Maka, dalam kasus ancaman PKS yang ingin mengambil posisi abstain untuk Pilpres 2019 nanti, ada beberapa kemungkinan yang bisa dibaca. Secara koalisi, menyebut opsi abstain tentu saja adalah "gertakan" bagi Gerindra. PKS tentu saja ingin menaikkan posisi tawarnya dalam koalisi ini. Artinya, yang diperjuangkan adalah murni posisi tawar.
Namun, hal tersebut juga bisa dibaca bahwa mungkin saja posisi cawapres adalah jabatan kekuasaan yang sedang benar-benar diinginkan PKS. Setelah berkiprah selama 20 tahun, sulit untuk membayangkan PKS tidak ingin "mengincar" posisi yang lebih tinggi, dalam hal ini mendorong kadernya untuk menjadi RI-2.
Dalam konteks kekuasaan, PKS ingin meningkatkan posisi politiknya. Posisi wapres tentu punya kewenangan yang lebih banyak. Bahkan, jika suatu hal tertentu terjadi terhadap presiden, kader PKS bisa menjadi orang nomor satu di negeri ini secara konstitusional.
Kalo abstain bagus jg tuh!!
Tapi hati" nanti jadi kompor.
Apalgi nanti dekati jokowi mau termehek" mau ada di jajaran kabinet ..
Di PKS terllu banyk ular derik beracun
--- ad'dailami hasyim al gifari (@algifari_winer) August 2, 2018
Berartinya upgrade posisi politik ini disebut membuat PKS membuka opsi membentuk poros ketiga bersama PAN yang sepertinya juga masih menghitung peluang politik dalam koalisi Prabowo, serta PKB yang sepertinya "dikendalikan" oleh hasrat politik sang Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dengan demikian, ada posisi politik kekuasaan dalam gambaran yang lebih besar yang sedang diperjuangkan oleh PKS.
Pertanyaannya adalah apakah hanya persoalan posisi tawar atau posisi cawapres-lah yang sebetulnya diincar oleh PKS?
Hanya PKS yang tahu pasti. Yang jelas, sebagai partai yang punya target pemilih kaum muda urban yang terpelajar, kekuatan politik PKS tidak dapat dianggap remeh. Jika memang mengincar posisi cawapres, maka PKS berpeluang besar punya akses terhadap berbagai hal yang sejalan dengan "ideologi partai".
Selalu ada alasan mengapa banyak penulis menyebut PKS harus "diwaspadai". Â Andrew Steele misalnya menyebut PKS secara spesifik sebagai partai yang memiliki agenda-agenda tersembunyi. Partai ini disebutnya "bermain-main" dengan isu anti korupsi dan yang sejenisnya, namun masih konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang fundamentalistik.
Bukan tidak mungkin setelah mendapatkan akses terhadap kekuasaan eksekutif yang lebih besar, partai ini menampilkan kembali "wajah" aslinya sebagai gerakan yang punya cita-cita mendirikan negara Islam. Hal ini beralasan mengingat dalam AD/ART partai tersebut kata Pancasila dan UUD 1945 hanya ditemukan masing-masing satu kali dalam bagian Mukadimah.
PKS juga menjadi satu-satunya partai Islam yang tidak menempatkan Pancasila sebagai asas partai dan terlihat "mengesampingkan" ideologi tersebut. Artinya, sekalipun beberapa pihak menyebut PKS telah sepenuhnya mendukung NKRI, tidak muluk juga menduga partai ini masih punya keinginan tersembunyi mengarahkan Indonesia menuju negara seperti yang diperjuangkan IM di Mesir.
Jadi Third Party atau Bubar?
