Ketiga, pemerintah harus memastikan standar hidup yang layak bagi warganya. Standar hidup itu antara lain dilihat dari daya beli masyarakat. Makin tinggi daya beli (pengeluaran), makin baik standar hidupnya.
Semua pemerintah baik di pusat maupun di daerah, pasti sudah mengetahui langkah-langkah tersebut. Sudah khatam membaca beragam teori pembangunan dalam banyak buku. Sudah sering mengikuti pelatihan, seminar, loka karya, bimbingan teknis, dan sejenisnya lengkap dengan sertifikatnya.
Lalu kenapa banyak daerah yang masih gagal menyejahterakan rakyatnya?
Masih rendah IPM-nya?
Kenapa Kabupaten Malinau bisa?
Faktor Pemimpinnya
Pertanyaan-pertanyaan itu tampaknya terjawab oleh penjelasan Dr. Mulyono D. Prawiro, seorang akademisi yang aktif dalam kajian pemberadayaan masyarakat dari Universitas Satyagama Jakarta. Menurutnya, ada satu faktor sangat penting dalam mensukseskan program pembangunan yang tepat. Tanpa faktor ini, tidak mungkin pembangunan bisa berjalan dengan baik sampai ke tingkat paling bawah di pedesaan. Faktor itu adalah kepemimpinan. Sosok pemimpin menjadi sangat sentral dan vital.
Kabupaten Malinau punya pemimpin yang unik. Seorang birokrat yang berkarya dari bawah, berkarier mulai dari camat di wilayah terpelosok. Sekaligus seorang pemikir yang sudah mencapai level tertinggi sebagai akademisi, bergelar doktor. Uniknya lagi, dia juga seorang eksekutor yang mumpuni. Tidak mudah mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan sebagai pemikir (konseptor), sekaligus eksekutor, yang dibekali pengalaman panjang di bidangnya.
Dr. Yansen Tipa Padan, demikian nama sang bupati ini. Dia mencanangkan konsep pembangunan yang berbeda dibanding daerah lain atau bahkan dengan pemerintah pusat. Konsep yang berasal dari bawah (bottom up) dan melibatkan secara maksimal warga desa dalam pembangunan. Konsep pembangunan itu menjadi materi disertasinya ketika meraih gelar doktor di Universitas Brawijaya Malang. Dia berhasil mempertahankan konsepnya itu di hadapan para profesor ekonomi dan ekonomi pembangunan. Plus menerima tantangan dari para pengujinya, untuk mengimplementasikan disertasinya itu.
Inilah jawaban kenapa IPM Malinau bisa naik signifikan sejak 2011 sampai 2019 lalu. Persis sesuai dengan masa jabatan Yansen TP, sebagai bupati, yang akan berakhir pada 2021. Sang Bupati menjalankan konsep pembangunan Gerakan Desa Membangun (Gerdema), mulai 2011 sampai 2016, pada masa jabatan pertamanya. Dia terpilih kembali sehingga bisa melanjutkan Gerdema pada periode 2016 -- 2021. Pada periode kedua ini, Gerdema dipertajam lagi bukan hanya desa membangun, tapi menjadi RT membangun. Partisipasi masyarakat diperluas lagi dengan sumbu utama di level RT.
Sang pemimpin ini, tidak semudah membalikkan tangan ketika menjalankan konsep Gerdema. Begitu banyak aral melintang. Penolakan terjadi mulai dari warganya sendiri sampai ke tingkat nasional. DPRD Malinau pernah menolak konsep ini dan menganggapnya sebagai hal tak mungkin. Para kolega dan pesaing pilkadanya juga berpandangan sama. Konsep yang mengada-ada, begitu komentar sebagian dari mereka. Pakar otonomi daerah Prof. Dr. Ryaas Rasyid, juga ikut berkomentar negatif tentang konsep Gerdema ini. Menurutnya, Yansen TP., terlalu maju dalam berpikir karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu.
