Sebagai kesimpulan, memahami sifat White-Collar crime melibatkan pengenalan karakteristik, motivasi, dan dampak yang lebih luas yang ditimbulkannya terhadap individu dan masyarakat. Dengan memperhatikan elemen-elemen ini, para pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menuntut kejahatan White collar, yang berkontribusi pada lanskap bisnis dan kelembagaan yang lebih transparan dan beretika.
Menganalisis Faktor Budaya
Dalam perspektif Edwin Sutherland, budaya organisasi dan budaya politik memiliki peran penting dalam memahami terjadinya korupsi. Konsep "white-collar crime" yang dikembangkan oleh Sutherland menekankan bahwa pelaku kejahatan korupsi seringkali berasal dari kalangan profesional dan elit dalam organisasi atau struktur politik. Berikut adalah bagaimana budaya organisasi dan budaya politik berkontribusi pada terjadinya korupsi, dilihat dari perspektif Sutherland:
1. Budaya Organisasi:
a. Toleransi Terhadap Praktik Koruptif: Budaya organisasi yang toleran terhadap praktik koruptif dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku merasa bahwa tindakan korupsi dapat diterima atau bahkan dianggap sebagai norma. Jika atasan atau rekan sekerja tidak menghukum atau menentang praktik koruptif, individu mungkin merasa lebih leluasa untuk melibatkan diri dalam tindakan serupa.
b. Ketidaksetaraan dalam Akses dan Kesempatan: Jika ada ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan di dalam organisasi, hal ini dapat menciptakan dorongan bagi individu untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis. Budaya yang memperbolehkan pembagian sumber daya dan peluang secara tidak adil dapat memicu perilaku koruptif.
c. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Budaya organisasi yang kurang transparan dan tidak mengedepankan akuntabilitas memberikan ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang. Ketika keputusan dan tindakan tidak dapat diperiksa secara terbuka, individu dapat dengan mudah terlibat dalam kegiatan yang merugikan tanpa takut terhadap konsekuensi.
2. Budaya Politik:
a. Patronase dan Nepotisme: Dalam budaya politik yang dipenuhi oleh praktik patronase dan nepotisme, individu mungkin mendapati bahwa cara tercepat untuk meraih keberhasilan politik adalah melalui jaringan hubungan pribadi dan pemberian keuntungan kepada orang-orang terdekat. Hal ini dapat menciptakan sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi.
b. Praktik Suap dan Klientelisme: Dalam budaya politik di mana praktik suap dan klientelisme dianggap sebagai strategi yang sah untuk memenangkan dukungan atau mempertahankan kekuasaan, korupsi dapat berkembang secara sistematis. Individu yang terlibat dalam politik mungkin merasa bahwa memberikan atau menerima suap adalah bagian dari permainan politik yang lazim.
c. Ketidakstabilan Politik: Budaya politik yang ditandai oleh ketidakstabilan politik dapat menciptakan peluang bagi praktik korupsi. Pergantian pemerintahan yang sering atau ketidakpastian politik dapat memunculkan situasi di mana individu memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
