Kegagalan-kegagalan TNI yang Memalukan dan Alternatif Solusi
oleh Mudy
Panca Paria TNI menggambarkan titik nadir inkapabilitas TNI yang dicapai pada tahun 2012. Namun hingga saat ini belum terjadi perbaikan yang berarti atas kapabitas TNI untuk mempertahankan tanah air dan kedaulatan bangsa. Tulisan ini menggambarkan kondisi aktual yang dialami Indonesia sebagai dampak dari inkapabilitas TNI, serta analisa mencari akar permasalahan, dan merujuk kepada kekuatan sospol TNI sebagai salah satu solusi perbaikan kapabilitas TNI.
A. Ancaman Aktual Gagal Ditangani TNI
Dampak dari inkapabilitas TNI mengakibatkan TNI gagal menangani ancaman yang dihadapi. Berbagai kegagalan ini sangat mempermalukan bangsa. Tabel berikut menyajikan daftar ancaman aktual yang gagal ditangani oleh TNI.
Daftar Ancaman Aktual yang Gagal Ditangani TNI (kampusmiliter.com)
Disintegrasi Provinsi Timor-Timur (1999)
Pada kasus disintegrasi Provinsi Timor-Timur yang dilakukan Presiden tanpa seizin MPR, DPR apalagi DPRD Timor-Timur, TNI sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, terkunci oleh kebijakan Presiden serta oleh Panglima TNI yang tidak kapabel. Beberapa perwira TNI hanya bisa protes dengan mengundurkan diri dari jabatannya.
Kasus ini sudah dibahas panjang lebar disini: Doktrin TNI - Jati Diri yang Hilang - Saat Ini
Aneksasi Sipadan Ligitan
Serupa dengan itu kasus kehilangan wilayah Sipadan dan Ligitan, dimana Presiden yang satu memasukkan ke pengadilan internasional tanpa perencanaan, sementara 4 Presiden lain tidak melakukan tindakan yang cukup untuk memastikan kemenangan atau upaya menarik keluar kasus tersebut jika diperkirakan sulit untuk dimenangkan. Kembali lagi TNI tidak memiliki kapabilitas apapun karena sudah berada diluar kewenangannya. TNI tidak memiliki unit hukum internasional yang memadai untuk menganalisa proses hukum, memperkirakan hasil-hasilnya, atau untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan wilayah Republik.
Lebih jauh lagi, inkapabilitas TNI terkait Sipadan Ligitan adalah terlambatnya TNI memantau pulau-pulau terjauh selama puluhan tahun sehingga Malaysia dapat membangun resort dan melakukan aneksasi pada 1979. Hal serupa besar kemungkinan terjadi di wilayah perbatasan Indonesia yang lain, khususnya pada kasus dimana disintegrasi tidak dipersiapkan. Tugas TNI ini tidak dilakukan secara sistematis dengan baik, serta tidak diawasi oleh Pemerintah yang terbukti tidak terlalu perduli dengan wilayah perbatasan.
Perbatasan Timor Leste / Australia
Ribuan kilometer persegi wilayah laut kaya, yang berdasarkan rezim laut internasional harusnya merupakan milik Indonesia, diserahkan begitu saja kepada Australia. Dalam hal ini pun TNI tidak memiliki kapabilitas apa-apa. Justru Timor Leste yang berjuang memperjuangkan hak-hak lautnya, sementara Indonesia yang seharusnya ikut bersama Timor Leste memperjuangkan batas wilayah Indonesia yang diserahkan kepada Australia masih bertopang dagu. Inkapabilitas TNI menyebabkan TNI tidak mengerti apa yang harus diperjuangkan, direbut, dan dipertahankan.
https://assets.kompas.com/data/photo/2014/03/15/2017098Malaysia-FIR780x390.jpg
ATC Kepri
Wilayah udara Indonesia di Kepulauan Riau diserahkan oleh Pemerintah yang tidak kapabel kepada kekuasaan FIR Singapore selama puluhan tahun. Disini sekali lagi ada faktor pemerintah yang tidak kapabel. Namun dari sisi kapabilitas, TNI sama sekali tidak memiliki kemampuan baik untuk mendorong pemerintah merebut wilayah udara nasional, maupun untuk mengambil alih wilayah nasional tersebut. Hal ini kembali menjadi catatan inkapabilitas bagi TNI. Sekalipun kelambatan penguasaan FIR merupakan tanggung-jawab Pemerintah dan otoritas penerbangan sipil nasional, namun dari sisi kedaulatan masalah penguasaan udara adalah masalah TNI. TNI yang kapabel harusnya mampu mengambil alih FIR dalam waktu singkat.
