Hari ini sejumlah media memberitakan kalau Luhut Panjaitan melalui juru bicaranya Jodi Mahardi akan menuntut Said Didu lewat jalur hukum jika dalam waktu 2 x 24 jam tidak meminta maaf tentang tudingannya kepada Menko Kemaritiman Kabinet Indonesia Maju jilid II itu (kompas.com).
Sikap tersebut diambil setelah video wawancara antara Said Didu dan Hersubeno Arif di channel Youtube pribadi Said Didu tayang. Dalam video berdurasi 22 menit tersebut (tautan video saya sertakan di bagian bawah tulisan) Said Didu menyayangkan sikap pemerintah yang lebih memilih opsi legacy, dengan mempertahankan anggaran pemindahan IKN (Ibu Kota Negara) dibanding mengalokasikannya untuk penanganan Covid-19.
Kendati Said Didu sudah mengemukakan pada awal video bahwa keputusan para menteri sejalan atau atas arahan bapak presiden, Said Didu tetap menuding Luhut Panjaitan yang ngotot anggaran IKN tidak dipotong. Akibatnya Menkeu, Sri Mulyani, harus mengambil strategi menambah jumlah utang dan membuka dompet donasi dari masyarakat luas untuk penanganan Covid-19.
 "Kalau Luhut kan kita sudah tahulah. Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang.
Saya berdoa mudah-mudahan terbersit kembali Sapta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau sehingga berpikir untuk rakyat bangsa dan negara. Bukan uang, uang, dan uang," demikian ucapan Said Didu dalam videonya.
Dituding demikian di channel Youtube yang bisa diakses siapa pun sudah pasti bikin telinga dan kepala Luhut Panjaitan panas. Tidak heran video tersebut ditanggapi dengan memberi ultimatum kepada Said Didu.
Selama ini mantan mantan kepala staf Kepresidenan Indonesia ini memang punya peranan besar di pemerintahan Jokowi. Apalagi sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut membidangi sejumlah Kementerian strategis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan dan Kementrian PUPR. Jadi terlihat sepertinya Luhut mengurusi segala hal di pemerintahan, bahkan sebagian netizen menjulukinya Menkosaurus alias menko segala urusan.
Terkait pemindahan IKN, Luhut juga kerap berbicara di depan media. Berada di posisi tersebut, membuatnya jadi sasaran tembak yang empuk, terutama bagi pihak-pihak yang tidak senang dengan pemerintahan Jokowi.
Tudingan Said Didu bahwa Luhut maunya hanya uang, uang dan uang itu menyangkut masalah motivasi. Jadi hanya Tuhan dan Luhut Panjaitan sendiri yang tahu kebenarannya.
Memang sebagai orang lama dan punya pengalaman pada birokrasi negara, Said Didu tentu punya perspektif sendiri menuding demikian. Tapi jika sudah menjurus kepada hal-hal yang bersifat pribadi dan tidak bisa dibuktikan secara empiris sudah pasti tidak tepat secara etis. Apalagi Said Didu juga seorang publik figur yang punya banyak followers.
Said Didu sendiri pun selama ini terkenal sebagai elit politik yang kerap mengkritisi segala kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi. Kritik tetap diperlukan, tapi kalau image tukang kritik itu sudah melekat, masyarakat akan jadi susah membedakan mana kritik yang urgent dan memang harus jadi perhatian bersama, mana kritik yang business as usual.
Kembali ke topik, kita lihat akan kemana adu urat saraf ini berujung. Baik Said Didu maupun Luhut Panjaitan adalah elit politik yang punya nama besar. Bukankah sebaiknya di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, rakyat diberi tontonan yang sehat dan menginspirasi rakyat semakin solid untuk bersatu-padu memenangkan perang melawan Covid-19? Jangan para elit yang malah gontok-gontokan dan menebar polemik di mana-mana. (PG)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
