"Yesus punya pilihan sangat jelas. Ia berpihak pada kaum papah, orang miskin, tertindas dan sakit. Yesus tidak berada di posisi netral. Sebab, posisi netral itu posisi yang abu-abu. Karena itu, Gereja harus berpihak pada orang miskin dan tertindas seperti Yesus," tegas Pater Neles pada setiap kesempatan berdiskusi dengan para mahasiswa calon pelayan Allah di tanah Papua.
Bagi Pater Neles, misi Kerajaan Allah harus diwujudkan dengan cara-cara damai. Sebab, kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. "Memperjuangkan Keadilan dan Kebenaran harus dilakukan dengan cara-cara damai. Sebab, kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan baru dan manusia menjadi korban," ungkapnya.
Mengingat betapa mulia martabat pribadi manusia, Pater Neles selalu mengusahakan supaya berbagai permasalahan kemanusiaan Papua diselesaikan melalui cara-cara damai. Salah satu cara untuk mengupayakan perdamaian Papua yaitu melalui jalan dialog antara pemerintahan Indonesia di Jakarta dan orang Papua.
Selama sepuluh tahun terakhir (2009-2019), Pater Neles bersama timnya dalam Jaringan Damai Papua (JDP) telah berjuang supaya ada dialog Jakarta-Papua untuk menggali, menemukan dan menyelesaikan permasalahan Papua, tetapi sampai ajal menjemputnya, dialog tak kunjung terlaksana.
Keterlibatan Pater Neles dalam usaha perdamaian Papua tidak mudah. Ia berada dalam dua sisi bara yang setiap saat bisa menghanguskannya. Di satu sisi, ia selalu dicurigai sebagai agen intelijen Indonesia. Di sisi lain, ia pun dicurigai aktor gerakkan Papua Merdeka.Â
Di tengah berbagai kecurigaan yang disematkan pada dirinya itu, ia tetap menghadirkan diri sebagai juru damai, tanpa terprovokasi oleh berbagai tuduhan tersebut. Sebab, ia yakin bahwa tidak ada konflik apa pun yang tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara damai.
Perjuangan Pater Neles untuk mempertemukan para pihak yang bertikai, pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk duduk di meja dialog belum berhasil karena para pihak masih bertahan pada pendiriannya masing-masing. Bagi Indonesia, Papua sudah final di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Â
Sedangkan, bagi orang Papua, sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, terutama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 adalah cacat hukum karena tidak dilaksanakan sesuai ketentuan satu orang satu suara. Karena itu, harus ada pelurusan sejarah orang Papua.
Selama ini, pemerintah Indonesia melihat permasalahan Papua dari sisi yang berbeda dengan orang Papua sehingga mengedepankan pendekatan pertahanan dan keamanan. Orang Papua menuntut supaya permasalahan Papua diselesaikan secara menyeluruh mulai dari sejarah mereka.Â
Tetapi, Indonesia justru mulai dengan mengirim aparat keamanan berlimpah ke Papua. Kemudian, atas nama pemerataan pembangunan, pemerintah Indonesia belakangan bergiat membangun infrastruktur jalan, jembatan, pelabahun dan bandara di Papua.
Bahkan atas nama keamanan dan pembangunan, pemerintah Indonesia melegalkan operasi militer di kabupaten Nduga untuk mengejar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) yang bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja jalan trans Papua di Nduga pada 2 Desember 2018 silam. Operasi militer ini telah menelan korban jiwa warga sipil. Ribuan jiwa lainnya harus mengungsi ke tengah hutan.
