Sistem pembayaran APBN melalui KPPN telah terbukti dan teruji selama bertahun-tahun. Ribuan triliun dana APBN setiap tahunnya telah disalurkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Untuk tahun 2015 dana APBN yang disalurkan berjumlah 1.761,6 triliun. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk kelancaran proses pembayaran dan pencairan dana.
Kini Ditjen Perbendaharaan telah menerapkan sistem baru di KPPN yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah Sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara. Dengan demikian setiap pengeluaran negara dapat dilaporkan secara akurat melalui proses yang akuntabel dan transparan. Implementasi SPAN diharapkan menghasilkan proses penyaluran dana APBN ke seluruh Indonesia, untuk berbagai keperluan dan kegiatan baik rutin maupun pembangunan, dengan lebih mudah dan cepat termasuk dalam membuat laporan pertanggungjawabannya. Dengan SPAN proses penyaluran dana APBN akan lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Pemerintah daerah dapat menjadikan sistem maupun proses pembayaran dan penyaluran dana APBN melalui KPPN sebagai contoh dan model dalam membuat sistem dan proses pembayaran dan penyaluran APBD. Dengan demikian, Pemda dapat lebih mengoptimalkan APBD untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dana-dana APBD dapat dengan cepat disalurkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, salah satunya adalah pembayaran tunjangan sertifikasi guru secara tepat waktu. Selain itu akan memudahkan membuat laporan keuangan yang berkualitas, sehingga APBD menjadi lebih transparan dan akuntabel.
[caption caption="Ilustrasi tunjangan sertifikasi guru"]
Â
Desclaimer:
Tulisan merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pandangan organisasi.
