Sudah bisa membandingkan?
Jakarta tentu menjadi daerah dengan dana atau gaji untuk RT terbesar, mencapai Rp 2.000.000,- per bulan. Wajar, karena Jakarta adalah ibu kota negara dengan Pendapatan Asli Daerah paling besar dibanding daerah lainnya.Â
Selain memberi dana operasional buat RT, Jakarta juga memberi dana serupa untuk Ketua RW Rp 2.500.000,- per bulan. Dana besar juga digelontorkan oleh Kabupaten Penajem Paser Utara Kalimantan Timur, yang sebagian wilayahnya akan menjadi ibu kota negara baru menggantikan Jakarta.Â
Pada 2020, setiap Ketua RT mendapatkan Rp 2.000.000,- per bulan. Naik dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 1.000.000,- per bulan. Â Kabupaten/Kota yang paling minim memberikan insentif kepada para Ketua RT justru berada di Pulau Jawa, seperti Jombang, Pasuruan, Kab. Bandung, dan Kota Depok.
Bahkan, di Kota Bekasi Jawa Barat, dana insentif untuk para Ketua RT ini sempat dihentikan pada Juni 2019 karena pemkot kekurangan dana. Ketua RT di Bekasi mendapatkan honor lumayan yakni Rp 1.250.000,- per bulan. Pemkot Bekasi baru menganggarkannya kembali pada 2020.
Di beberapa dearah, dana tersebut dibayarkan setiap bulan. Namun, sebagian besar daerah membayarkannya setiap tiga bulan sekali. Dana itu masih dipotong pajak.Â
Pembayaran terlambat, sudah biasa terjadi. Â Berdasarkan informasi yang beredar di media massa, beberapa daerah cukup sering terlambat membayarkan dana tersebut kepada ketua RT. Sudah kecil, terlambat pula.
Sayang sekali, salah satu propinsi yaitu Bali, tidak memiliki sistem RT/RW sehingga tidak bisa dibandingkan. Mereka menggunakan sistem adat yang sudah berjalan sejak lama, lalu diadopsi menjadi bagian dari pemerintahan. Pengganti RT/RW di Bali adalah Banjar.Â
Suatu desa terdiri atas beberapa Banjar. Â Boleh dikatakan, Banjar setara dengan RW atau dusun. Di Kabupaten Badung (salah satu kota terkaya), pemerintah setempat menggaji Kepala Banjar (disebut Kelian) lebih dari Rp 5.000.000/bulan.
Perhatian pemerintah kabupaten/kota memang beragam kepada para Ketua RT, meski  menyadari pentingnya peran mereka. Namun, semua itu ternyata tergantung dari para kepala daerahnya. Kalau mereka peduli, pasti memberikan insentif.Â
Sebaliknya pun demikian. Besaran dana insentif ini sering pula dijadikan janji dalam kampanye pilkada. Di tengah beragamnya perhatian kepada RT, ternyata ada satu kabupaten yang memberikan dana operasional dan honor yang lebih jelas kepada RT, yaitu Kabupaten Malinau Kalimantan Utara. Angkanya pun jauh lebih besar dibanding daerah lainnya.