Mohon tunggu...
Philip Manurung
Philip Manurung Mohon Tunggu... Dosen - Pengajar

lahir di Medan, belajar ke Jawa, melayani Sulawesi, mendidik Sumatera; orang Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih Artikel Utama

Bencana Lingkungan Lima Tahunan yang Bernama APK

15 April 2019   18:53 Diperbarui: 16 April 2019   13:00 243
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
APK di Jepang. Sumber: japantime.co.jp

Masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019 secara resmi telah berakhir. Di atas kertas, segala aktivitas kampanye, baik above the line (ATL) maupun below the line (BTL) seharusnya telah menghilang dari peredaran sejak hari Minggu (14/04). Namun, fakta berbicara lain.

Sejumlah berita yang diturunkan Kompas.com pada Senin (15/04) melaporkan bahwa sterilisasi Alat Peraga Kampanye (APK) di berbagai kota belum 100%. Memasuki hari kedua masa tenang, materi-materi APK masih terpampang di sejumlah titik keramaian di kota Padang, Jakarta Barat, Medan, dan Kupang. Mayoritas bentuknya adalah spanduk dan baliho. Begitupun, saya mengapresiasi, pelucutan APK dalam masa tenang kali ini lebih terasa ketimbang lima tahun yang lalu.

Pelucutan APK dalam masa tenang kali ini lebih terasa ketimbang lima tahun yang lalu.

Pengamatan saya di kota Manado, misalnya, pencopotan materi APK telah berjalan secara signifikan sejak hari pertama. Keenam baliho semi-permanen yang dulu berdiri di simpang tiga jalan menuju rumah saya telah tumbang pada Minggu dini hari. Turun ke bawah, dalam perjalanan ke gereja, saya menemukan seorang bapak memotong sendiri tonggak sebuah baliho dengan parang. Mungkin dia jengah.

Dalam perjalanan ke gereja, saya menemukan seorang bapak memotong sendiri tonggak sebuah baliho dengan parang. Mungkin dia jengah.

Taman Berkat (Godbless Park), yang berada di pusat kota, jalan Pierre Tendean, selama tiga bulan terakhir telah berubah menjadi Taman Baliho. Siang ini, showroom APK favorit caleg setempat itu tampak lengang. Laut biru pun terlihat kembali dari dalam mobil angkot.

Hasil sterilisasi APK di Taman Berkat. Sumber: dokumentasi pribadi
Hasil sterilisasi APK di Taman Berkat. Sumber: dokumentasi pribadi

Maka, bila Pemkot optimis bahwa para aparaturnya akan menyapu bersih semua APK pada hari ini, saya yakin dan mendukung. Hanya saja, setelah itu, semua limbah APK itu mau dikemanakan? Mudah-mudahan tidak dikubur begitu saja di TPA.

APK = Limbah Plastik Demokrasi
Saya selalu melihat demokrasi saat ini seperti sebuah pasar investasi. Komponen-komponennya menunjukkan analogi yang sesuai dengan ciri sebuah pasar ekonomi. Sebutlah modal (capital) yang dicari adalah suara (vote) dan pemodalnya (investor) adalah rakyat. Bertindak sebagai perusahaan emiten adalah kandidat, baik itu capres/cawapres ataupun caleg.

Saya selalu melihat demokrasi saat ini seperti sebuah pasar investasi.

Dalam sebuah pasar demokrasi, parpol berfungsi sebagai pialang (broker) yang mengarahkan dan memperdagangkan capital suara. Kecil atau besar, setiap isu berpengaruh terhadap aliran modal (vote).  Untuk itu, mereka harus rajin memerhatikan berita dan laporan-laporan yang diterbitkan lembaga pemeringkat (perusahaan survei).

Para kandidat berusaha mendapat suara sebanyak-banyaknya. Di sinilah peran advertising diperlukan. Dengan arahan dari perusahaan konsultan, capres atau caleg berusaha mengiklankan citra yang menurutnya akan mendatangkan suara paling banyak.

Siapapun yang bergerak dalam industri periklanan (advertising) mafhum dengan unit yang namanya spanduk atau baliho. Spanduk, khususnya, belakangan menjadi alat promosi favorit perusahaan-perusahaan consumer goods sejak satu dasawarsa terakhir.

Spanduk, khususnya, belakangan menjadi alat promosi favorit perusahaan-perusahaan consumer goods sejak satu dasawarsa terakhir.

Setiap warung atau toko ingin agar namanya dikenal. Hasrat ini bergayung sambut dengan tujuan abadi perusahaan untuk memasyhurkan produknya. Begitulah awalnya sehingga spanduk (sunblind) kini melambai di setiap warung dan toko.

Para caleg tampaknya lebih menyukai model baliho semi-permanen. Selain ringkas, APK ini gampang dibongkar-pasang, dan mampu bertahan selama durasi kampanye. Lagipula, ongkos produksinya murah, dengan view-impact yang besar.

Para caleg tampaknya lebih menyukai model baliho semi-permanen.

Kebetulan, baik spanduk maupun baliho memiliki bahan yang sama, yang sering disebut flexi. Umumnya ada tiga jenis bahan flexi yang sering dipakai di negeri ini. Diurutkan sesuai asal dan kualitasnya, mereka adalah flexi Cina, flexi Korea, dan flexi Jerman.

Flexi Jerman mempunyai daya tahan 1-2 tahun, sehingga cocok untuk keperluan promosi luar ruangan (outdoor). Masalahnya, harganya cukup mahal, sekitar Rp 100 ribu/meter persegi.

Sebaliknya, flexi Cina, sesuai harganya yang murah, memiliki kualitas terburuk. Umumnya hanya bertahan 2-3 bulan saja. Maka, tanpa mengorbankan kualitas, banyak perusahaan advertising memilih flexi Korea yang masih terjangkau, sekitar Rp 40 ribu/meter persegi.

