Kengototan PKS untuk mendapatkan posisi cawapres menimbulkan pertanyaan besar. Benarkah hanya untuk meningkatkan posisi tawar partai di depan koalisi Prabowo atau ada agenda terselubung lain yang ingin dicapai partai lewat posisi wakil presiden tersebut?
"A political party is about an ideology."
:: Kamal Haasan, politisi India ::
Kisah tentang partai politik memang selalu menarik untuk dibahas. Dalam konteks bentuk kepartaian sebagai organisasi formal, sejarah Glorious Revolution pada tahun 1688 dengan partai The Whigs sebagai salah satu penggerak utamanya mungkin menjadi catatan sejarah tertua tentang partai politik.
Namun, semangat untuk perubahan dan meraih kekuasaan dalam gerakan berbasis faksi politik, sesungguhnya telah ada sejak era Romawi lewat populares (kelompok populis) melawan optimates (kelompok aristokrat). Kelompok-kelompok inilah yang mewakili perebutan kekuasaan di Romawi kala itu dan menentukan berbagai perubahan yang terjadi.
Setelah 2 abad berlalu, kini nuansa perebutan kekuasaan serupa sedang terjadi di Indonesia dalam tajuk Pilpres 2019. Layaknya populares dan optimates, semua parpol menghitung langkah dan mengukur posisi. Salah satunya terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat wacana ajaib nan mencengangkan: abstain pada Pilpres 2019 -- yang membuatnya mirip dengan faksi populares.
PKS: jk Gerindra tdk akumudir cawapres mk PKS akan abstain pd Pilpres 2019.
Belum pernah dlm sejarah ada parpol abstain dlm kontestasi di Pilpres. Krn di situs uang besar beredar, jd mana kuat mrk menahan diri utk mencicipinya.
--- Abah Ka'Ab (@embah72) August 3, 2018
Faktanya, seiring merapatnya Partai Demokrat ke koalisi Partai Gerindra, posisi PKS sebagai "partner in crime" Gerindra mulai terancam. PKS sebelumnya memang ingin agar Prabowo Subianto menunjuk salah satu kader PKS sebagai cawapres. Namun, dengan masuknya Demokrat, posisi PKS dirugikan karena Gerindra tak harus berkoalisi dengan PKS untuk bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres.
Akibatnya, partai dakwah yang identik dengan warna putih-putih itu mempertimbangkan berbagai opsi lain, termasuk abstain dalam Pilpres kali ini. Direktur Pencapresan PKS, Suhud Aliyudin menyebutkan bahwa jika opsi koalisi mengalami kebuntuan, maka PKS bisa saja tidak ikut berkontestasi pada Pilpres kali ini dan memilih abstain.
Pilihan politik ini cukup ekstrem, mengingat dalam kontestasi politik bertajuk pemilihan umum, sulit membayangkan ada partai politik yang justru menarik diri dari kontestasi tersebut. Manuver PKS ini memang beralasan di tengah makin sulitnya posisi partai tersebut dalam koalisi Prabowo.
Sebagai partai yang punya kader militan -- sekalipun juga dirundung perpecahan internal -- banyak yang menilai strategi PKS ini adalah cara untuk meningkatkan posisi tawar di mata Prabowo. Ibaratnya, ini adalah gertak politik yang ditunjukkan kepada koalisi.
