Mohon tunggu...
Petrus Pit Duka Karwayu
Petrus Pit Duka Karwayu Mohon Tunggu... Lainnya - Penulis Jalanan

Jika kamu tidak bisa membuat orang lain kagum dengan kepintaranmu, maka paling tidak kamu dapat membuat mereka bingung dengan kebodohanmu.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Tipologi Krisis Dunia Setelah Covid 19

26 Juni 2020   21:26 Diperbarui: 26 Juni 2020   21:25 146
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dari tahap perjuangan global melawan Covid-19, di China, kemudian di tempat lain, pemerintah yang tidak siap merumuskan kebijakan bertaruh dengan kehancuran ekonomi. Bank Dunia menyebut pandemi memicu kehancuran ekonomi global yang paling luas setidaknya sejak 1870. 

Dalam kasus apa pun, bahasa 'kembali ke normalitas' menyiratkan miopia yang berpuas diri dan menyebabkan penderitaan massal di tempat lain. Oleh karenanya perspektif juga penting. 'Dunia' apa yang sedang kita diskusikan, dan dilihat dari mana? Dari Cina atau Amerika Tengah, atau Amazonia? Dari Wall Street atau Westminster? 

Hemat saya, kita butuh tipologi krisis. Kita tidak bisa membuang perspektif kemiskinan global dan ketidaksetaraan, termasuk persoalan keamanan--- karena wabah virus corona juga mendorong penggunaan senjata biologis oleh teroris. Potensi bahayanya melebihi serangan konvensional. Patut disadari,  dunia tidak menghadapi krisis satu per satu. 

Bagaimanapun, masa depan tempat kita berspekulasi bergantung pada bagaimana kita merespon masa sekarang. Tidak ada pemahaman tanpa pandangan jangka panjang, dan tanpa mengambil berbagai perspektif. Tidak ada yang dapat memperkirakan hasil di masa depan, tetapi dimungkinkan mengantisipasi dilema futuristik.

Politik 

Debat politik tentang tanggung jawab negara dan batas-batasnya sering dibuat menurut dua posisi tradisional: 'neoliberal' yang menekankan peran utama negara dalam memfasilitasi kerja pasar yang efisien, dan 'sosial demokratik' yang menekankan tanggung jawab negara atas ekonomi sebagai fungsi absolut: mengawasi lembaga negara, dan memelihara kebaikan publik secara keseluruhan. 

Kedua posisi ini menghadapi kesulitan karena negara-negara sering menemukan diri mereka relatif tidak berdaya melawan perusahaan transnasional, keuangan global, dan tantangan yang melampaui negara mana pun, seperti perubahan iklim, pergerakan masyarakat, dan perpajakan transnasional. 

Pada 2020, tidak seorang pun ataupun perusahaan komersial adalah pemasar bebas dalam suatu krisis. Dunia berusaha menerima bahwa peraturan dan kendali pemerintah sah dan vital, namun secara bersamaan, perusahaan juga masyarakat bergantung pada negara. Bahwa banyak struktur transnasional goyah memberikan dukungan universal.

Kita dapat menyaksikan, bahwa dalam krisis pandemi, kekuatan dan keunggulan negara-negara tunggal telah meningkat secara dramatis (baik atau buruk). 

Maurice Glasman berpendapat, virus 'terdengar bagai lonceng kematian untuk globalisasi liberal' karena justru memperkuat beberapa oligarki perusahaan terbesar (Amazon, Facebook, dkk.), dan tidak ada tanda bahwa keuangan global menyerahkan kekuatannya untuk menghindari tingkat perpajakan nasional yang wajar.

Kita juga harus menyadari, betapa kita sangat tergantung pada etos dan kompetensi masing-masing negara. Jelas, beberapa negara telah mengelola krisis Covid jauh lebih baik daripada yang lain. Namun Bahaya yang lebih mendasar tetap dari negara-negara ultra-otoriter, atau para pemimpin yang ceroboh. Yang ideal, tentu saja, adalah negara bekerja sama untuk kebaikan universal.

Ekonomi

Adam Tooze, penulis Crashed, mencatat dinamika fase awal krisis saat ini. Intervensi pemerintah pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya secara tak terelakkan mengancam keuangan pemerintah sendiri. 

Kita tiba-tiba menemukan bahwa di jantung ekonomi global yang didorong oleh imperatif komersial pertumbuhan dan profitabilitas, terletak sebuah lembaga publik, bank sentral, yang biasanya berfungsi secara diam-diam, tetapi sekarang menonjol sebagai pemberi pinjaman pilihan terakhir bahkan kepada pemerintah. 

Pada Mei, misalnya, Bank Sentral Eropa melakukan 'program darurat pandemi', membeli 750 miliar utang pemerintah dan perusahaan. Tooze menjelaskan bahwa instrumen bank sentral Uni Eropa dan AS sejauh ini terbukti cukup untuk diatasi. Namun, kita sama sekali tidak aman, karena, pertama, kita tidak tahu apakah intervensi ini telah memicu utang pemerintah yang begitu besar hingga melumpuhkan kebijakan publik selama beberapa dekade. 

Kedua, kita tidak tahu apakah langkah-langkah yang diambil sejauh ini akan cukup untuk menahan setiap memburuknya krisis di Barat. Dapat dibayangkan Organisasi Perdagangan Dunia memperkiraan bahwa perdagangan dunia dapat turun sebanyak 32% pada 2020. Selain itu alasan ketiga adalah bahwa Covid 19 telah memperburuk kesenjangan sosial. Pertanyaan paling mendesak dari semua: bagaimana dengan negara-negara miskin dan seluruh negara berkembang? Bank sentral mereka tidak cukup mendukung intervensi pemerintah pada skala yang diperlukan.

Selain alasan di atas, Dewan Quaker untuk Urusan Eropa, Profesor Cynthia Enloe, menunjukkan ketidakjelasan retorika politik. Dia mengatakan, kita semua berada di lautan badai yang sama, namun tidak dari 'kapal yang sama': beberapa berada di perahu yang bocor dan penuh sesak, yang lain di kapal pesiar mewah dengan bar yang lengkap. Krisis bersama tidak menjamin solidaritas, pemerintah merespon secara tidak proporsional terhadap lobi-lobi dengan kekuasaan, dan sayangnya pasar tidak mengoreksi anomali.

Lingkungan dan perubahan iklim

Tema yang umum selama beberapa bulan terakhir adalah revelasi bumi yang menegaskan kembali dirinya dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Ikan berenang di kanal-kanal Venesia dan warga Los Angeles dapat melihat pegunungan San Gabriel dengan jelas di langit yang tiba-tiba tidak tercemar. Pada Juni 2020, Dominic Preziosi melaporkan di Commonweal bahwa pengurangan emisi karbon di AS pada 2020 mencapai sebelas persen, berkat penutupan yang efektif dari pembangkit listrik tenaga batu bara. 

Sementara itu, pada Maret, ketika AS sebagian lockdown, 'Gedung Putih mengumumkan kemunduran standar efisiensi bahan bakar mobil era Obama, sebuah langkah yang mengarah pada pelepasan satu miliar lebih banyak ton karbon dioksida' (Vol 147, No. 6). 

Lebih buruk lagi, pada akhir Mei, direktur Badan Perlindungan Lingkungan menyusun 'aturan baru yang secara legal akan mengabadikan kepentingan bisnis, bukan manfaat kesehatan publik, sebagai ukuran utama dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan'; sebuah langkah yang berpotensi melumpuhkan bahkan administrasi di masa depan.

Budaya

Sejarawan budaya, Yuval Noah Harari, baru-baru ini menulis komentar panjang yang menantang dalam Financial Times on 'The World after Corona'. Dia membahas 'krisis terbesar generasi kita': "... Keputusan yang diambil pemerintah dalam beberapa minggu ke depan mungkin akan membentuk dunia untuk tahun-tahun mendatang. Mereka tidak hanya akan membentuk sistem perawatan kesehatan tetapi juga ekonomi, politik, dan budaya".