Yang menjadi masalah, semua bahan flexi merupakan materi campuran plastik; musuh semua aktivitas Greenpeace. Setelah masa kampanye berakhir, ratusan ton limbah demokrasi menimbulkan bencana lingkungan.

Tidaklah sulit untuk memperkirakan seberapa besar limbah plastik yang ditimbulkan. Ambil contoh dari Sumatera Utara. Menurut laporan yang diturunkan Kompas.com hari ini (15/04), APK yang tercatat di kota Medan ada sebanyak 4.261 spanduk, 713 baliho dan 2.361 umbul-umbul.

Kita asumsikan bahan spanduk dan baliho yang dipakai adalah jenis flexi Korea, dengan gramasi (berat per meter persegi) 300 gram. Anggaplah rata-rata luas selembar spanduk (horizontal) dan baliho (persegi) masing-masing 4 meter persegi. Maka, limbah seluruh APK berbahan plastik di Medan berbobot tidak kurang dari 5.968 kg. Sekitar enam ton limbah plastik terkumpul dalam semalam! Belum termasuk limbah umbul-umbul berbahan kain sintetis.

Sekitar enam ton limbah plastik terkumpul dalam semalam! Belum termasuk limbah umbul-umbul berbahan kain sintetis.

Apa yang Dapat Dilakukan terhadap Sampah APK?
Para salesman telah lama mengetahui bagaimana nasib spanduk di warung atau toko setelah selesai masa tayangnya. Sifatnya yang anti-air sering dimanfaatkan sebagai penutup kandang atau penambal atap warung. Yang lain menggunakannya untuk melapis meja makan. Jika beruntung, Anda mungkin pernah menemukan meja-meja seperti itu di warung-warung makan.

Pernahkah Anda bertanya-tanya, ke manakah perginya materi-materi baliho superbesar di jalan-jalan protokol itu setelah dicopot? Lihatlah truk-truk barang yang melintas. Selain terpal, tidak jarang gerobak truk ditutup dengan materi bekas baliho untuk melindungi muatan sayur atau buah dari hujan. Dalam kondisi baik, selembar limbah baliho berukuran 8 x 4 meter persegi dapat dihargai Rp 1,5 juta.

Dalam kondisi baik, selembar limbah baliho berukuran 8 x 4 meter persegi dapat dihargai Rp 1,5 juta.

Sebuah perusahaan daur ulang berbasis di Bandung menaruh keprihatinan terhadap sampah visual APK. Dalam upcoming project-nya yang bertajuk "The Trash Bag Project", Parongpong bercita-cita merekayasa limbah APK menjadi barang-barang yang berguna, seperti tas.  

Rencananya, mereka akan menggelar "Happiness Festival ID" pada tanggal 27-28 April 2019 di Lapangan Banteng, Jakarta (parongpong.com). Tujuannya, untuk mengumpulkan dan mendorong transformasi penanganan terhadap sampah-sampah APK.

Namun, harus diakui, semua penanganan terhadap sampah APK berbahan dasar plastik tidak akan menyelesaikan masalah. Bila produksi sampah flexi lebih laju daripada kemampuan daur ulang, maka sampah itu akan tetap menumpuk. Merekondisi maupun mendaur ulang sampah APK tidak akan maksimal bila tidak disertai usaha mengurangi produksinya. Solusinya, APK berbahan flexi harus dilarang.

Solusinya, APK berbahan flexi harus dilarang.

Memimpikan Demokrasi yang Ramah Lingkungan
Beberapa negara sudah merintis jalan menuju demokrasi yang ramah lingkungan. Akhir tahun lalu, Partai Keadilan dan Pembangunan, yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan, telah mengamanatkan penghapusan APK tradisional (trtworld.com; 6/12/2018). Mulai 2019, para pejabat partai dilarang memasang spanduk, baliho, dan stiker. Mereka hanya diizinkan memasang bendera dan banner di kantor-kantor partai. Kegiatan kampanye akan difokuskan lewat internet dan media sosial.

Beberapa negara sudah merintis jalan menuju demokrasi yang ramah lingkungan.

Di tempat lain, Komisi Pemilu India (ECI) telah menerbitkan aturan terkait pelaksanaan kampanye yang ramah lingkungan (thehindu.com; 11/03/2019). Melalui aturan tersebut, semua kandidat dan parpol didesak agar hanya memakai bahan-bahan ramah lingkungan dalam masa kampanye. Penggunaan bahan-bahan tidak ramah lingkungan, seperti plastik, politen, dsb. dihitung sebagai pelanggaran kampanye.

Beberapa waktu lalu, seorang Kompasianer telah mengulas pelaksanaan kampanye yang unik di Jepang. Di negeri Shinzo Abe itu, para caleg hanya boleh menempatkan foto-foto narsis mereka menurut nomor slot pada APK yang telah disediakan pemerintah. Langkah ini otomatis mengurangi polusi visual selama kampanye sekaligus memberi kesempatan sama rata bagi setiap kontestan.

APK di Jepang. Sumber: japantime.co.jp
APK di Jepang. Sumber: japantime.co.jp

Sudah saatnya kita memikirkan cara untuk keluar dari bencana lingkungan lima tahunan ini. Salah satu ciri dari negara maju adalah senantiasa melibatkan prinsip ramah lingkungan dalam setiap kebijakannya. Kiranya Pilpres dan Pileg kita di masa depan menjadi pesta demokrasi yang menghasilkan sampah paling sedikit.

Salah satu ciri dari negara maju adalah senantiasa melibatkan prinsip ramah lingkungan dalam setiap kebijakannya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun