Kalau dua-duanya gak bisa dipaksa, pakai alat kekuasaan lain, biar rakyat percaya bahwa kekuasaan masih ada di tangan presiden, bukan di tangan politisi di sekeliling Istana. Pecat saja Abraham Samad dan Budi Gunawan. Jangan beri keduanya kekuasaan apapun agar keduanya paham siapa yang jadi bos di negeri ini.
Setelah kisruh yang mengatasnamakan institusi hukum (KPK vs Polri) ini berakhir, silakan KPK bekerja seperti biasa (di antaranya melanjutkan kasus Rekening Gendut), dan presiden pun bisa kerja kerja kerja lagi seperti semestinya (di antaranya menunjuk satu orang pembantu untuk memimpin Polri).
Silakan saja presiden mengadakan kunjungan ke luar negeri berhari-hari atau ngantor di Istana Bogor berminggu-minggu. Tapi sebagai rakyat, kita punya hak untuk menuntut agar presiden segera menyelesaikan pekerjaan rumah yang semestinya bisa dituntaskan hanya dalam hitungan hari. Kita punya hak untuk kecewa dan menganggap pemerintahan ini tidak becus. Kita punya posisi kuat untuk curiga sana curiga sini, berhubung saat menentukan kepala kementerian semua berjalan lancar tapi saat memilih kepala kepolisian sampai berlarut-larut seperti ini.
Kembali ke usul pakar hukum Jimly di atas, hapus segera kosakata Kapolri dari sosok bernama Budi Gunawan. Pastikan dia mundur dengan legowo, juga pastikan KPK menerima keputusan praperadilan dengan lapang dada (sekalipun keputusan itu berpotensi besar merusak tatanan hukum tanah air).
Sederhana kan solusinya? Bagaimana menurut Anda?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
