Program KPR DP Nol Rupiah (Eps 6)

Program KPR DP Nol Rupiah (Eps 6)

Program KPR DP Nol Rupiah, merupakan program Fasilitasi Kepemilikan hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang secara perbankan memiliki kecukupan syarat kemampuan untuk melakukan pembayaran kredit/cicilan .

Program ini merupakan janji kampanye Calon Kepala Daerah pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Realisasi janji tersebut dimulai dengan pencanangan program yang dilaksanakan pada Jumat 12 Oktober 2018. 

Bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Gubernur DKI Jakarta menyebutkan bahwa data menunjukkan ada 51,7% penduduk DKI yang tidak memiliki tempat tinggal karena masalah ketidakmampuan membayar uang muka. 

"Program ini menjadi salah satu program prioritas dan kami menyadari bahwa hidup di Jakarta biayanya cukup tinggi salah satu komponen terbesarnya adalah biaya hunian atau rumah tinggal, kita berharap dengan adanya program DP 0 Rp ini maka merangsang berbagai pihak untuk ikut menyelesaikan masalah Perumahan Warga Jakarta." 

1. Keraguan dari beberapa pihak

Sejak awal dilontarkan Gubernur DKI Jakarta, janji penyediaan rumah DP nol rupiah banyak diragukan berbagai kalangan. Sehari setelah peresmian pembangunan rumah DP nol rupiah, kritik langsung dilayangkan Ketua DPRD DKI Jakarta. 

Ketua DPRD menilai kebijakan Program DP Nol rupiah  melanggar aturan. Terutama soal talangan bunga cicilan dengan APBD yang sampai 20 tahun. Beberapa kutipan kritikan di media massa diantaranya "Kepala daerah dilarang menganggarkan program melebihi masa jabatannya." 

Adapun aturan yang dilanggar Gubernur DKI Jakarta, menurut Ketua DPRD DKI Jakarta adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kritik terhadap penyediaan rumah DP nol rupiah juga datang dari Menteri BUMN Erick Thohir yang mengkritik janji kampanye itu setelah rumah DP nol rupiah rampung di Klapa Village pada Oktober 2018. 

Erick Thohir mengkritik uang muka rumah nol dinilai tidak mendidik generasi muda Indonesia untuk menabung dan bertanggung jawab. "Saya tidak setuju dengan DP nol persen atau zero percent down payment. Karena ini tidak mendidik generasi muda kita untuk menabung." 

Selanjutnya Erick Thohir mengatakan, "Bahwa kalau anak muda dibiasakan untuk dididik menabung sedari awal dengan bunga KPR 5 persen atau berapa persen, maka generasi muda itu akan punya rasa tanggung jawab."

Kritik juga dilayangkan Partai Keadilan Sejahtera Taufik Zoelkifli. Menurut Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, program Rumah DP Nol rupiah Pemerintah DKI yang dinilai masih belum optimal. Hal itu lantaran proses kepemilikan rumah DP nol rupiah yang berbelit-belit.

"Program DP nol rupiah masih mengalami banyak kendala, proses yang masih berbelit dan persyaratan yang sulit menyebabkan program ini mandek dan kurang optimal." 

Selanjutnya, berdasarkan hasil survei Populi Center awal Februari 2022, dijelaskan berbagai hasil survei kinerja kepuasan terhadap Pemprov DKI. Survei terhadap 600 responden di 60 kelurahan di DKI pada 26 Januari hingga 1 Februari itu menyebutkan, sekitar 77,2 persen responden  menganggap pembangunan di Jakarta semakin maju. 

Namun demikian, yang terendah dari survei tersebut adalah Program DP Nol Rupiah. Hanya 25,7 persen warga yang puas dengan kebijakan tersebut.

Program pembangun rumah DP nol rupiah semakin menjadi sorotan karena ada dugaan terjadi korupsi dalam pengadaan lahannya, sebenarnya persoalan tersebut belum ada kaitannya dengan Program DP Nol rupiah.

Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) yang memiliki mandat pengelolaan Program DP Nol rupiah belum pernah  melakukan perjanjian kerjasama atau kesepakatan apapun serta tidak ada dokumen terkait penyediaan hunian pada lokasi yang dimaksud sebagai lahan bermasalah hukum tersebut.

Bersambung.......