Harari benar menekankan bahwa percobaan luar biasa sedang berlangsung di bawah tekanan. Kita tidak memahami konsekuensi dari kehidupan sosial dan komersial untuk melanjutkan hanya pada jarak yang aman, atau melalui teknologi virtual, atau bagi universitas untuk mengajar online sambil mempertahankan biaya siswa di tingkat sebelumnya. 

Kita hampir tidak dapat membayangkan implikasi jangka panjang ketika pemerintah membatasi populasi, dan mensubsidi ribuan bisnis dan jutaan gaji selama berbulan-bulan. Ini adalah eksperimen tanpa grup kontrol. Dalam keadaan normal, langkah-langkah seperti itu kelihatannya keterlaluan dan mungkin akan didiskreditkan dalam retrospeksi. Harari mencatat dengan benar, 'risiko tidak melakukan apa-apa jauh lebih besar'.

Pertama adalah antara 'pengawasan totaliter' dan 'pemberdayaan warga'. Cina memanifestasikan kapasitas untuk mengendalikan pandemi, terutama melalui teknologi pelacakan, yakni mengharuskan warga negara mengenakan gelang biometrik. Terhadap prospek ini, Harari menentang 'pemberdayaan warga negara'. 

Dia bahkan bercanda bahwa kebanyakan dari kita menggunakan sabun untuk bertahan melawan infeksi, tanpa campur tangan 'polisi sabun'! Dia percaya bahwa, jika warga negara dapat mempercayai pemerintahan mereka secara fundamental, pencerahan warga negara dapat menimbulkan tantangan. Tetapi bagaimana membangun kepercayaan antara warga negara dan pemerintah totaliter? 

Dia menyarankan 'bahwa teknologi pengawasan yang sama biasanya dapat digunakan tidak hanya oleh pemerintah untuk memantau individu, tetapi juga oleh individu memantau pemerintah'.

Kedua, ketegangan antara 'isolasi nasionalis' dan 'solidaritas global'. Pemerintah, menurutnya, perlu belajar dari satu sama lain untuk mempercayai data dan wawasan yang mereka terima. 

Hanya kerja sama pemerintah dapat menandingi personel terampil ke daerah di mana mereka paling dibutuhkan, atau memfasilitasi perjalanan internasional yang sangat penting secara medis dengan melakukan pra-penapisan wisatawan dalam negeri. Saran ini akan memperbaiki kegagalan kebijakan publik yang mencolok. 

Namun, cakupannya terbatas. Sangat disayangkan bahwa Harari sama sekali tidak merujuk ke Afrika, Asia Selatan, atau Amerika Latin. Ketika dia menulis tentang 'solidaritas', tampaknya berarti kerja sama internasional di antara masyarakat yang maju secara teknologi, yang tercerahkan. Bekerja sama jauh lebih baik daripada kecurigaan sistemik. Tetapi ini jauh dari 'solidaritas' yang, ditulis Paus Fransiskus, bahwa penderitaan orang lain dialami sebagai penderitaan kita sendiri".

Akhirnya, kita tetap harus memperhitungkan kaum tak bersuara yang memenuhi media semenjak pandemi. Dalam bulan-bulan terakhir ini, martabat buruh telah diakui bahkan oleh pemerintah yang secara tradisional menyukai bisnis dan sering merendahkan serikat pekerja, orang-orang yang sering kali tidak diistimewakan, dibayar rendah, dan dikecualikan secara politik.  

Di antara kelompok-kelompok yang paling terpukul oleh Covid adalah mereka yang secara halus disebut 'wiraswasta', yang berarti pekerja kontrak tanpa hak atau perlindungan sosial. Dengan demikian, 'Normal' merupakan masalah, ilusi absurd, kondisi kerapuhan dan kerentanan. Apa yang dikagumi selama Covid muncul dari kemitraan sosial, bukan persaingan pasar. 

Tidak sedikit, pemerintah membawa serikat pekerja dan masyarakat sipil ke dalam diskusi kebijakan, serta para pemimpin bisnis. Kembalinya ke apa yang disebut normalitas upah minimum yang membuat pekerja tetap dalam kemiskinan, kontrak nol-jumlah, yang melarutkan modal sosial yang telah dihasilkan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun