang gratis didanai dari dana BOS maka pembiayaan operasional sekolah semakin terpuruk dan mengenaskan. Sejauh ini sebagian besar dana BOS dipergunakan untuk membayar honor guru, listrik, dan air. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti tegas menolak pendanaan makan siang gratis dari dana BOS.  

Perlu diketahui bersama bahwa total dana BOS yang digelontorkan pemerintah ke sekolah-sekolah saat ini hanya sekitar Rp 59 triliun/tahun, sementara jika makan siang gratis benar-benar mau dilaksanakan, anggarannya mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Dari paparan di atas, sahabat sudah gak tahan lagi mau berkomentar kan? Silakan sampaikan saja, jangan ditahan sobat. Tersedia kolom komentar di Kompasiana.
Hiruk Pikuk Baru

Baca juga: Rekrutmen Guru: PPG Prajabatan Hanya PHP-in Guru?

Bila makan siang gratis benar-benar dilaksanakan melalui sekolah, sekolah akan mengalami hiruk-pikuk baru. Sekolah belum selesai dengan permasalahan pemenuhan mutu dan layanan pendidikan yang bermartabat, sekolah harus disibukkan dengan urusan makan siang. Kalaupun mungkin soal makan siang gratis diurus badan, lembaga, LSM, atau catering sekalipun, sedikit banyak sekolah akan limbung dan kehilangan fokus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan.

Baca juga: 3 Strategi Mengelompokkan Siswa di Kelas Kurikulum Merdeka

Jika makan siang gratis benar-benar dilaksanakan, sebaiknya tidak mengganggu alokasi dana BOS yang diterima sekolah seperti sekarang ini, malah pemerintah sangat diharapkan menambah anggaran dana BOS. Hanya saja, pemerintah dapat mengadopsi mekanisme penyaluran dana BOS untuk menyalurkan dana makan siang gratis ke sekolah-sekolah dengan anggaran tersendiri atau terpisah dari dana BOS.

Makan Siang Gratis dan Kenaikan Pajak

Muhammad Faisal sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia mengemukakan bahwa apabila program makan siang gratis dijalankan, kemungkinan pemerintahan baru akan melakukan 3 opsi. Pertama, mengalihkan anggaran perlindungan sosial dan kesehatan untuk mendanai makan siang gratis yang diperkirakan di atas 400 triliun. Kedua, menaikkan penerimaan pendapatan, ya misalnya dengan menaikkan pajak. Ketiga, menambah utang. Opsi 1 dan 2 akan langsung bersinggungan dengan rakyat kecil mengingat merekalah yang paling terdampak dengan misalnya pengurangan bantuan sosial dan peningkatan pajak penjualan yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Kebijakan atau janji makan siang gratis sebenarnya sangat ditunggu banyak orang untuk direalisasikan. Namun mampukah Prabowo menyediakan makan siang gratis yang benar-benar gratis: tanpa mengalihkan anggaran perlindungan sosial dan kesehatan, tanpa menaikkan pajak, dan tanpa menambah utang? Maksudnya pemerintahan baru apakah sudah melihat ceruk baru penerimaan negara untuk mendanai makan siang gratis tanpa harus membebani masyarakat. Jika kelak Prabowo benar-benar mampu mewujudkannya, maka beliau berhasil mematahkan ungkapan 'no free lunch'. Sebaliknya, bila misalnya anak sekolah diberi makan siang gratis tapi di sisi lain orang tuanya ditagih tambahan pajak, ya kita masih mengamini ungkapan 'no free lunch'. Semoga kebijakan yang diambil memuliakan generasi bangsa.

Akhir kata saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Puasa bagi sahabat yang menjalankannya. Tetap jaga semangat dan asa di bulan Ramadhan. Salam Pembelajar!