Kekuatan Sospol TNI dapat pula didefinisikan sebagai kekuatan penekan yang menekan Pemerintah dan DPR, agar tidak mengulangi berbagai kesalahan selama 15 tahun terakhir, dan menghasilkan produk legal yang memungkinkan TNI mewujudkan kapabiltas militer untuk mempertahankan tanah air dan kehormatan bangsa.
Tentunya sesuai namanya, kekuatan sospol TNI HARUS melibatkan TNI. Hal ini seolah-olah bertentangan dengan semangat reformasi. Yang dimaksud bukan melibatkan TNI untuk berbagai urusan politik melainkan semata-mata terbatas pada pewujudan kapabilitas militer TNI.
Perlu disusun pengaturan, pembatasan, dan mekanisme yang mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai dampak dari kekuatan sospol TNI. Mengenai bagaimana format dari Kekuatan Sospol TNI merupakan bahan diskusi lebih lanjut.
Kekuatan Sospol TNI memang bunyi-nya kurang menyenangkan di telinga kita pasca Orde Baru. Namun kondisi negara genting. Kapabilitas pertahanan Indonesia sangat lemah dan harus segera dibangun. Pembangunan kapabilitas tersebut tidak mungkin dilakukan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah dicoba, baik dengan doktrin inferior trimatra, maupun dengan doktrin postur inferior MEF yang justru melemahkan TNI.
Indonesia harusnya sudah kenyang di lecehkan oleh US di Bawean, di permainkan oleh lintas batas Australia, dihina oleh klaim 9 garis PRC lengkap dengan nelayan dan patroli-nya, dirampok oleh perompak Somalia, dicuri patok perbatasannya oleh Malaysia, dimata-matai oleh Korea Selatan dan langsung membeli jualan-nya, dikuasai wilayah udaranya oleh FIR Singapore, dibunuh TNI-nya oleh nelayan Thailand, lengkap sudah. Tidak ada lagi harga diri kita yang tersisa.
Cara apapun harus kita gunakan untuk mengembalikan harga diri bangsa. Mengembalikan kapabilitas TNI untuk berperang mempertahankan tanah air dan membela kehormatan Republik. Dan saat ini opsi-nya tidak banyak. Membangun kekuatan sospol TNI adalah salah satu-nya.
