Pilkades Serentak di Era New Normal, Mengapa Tidak?

Sabar, tawakal dan berserah diri. Demikianlah barangkali sikap yang mesti dipegang para calon kepala desa di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya ditunda karena pandemi corona.

Jika saja sikap di atas dilupakan, tidak mustahil para calon kepala desa (calkades) akan depresi, frustasi atau stres berat -- walau tentu tidak semuanya.

Wajar, memang.

Ketika sejumlah pemerintah daerah memutuskan menunda tahapan pilkades gara-gara pandemi corona dengan mempertimbangkan saran Mendagri, tahapan yang mesti dilewati calkades sebenarnya tinggal dua lagi, kampanye dan pencoblosan.

Khusus di Kabupaten Sumedang misalnya, rentang waktu penundaan ke pencoblosan hanya tinggal hitungan hari saja, sekitar 17 hari!

Sementara yang mesti dikerjakan panitia pemilihan desa, antara lain menyiapkan kartu pemilih, baligo calon dan beberapa hal lagi yang terbilang ringan.

Yang berat, yakni mendata pemilih tetap, saat itu sudah usai, bahkan diplenokan.

Artinya, para calkades, saat itu sudah berada dalam keadaan onfire, siap tempur.

Jumlah pendukung dipastikan sudah bisa dipetakan; mana yang kemungkinan memilih dan tidak, sudah tergambar. Titik-titik yang mesti diperbaiki dengan pendekatan maksimal juga sudah diketahui.

Sejumlah calkades barangkali sudah "habis-habisan" untuk menghadapi pencoblosan yang tinggal beberapa minggu lagi. "Habis-habisan" di sini, adalah menggencarkan sosialisasi, baik langsung maupun melalui relawan atau tim suksesnya.

Calkades yang yakin akan unggul, beberapa minggu sebelum pencoblosan, tidak mustahil sudah ada yang merencanakan syukuran dan menyiapkan beberapa ekor domba dan sapi!

Wajar dan itu sah-sah saja. Itu artinya, para calkades serius, tidak asal-asalan jadi kontestan.

Perlu diketahui, para calkades, saat corona semakin menyebar, sebenarnya tidak berharap pilkades ditunda. Pilkades tetap digelar.

Pertimbangannya, selain alasan di atas,  juga karena tahapan pilkades tinggal beberapa lagi dan sudah ada di depan mata.

Agar pilkades tetap sesuai jadwal, para calkades sejauh diketahui, umumnya rela bila tahapan kampanye yang biasanya harus mengumpulkan masa, ditiadakan. Toh, para calkades sudah melakukan sosialisasi kepada warga, selama berbulan-bulan.

Namun apa dikata, pemerintah, dengan tanpa terlebih dahulu melakukan diskusi dengan panitia pemilihan desa apalagi perwakikan calon, memutuskan untuk menunda tahapan pildes yang sudah ada di depan mata.

Kecewa?  Ya, tentu saja para calkades kecewa. Namun demikian, tidak dipungkiri ada juga yang senang atau bahkan gembira, dengan alasan tertentu.

Yang kecewa, tentu bukan hanya para calon saja. Tetapi juga panitia desa, karena mereka pun ingin segera menuntaskan atau menyelesaikan tugasnya dengan "sukses tanpa ekses".

Kini, setelah Indonesia mulai menerapkan strategi hidup dan bermasyarakat yang disebut new normal,  para calkades memiliki kegairahan lagi. Mereka berharap pilkades bisa secepatnya digelar.

Sejauh diketahui, saat ini para calon mulai menanyakan kembali soal pilkades kepada pihak terkait di kecamata dan kabupaten.

Di antara mereka tak sedikit juga yang mendesak-desak pemerintah daerah untuk segera menggelar pilkades.

Para calkades meminta pilkades digelar dengan menerapkan protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tertentu untuk keamanan bersama.

Mereka berharap pelaksanaanya tidak menunggu Covid 19 sirna, karena mengutip WHO, corona diprediksi tidak akan lenyap dalam waktu cepat, walau optimisme corona sirna dalam waktu cepat tetap ada.***