[caption id="" align="aligncenter" width="450" caption="USS Carl Vinson, sumber: Wikipedia.org"]
US yang kekanak-kanakan melakukan protes dengan menggerakkan armada laut-nya sesukanya di kawasan Indonesia, sebagai sinyal bahwa US tidak mengakui ALKI dan bebas bergerak dimana saja dari barat ke timur di dalam kepulauan Indonesia. Akibatnya TNI ketiban-pulung, 2 F-16 block 15 OCU yang "sukur bisa terbang" melakukan intersepsi dihadapi oleh sejumlah besar fighter F/A-18 US Pacom bersenjata lengkap, state-of-the-art, yang dengan mudah mengusir kedua F-16 TNI AU tersebut di atas kepulauan Nusantara.
Pada kasus ini terlihat 2 unsur kelemahan kapabilitas TNI:
1. Kapabilitas tempur TNI yang terlalu lemah untuk mengamankan lalu lintas armada Carrier Battle Group US dengan puluhan F/A-18, agar tidak bisa dengan mudah melecehkan kedaulatan Indonesia.
Bagaimana membangun kekuatan TNI agar mampu mempertahankan klaim nasional untuk rezim kepulauan ? Sementara DPR RI dan Pemerintah tidak memiliki komitmen pengembangan kemampuan tempur moderen TNI. (komitmen itu ditunjukkan dalam bentuk anggaran).
2. Kapabilitas TNI untuk menghadapi pejabat-pejabat Indonesia yang korup dan tidak kapabel, yang membuat ALKI secara asal-asalan sehingga TNI harus menghadapi pelecehan dari US. ALKI seharusnya disusun dengan mempertimbangkan kapabilitas pertahanan nasional: kapabilitas TNI melindungi klaim Pemerintah atas rezim kepulauan Wawasan Nusantara.
Bagaimana TNI dapat "turut campur" meluruskan para pejabat yang tidak kapabel yang membahayakan kepentingan nasional seperti dalam penyusunan ALKI ?
Kekuatan Sospol TNI
Jawabannya adalah harus dibangun suatu kekuatan sospol TNI yang kuat, yang berfokus pada pertahanan nasional, tidak bersifat partisan dan netral secara politik, namun memiliki kapabilitas untuk bersuara terkait dengan pertahanan dan keamanan NKRI.
Kekuatan sospol TNI inilah yang akan dapat menjadi tulang punggung peningkatan kapabilitas TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Kekuatan sospol TNI ini juga yang menjadi harapan untuk mengakhiri 2 dekade penurunan kapabilitas TNI, yang berpuncak pada Panca Paria TNI 2012.
Mungkin berat membaca tulisan ini, tetapi fungsi TNI bukan untuk dihibur atau menghibur, melainkan untuk mempertahankan teritorial NKRI. Dibutuhkan kapabilitas perang moderen dan perang gerilya untuk menjamin kedaulatan bangsa. Untuk memperoleh kapabilitas itu, kita perlu bicara, tidak perlu santun.
Dirgahayu TNI ke-69
