Menakar Efisiensi Pemilu 2019

Pemilu 2019 telah berlalu. Sebagai Pemilu pertama yang digabung dengan semua Pileg, tentu ada banyak rekor yang terpecahkan. Namun, tidak dapat dipungkiri, sejumlah kekurangan dan kecurangan menjadi perhatian banyak pihak, terutama KPU.

Sejak semula, Pemilu 2019 digadang-gadang menjadi sebuah terobosan untuk menekan ongkos demokrasi yang besar. Dalam Pemilu-Pemilu sebelumnya, pemilihan legislator selalu diselenggarakan secara terpisah. Dari sisi finansial, ini dianggap pemborosan.

Tulisan ini mencoba untuk menakar efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilu 2019. Apakah hasil yang didapat sebanding dengan dana yang dikucurkan? Pula, bagaimana perbandingan biaya Pemilu kita dengan negara-negara lain?

Metode yang dipakai sederhana saja, yaitu menghitung biaya yang dikeluarkan negara untuk tiap pemilih terdaftar. Dengan mengetahui berapa biaya total penyelenggaraan Pemilu dan jumlah DPT, kita dapat menghitung cost per voter. Untuk memudahkan penelusuran, saya akan menebalkan (bold) angka-angka yang berpengaruh dalam perhitungan.

Cost per Voter Pemilu 2019
Dikutip dari lama setkab.go.id, untuk menyelenggarakan Pemilu 2019 Kemenkeu menganggarkan dana sebesar 25,59 triliun. Rinciannya, alokasi tahun 2017 sebesar Rp 465,71 miliar, tahun 2018 Rp 9,33 triliun, dan tahun ini Rp 15,79 triliun.

Di luar biaya-biaya di atas, juga terdapat anggaran untuk kegiatan pengawasan sebesar Rp 4,85 triliun dan keamanan sebesar Rp 3,29 triliun. Maka, total seluruh biaya penyelenggaraan dan pendukung Pemilu 2019 kurang lebih Rp 33,73 triliun (A).

Dibanding tahun 2014, biaya tersebut meningkat sebesar 61%. Kenaikan anggaran ini dipicu oleh pemekaran wilayah (34 KPU Provinsi dari sebelumnya 33) yang berdampak pada pertambahan jumlah KPU Kabupaten/Kota (514 dari sebelumnya 497). Selain itu, Pemilu 2014 hanya memilih presiden dan wakil presiden.

Jumlah pemilih berdasarkan DPT revisi yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2019 diketahui sebanyak 192,83 juta jiwa (B). Angka ini terdiri dari DPT dalam negeri 190,77 juta jiwa dan DPT luar negeri 2,06 juta jiwa (katadata.co.id; 27/03/2019).

Mengetahui A dan B, sekarang kita bisa menghitung cost per voter dengan memakai rumus A : B. Angka yang didapat adalah Rp 174.920. Dengan kata lain, untuk setiap pemilih terdaftar, negara mengucurkan Rp 175 ribu.

Sampai di sini kita belum memiliki gambaran, apakah biaya penyelenggaraan Pemilu kita cukup murah atau tidak. Namun, kita bisa mendapatkan gambaran, berapa banyak uang pajak yang telah disia-siakan dalam Pemilu 2019.

Berpatokan pada perhitungan cepat Litbang Kompas hari ini (20/04), persentase suara tidak digunakan (burned-vote) sebesar 18,21%. Itu setara dengan 35.114.343 pemilih. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari Rp 6 triliun uang negara menguap begitu saja. Belum termasuk 1,94% suara tidak sah senilai lebih dari Rp 650 miliar.

Cost per Voter Negara-Negara Lain
Sebuah asumsi mengatakan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu lebih murah pada negara-negara yang telah lama menerapkan demokrasi multi-partai. Semakin lama sebuah negara menerapkan multi-partai, biaya Pemilu akan semakin murah (aceproject.org). Asumsi ini tampaknya keliru.

Simaklah harga Pemilu di beberapa negara industri maju berikut.

Dalam Pemilu 2016, Amerika Serikat menghabiskan $ 6.511.181.587 (A) (opensecrets.org). Populasi yang layak memilih 230.931.921 orang (B) (electproject.org). Dengan asumsi kurs saat itu Rp 13.400, maka cost per voter adalah sebesar Rp 377.816. Angka partisipasi pemilih hanya 58,1%.

Dalam Pemilu 2017, Inggris diperkirakan menghabiskan  140,850,000 (A) (bbc.co.uk). Pemilih terdaftar sebanyak 46,8 juta orang (B) (electoralcommision.org.uk). Dengan asumsi kurs saat itu Rp 17.100, maka cost per voter sebesar  Rp 51.464. Angka partisipasi pemilih 68,8%.

Negara Inggris tampaknya menyelenggarakan Pemilu dengan cara yang efisien, tidak seperti Amerika yang menghabiskan cost per voter dua kali lipat lebih besar daripada Pemilu kita.

Bagaimana dengan penyelenggaraan Pemilu di negara-negara tetangga kita?
Dalam Pemilu 2018, Malaysia menghabiskan RM 500 juta (A). Pemilih terdaftar 14.940.624 orang (B) (straitstimes.com; 11/05/2018). Dengan asumsi kurs saat itu Rp 3.500, maka cost per voter adalah sebesar Rp 117.130. Angka partisipasi pemilih 82,32%.

Dalam Pemilu 2016, Filipina menganggarkan P 32,4 miliar (A) (manilatimes.net). Pemilih terdaftar sebanyak 54.363.844 orang (B). Dengan asumsi kurs saat itu Rp 280, maka cost per voter sebesar Rp 166.875. Angka partisipasi pemilih 81,6% (asiafoundation.org).

Dibanding negara-negara tetangga, jelas Indonesia mengeluarkan cost per voter lebih besar. Kita mungkin perlu belajar kepada negeri-negeri jiran bagaimana menyelenggarakan Pemilu dengan lebih efisien dan efektif.

Filipina, misalnya, dipuji dunia karena sukses menyelenggarakan Pemilu yang ramah terhadap penyandang disabilitas. COMELEC, komite Pemilu di sana, mendirikan lebih dari 5.000 TPS untuk mengakomodasi hak-hak lebih dari 300 ribu pemilih penyandang disabilitas.

Ke depannya mungkin kita dapat melirik metode e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur digital berbasis 5G mendukung hal tersebut. Robert Krimmer, dkk. (2018) memperkirakan bahwa penyelenggaraan e-voting hanya memerlukan biaya 2,32 euro (sekitar Rp 36.100) per suara. Cukup efisien, bukan?