Menakar Efisiensi Pemilu 2019

Cost per Voter Negara-Negara Lain
Sebuah asumsi mengatakan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu lebih murah pada negara-negara yang telah lama menerapkan demokrasi multi-partai. Semakin lama sebuah negara menerapkan multi-partai, biaya Pemilu akan semakin murah (aceproject.org). Asumsi ini tampaknya keliru.

Simaklah harga Pemilu di beberapa negara industri maju berikut.

Dalam Pemilu 2016, Amerika Serikat menghabiskan $ 6.511.181.587 (A) (opensecrets.org). Populasi yang layak memilih 230.931.921 orang (B) (electproject.org). Dengan asumsi kurs saat itu Rp 13.400, maka cost per voter adalah sebesar Rp 377.816. Angka partisipasi pemilih hanya 58,1%.

Dalam Pemilu 2017, Inggris diperkirakan menghabiskan  140,850,000 (A) (bbc.co.uk). Pemilih terdaftar sebanyak 46,8 juta orang (B) (electoralcommision.org.uk). Dengan asumsi kurs saat itu Rp 17.100, maka cost per voter sebesar  Rp 51.464. Angka partisipasi pemilih 68,8%.

Negara Inggris tampaknya menyelenggarakan Pemilu dengan cara yang efisien, tidak seperti Amerika yang menghabiskan cost per voter dua kali lipat lebih besar daripada Pemilu kita.

Bagaimana dengan penyelenggaraan Pemilu di negara-negara tetangga kita?
Dalam Pemilu 2018, Malaysia menghabiskan RM 500 juta (A). Pemilih terdaftar 14.940.624 orang (B) (straitstimes.com; 11/05/2018). Dengan asumsi kurs saat itu Rp 3.500, maka cost per voter adalah sebesar Rp 117.130. Angka partisipasi pemilih 82,32%.

Dalam Pemilu 2016, Filipina menganggarkan P 32,4 miliar (A) (manilatimes.net). Pemilih terdaftar sebanyak 54.363.844 orang (B). Dengan asumsi kurs saat itu Rp 280, maka cost per voter sebesar Rp 166.875. Angka partisipasi pemilih 81,6% (asiafoundation.org).

Dibanding negara-negara tetangga, jelas Indonesia mengeluarkan cost per voter lebih besar. Kita mungkin perlu belajar kepada negeri-negeri jiran bagaimana menyelenggarakan Pemilu dengan lebih efisien dan efektif.

Filipina, misalnya, dipuji dunia karena sukses menyelenggarakan Pemilu yang ramah terhadap penyandang disabilitas. COMELEC, komite Pemilu di sana, mendirikan lebih dari 5.000 TPS untuk mengakomodasi hak-hak lebih dari 300 ribu pemilih penyandang disabilitas.

Ke depannya mungkin kita dapat melirik metode e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur digital berbasis 5G mendukung hal tersebut. Robert Krimmer, dkk. (2018) memperkirakan bahwa penyelenggaraan e-voting hanya memerlukan biaya 2,32 euro (sekitar Rp 36.100) per suara. Cukup efisien, bukan?