"Rem Darurat" Anies Baswedan Jangan Sampai Blong

Bagaimana mau memprioritaskan kesehatan kalau kita tidak punya sumber daya ekonomi yang memadai lagi? Atau sebaliknya, bagaimana mau menggenjot ekonomi kalau kesehatan masyarakat sudah berada di titik nadir?

Rem Darurat Jangan Sampai Blong

Konsep "rem darurat" ini penting karena memang peningkatan kasus Covid-19 di negara kita sudah sangat mengkhawatirkan. Di sisi lain, masyarakat terlihat makin apatis terhadap pandemi ini. New normal yang digadang-gadang menjadi gaya hidup kita di masa pandemi sudah makin mirip old normal, alias nyaris tidak ada bedanya lagi dengan gaya hidup sebelum pandemi terjadi.

Tapi rem darurat sudah pasti memiliki dampak besar terhadap perekonomian (juga mengimbas sektor kehidupan yang lain: sosial, budaya, keamanan dan lain-lain). 

Jadi sebelum diberlakukan, pemerintah daerah maupun pusat harus memiliki rancangan mitigasi yang terpadu terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Segala aspek harus ditelisik baik-baik: kesiapan sarana prasarana, koordinasi antar perangkat pemerintahan untuk memastikan PSBB berjalan maksimal, ketersediaan dana dan logistik untuk bail out, peraturan pendukung sampai strategi sosialisasi program dan edukasi kepada masyarakat, bahkan sampai cara memberi punishment bagi para pelanggar PSBB.

Hanya saja melihat respon pemerintah daerah penyangga Ibukota (daerah Bodetabek) usai rapat dengan Gubernur DKI, Kamis (10/9) kemarin, sepertinya masih banyak persiapan yang harus dibereskan oleh Pemda DKI. 

Ini yang kita khawatirkan bersama. Jangan sampai PSBB hanya jadi semacam peluru hampa. Sudah menguras banyak resources, hasilnya tidak maksimal.

Jadi kesimpulannya, jika memang harus, mengerem darurat perlu dilakukan sebelum menabrak halangan, agar pengemudi bersama orang-orang yang dibawanya selamat. Tapi kalau remnya blong karena keteledoran (tidak sempat mengecek kesiapan kendaraan sebelum berkendara), ya ujung-ujungnya tetap nabrak juga. (PG)