Miris bila upaya pemerintah hanya sekadar menutup masalah atau menawarkan solusi sesaat yang hanya bertahan beberapa bulan. Padahal persoalan ini terjadi secara berkala dibarengi kebutuhan masyarkat secara konstan harus tercukupi.
Bagaimana jalan keluar yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan? Kalau sebenarnya kelangkaan bahan makanan ini memberi beban pada pundak warga dan selanjutnya memperlebar kemiskinan. Lantas, sampai kapan hal ini harus terus terjadi?
Pada prinsipnya, perkara semacam ini bukan soal kemampuan untuk menjawab masalah itu dalam seketika. Tetapi kamampuan untuk mendesain program pengendalian yang bersifat antisipatif, alternatif dan edukatif.
Sekiranya ada tiga point pokok kemerosotan sekaligus titik pijak dimana kita berbenah. Dari ketiganya kita akan merangkak maju menuju kematangan secara ekonomi. Secara khusus meminimalisir agar masalah serupa terulang kambali. Karena jika kita lengah, atau lepas dari itu, kita akan terendam dalam keterpurukan.
Pertama, soal produksi.
Dari data yang terendus, ketersediaan beras dalam aktivitas lokal tidak dapat mengimbangi komsumsinya. Ketimpangan terjadi ketika adanya ketidakseimbangan. Untuk itu, diperlukan perluasan lahan pertanian, pemberdayaan dan pengadaan sarana penunjang yang memungkinkan terlaksananya aktivitas pertanian berjalan semestinya. Inisiatornya harus dari pemerintah.
Dalam hal ini kita cukup terbantu dengan adanya Bendungan Napun Gete yang telah dibangun sejak tahun 2017 silam yang memakan anggaran APBN sebasar rp 880 miliar. Bendungan itu kini hampir genap dua tahun sejak diresmikan tahun februari 2021 lalu. Bagaimana progres kemanfaatannya untuk rakyat sikka kini?
Kedua, soal distribusi
Alasan tunggal mengapa harga beras melambung jauh karena distribusinya mengalami kemacetan. Akibat cuaca yang buruk bahkan ekstrim banyak kapal dari sulawesi enggan berlayar. Informasi ini jelas terdengar dari mulut para pedagang.
Di sini dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam menyuplai ketersediaan pangan. Pemerintah harus proaktif dalam menfasilitasi suatu barang dapat tersalurkan demi menjaga keseimbangan ekonomi.
Karena masalah distribusi bukan saja soal pemerataan saja tetapi juga perkara keadilan. Di mana setiap orang, setiap daerah tanpa terkecuali harus mendapatkan dan mengenyam bahan makanan pokok untuk hidup. Ketersendatan dalam distribusi membawa kita pada kekerdilan nilai dan fisik. Contoh soal keadilan, warga protes soal kebijakan pelayanan dalam pembelian beras murah yang disediakan pemerintah (tribunflores.com/20/02/2023)
