Barangkali, nuansa keumatan baru nampak pada dua partai yang lain, yaitu PKS dan PBB. PKS misalnya, banyak menyebut kepentingan umat Islam di dalam visi dan misi partai mereka. Ada banyak referensi ke dalam Alquran dari visi-misi partai pimpinan Sohibul Iman tersebut.
Ada satu hal yang menarik dalam uraian visi-misi  PKS di situsnya. Mereka menyebut bahwa memisahkan umat Islam dari politik adalah hal yang mustahil dan bahkan ahistoris. Partai berlogo bulan dan padi tersebut tampak ingin memperjuangkan aspirasi umat Islam tersebut untuk mewujudkan masyarakat madani.
Serupa dengan PKS, PBB juga tergolong kuat aroma ideologi Islamnya. Mereka memang sejak lama tidak pernah ragu mengumbar cita-cita mereka untuk mewujudkan Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam. Jika ditarik jauh secara historis, PBB memang diklaim mewarisi perjuangan Masyumi, salah satu Partai Islam terkemuka yang pernah dibubarkan oleh Soekarno.
Secara tegas, partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra ini menyebutkan bahwa terwujudnya masyarakat Indonesia yang Islami sebagai visi mereka. Mereka juga menjelaskan dalam misi untuk membangun bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam.
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, terlihat bahwa keempat partai tidak memiliki ideologi sama persis. Tidak semua fokus pada hal-hal berbau Islam. Gerindra bahkan tergolong jauh dari isu-isu keumatan ketimbang parta-partai lainnya.
Beda Ideologi Koalisi Keumatan
Lantas, bagaimana partai lintas ideologi ini bisa mewujudkan keinginan umat -- yang adalah koalisi bernapas agama? Jika melihat perbedaan dasar mereka, sulit untuk melihat bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan umat Islam. Koalisi Keumatan yang akan dibentuk boleh jadi hanya menjadi marketing gimmick belaka.
Jika koalisi ini diwujudkan, maka hampir dapat dipastikan koalisi yang terbentuk tidak akan bersifat policy-seeking. Platform dan ideologi masing-masing partai terlalu beragam untuk dikategorikan pada bentuk koalisi tersebut. Berdasarkan kondisi ini, bisa dikatakan bahwa koalisi yang akan diwujudkan adalah vote-seeking coalition, gagasan yang dikemukakan oleh Kaare Strom.
Apabila benar-benar terwujud, tujuan koalisi ini tidak lain hanya menyatukan suara-suara dari partai yang kerap bersikap keras pada pemerintahan Jokowi. Menggabungkan suara-suara ini jelas jauh lebih mudah jika harus memaksakan policy-seeking berbasis ideologi.
Bila 4 Parpol (PAN, PKS, Gerindra & PBB) diklaim sbg "Koalisi Keumatan", mk perlu ada fatwa MUI, agar punya legitimasi & dpt dipercaya oleh umat.
Tp hal itu sulit diwujudkan, sbb para elitnya terbukti haus kekuasaan & hanya mengandalkan dendam politik, tegasnya tdk Islami!
*FA*--- Faizal Assegaf (@faizalassegaf) June 4, 2018
