Dalam kasus penghadangan deklarasi #2019GantiPresiden, kubu petahana terlihat melakukan blunder dengan menggunakan aparat keamanan untuk meredam aksi tersebut.
Banyak tokoh yang kemudian secara blak-blakan mempertanyakan netralitas aparat terkait hal ini. Politisi Gerindra Fadli Zon misalnya, menyesalkan langkah aparat penegak hukum yang turut menghalangi gerakan #2019GantiPresiden yang diperjuangkan oleh Neno Warisman dan Mardani Ali Sera itu.
Sementara Humas Deklarasi #2019GantiPresiden, Tjetjep M. Yasien juga ikut menyayangkan langkah pihak aparat yang dianggap tidak adil.
Melihat kecenderungan dari berbagai lembaga survei, memang Jokowi masih mengungguli Prabowo. Namun, ada trend penurunan elektabilitas pada kubu Jokowi dan jaraknya dengan Prabowo kini tidak terlampau jauh. Artinya, persaingan untuk memperebutkan pendukung -- baik swing maupun core -- masih terbuka lebar.
Memang masih ada waktu sekitar 8 bulan sebelum Pilpres berlangsung. Dengan demikian, akan ada banyak manuver politik yang dijalankan oleh kubu Prabowo. Daripada mengerahkan aparat untuk meredam aksi, lebih baik kubu Jokowi mulai memikirkan penggunaan tagar kampanye yang tepat dan efektif untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.
Jika Jokowi tidak menginginkan suaranya berpindah ke kubu oposisi, maka sebaiknya ia menghindari tindakan-tindakan blunder yang dapat merugikan elektabilitasnya.
Ia juga patut berkaca pada Pilpres AS 2016 lalu. Terlepas dari tuduhan intervensi Rusia di belakangnya, kemenangan #MAGA punya dimensi yang sama dengan #2019GantiPresiden. Tanpa strategi kampanye tandingan yang tepat, bukan tidak mungkin #2019GantiPresiden benar-benar akan mencapai tujuannya pada Pilpres nanti. Menarik untuk ditunggu.
Tulisan ini pertama kali naik di Pinterpolitik
