Di sektor pertanian, petani kecil menjadi korban kebijakan agraria yang tidak berpihak. Reformasi agraria yang dijanjikan sejak awal kemerdekaan tak kunjung terealisasi. Sebaliknya, konsesi lahan skala besar terus diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, mengorbankan hak-hak petani kecil dan masyarakat adat. Akibatnya, mereka kehilangan tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka dan terpaksa bermigrasi ke kota, hanya untuk menjadi bagian dari kelas pekerja miskin.
Wajah Manusia Kemiskinan
Di balik angka-angka statistik, kemiskinan struktural memiliki wajah manusia. Ia terlihat pada anak-anak yang tumbuh tanpa akses pendidikan yang layak, pada keluarga yang bertahan hidup dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan, dan pada masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh tanpa akses sanitasi.
Ketika seorang ibu harus memilih antara memberi makan anaknya atau membeli obat untuk penyakit yang dideritanya, kita menyaksikan bagaimana struktur yang tidak adil menghancurkan martabat manusia. Ketika seorang buruh bekerja lebih dari 12 jam sehari namun tetap tidak mampu menyekolahkan anaknya, kita melihat bagaimana sistem ini merampas masa depan.
Kemiskinan struktural juga berdampak pada kesehatan mental. Ketidakpastian hidup, tekanan ekonomi, dan marginalisasi sosial menciptakan lingkaran setan depresi, kecemasan, dan kehilangan harapan. Ini adalah luka yang seringkali tak terlihat, tetapi sama mematikannya.
Jalan Keluar yang Terbentur Dinding
Mengatasi kemiskinan struktural bukanlah tugas mudah. Ini memerlukan perubahan mendasar dalam cara negara ini merancang dan menjalankan kebijakan. Pertama, redistribusi aset harus menjadi prioritas utama. Reforma agraria sejati yang memberi akses tanah kepada petani kecil adalah langkah awal yang tak terelakkan. Kedua, investasi dalam pendidikan dan kesehatan harus dipandang sebagai hak, bukan sebagai komoditas. Negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas tanpa memandang status ekonomi keluarganya.
Selain itu, kebijakan ekonomi harus lebih inklusif. Sektor informal harus diintegrasikan ke dalam perekonomian formal, dengan memberikan perlindungan hukum dan akses ke pembiayaan. Upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi harus menjadi standar, bukan sekadar impian.
Sebuah Renungan
Kemiskinan struktural adalah dosa kolektif kita sebagai bangsa. Ia mencerminkan kegagalan kita untuk membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Selama sistem ini tetap berdiri tanpa perubahan signifikan, generasi demi generasi akan terus terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.
Saatnya kita sebagai masyarakat baik individu, kelompok, maupun pemerintah berhenti menutup mata terhadap kenyataan ini. Membongkar kemiskinan struktural adalah tugas moral yang tak bisa ditunda lagi. Kita perlu menyusun ulang prioritas, memerangi ketidakadilan, dan berani melawan sistem yang selama ini menguntungkan segelintir orang sambil mengorbankan jutaan lainnya. Jika tidak, kemiskinan akan terus menjadi bayangan kelam yang menghantui masa depan Indonesia.