ALKI (jurnalmaritim.com)
PP 37/2002 ALKI
Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah suatu klaim yang harus dipertahankan oleh TNI sejak tahun 2002. Apapun klaim yang disusun oleh Pemerintah, TNI harus siap mengamankan. Yang menjadi masalah adalah Pemerintah tidak kapabel dalam menyusun ALKI sehingga membuat TNI harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar dunia, sementara TNI tidak diberikan kapabilitas memadai untuk itu. Disini pemerintah asal-asalah membuat kebijakan tanpa memberi kapasitas bagi TNI untuk melakukan fungsinya.
Pelanggaran ALKI
Pelanggaran ALKI secara sengaja dilakukan oleh US sebagai bentuk protes atas ALKI Pemerintah yang dianggap tidak memadai. Hal ini sudah dijelaskan pada Panca Paria TNI. TNI tidak memiliki kapabilitas pemantauan laut yang memadai. Lebih gawat lagi, TNI tidak memiliki komando pertahanan laut yang melakukan pengawasan 24 jam, seperti halnya Kohanudnas. Yang ada hanya 2 armada dengan kuantitas dan kualitas kapal sangat terbatas. Tanpa komando pertahanan laut, mustahil TNI mampu mengamankan ALKI dan wilayah laut nusantara diluar ALKI. Disamping itu TNI hingga hari ini tidak memiliki alutsista deterrent yang sanggup menghadapi Carrier Battle Group, entah dari US, atau PRC, yang sangat mungkin harus dihadapi. Padahal sejak 2012 cukup ruang anggaran yang ada untuk pengadaan tersebut.
Pelecehan Bawean (2003)
2 F-16 TNI dilecehkan oleh sejumlah besar F-18 US Pacom di wilayah udara Bawean, NKRI. Pelecehan ini disebabkan oleh inkapabilitas TNI yang tidak memiliki kekuatan udara memadai. Mengandalkan hanya sejumlah F-16 block 15 OCU yang sedang dalam embargo militer hingga tahun 2005. Tidak ada yang lebih memalukan bagi Tentara Nasional daripada dipermalukan di wilayah sendiri. Hingga hari ini, dengan anggaran begitu besar, TNI tidak memiliki kapabilitas udara memadai, dan lebih disebabkan oleh kesalahan akuisisi alutsista TNI sendiri. Anggaran begitu besar dihabiskan untuk pengadaan yang tidak terkait dengan peningkatan kapabilitas tempur TNI AU. Mulai dari akuisisi dengan riset 20% KFX/IFX fighter Generasi 4.5, COIN fighter propeller EMB-314 Super Tucano dari Brazil, F-16 block 32+ USANG, dan lain sebagainya.
Mata-mata Korea Selatan (2011)
Sejumlah mata-mata musuh memantau, menyadap dan mencuri informasi terkait pertahanan dan keamanan nasional. Tahun 2011 mata-mata Korea Selatan kepergok sedang membongkar file di kamar perwakilan Indonesia. Hal ini ditindak lanjuti dengan berbagai kontrak pembelian alutsista dari Korea Selatan, pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Rangkaian ini menunjukkan Indonesia tidak memiliki harga diri. Setidaknya Indonesia harusnya bisa menahan diri untuk membatalkan alutsista Korea Selatan pada tahun yang sama. Demikian pula TNI, bukan hanya tidak memiliki kapabilitas melindungi keamanan informasi, tetapi juga mempermalukan diri-nya sendiri dengan bersegera membeli alutsista dari negara-negara yang memata-matai Indonesia. Akuisisi alutsista 2011 tersebut adalah harga diri bangsa yang diinjak-injak sendiri oleh Pemerintah dan TNI. Dalam kasus ini TNI inkapabel dalam memahami harga diri bangsa.
Penyadapan Australia, Singapore dan Korea Selatan
Pembelot NSA US membocorkan bahwa US memata-matai Indonesia bersama Australia, dengan bantuan Singapore dan Korea Selatan. Sing Tel disebut-sebut sebagai salah satu operator yang terlibat dalam kegiatan penyadapan tersebut. Jerman pada kasus penyadapan segera melakukan penyidikan dan menangkap 2 orang agen ganda US dan mengakhiri kontrak Verizon, perusahaan swasta US. Pemerintah Indonesia dengan lugu menanyai negara tetangga apakah mereka menyadap Indonesia, dan meminta agar mereka berhenti menyadap. Sungguh sangat menyedihkan. TNI gagal membangun kekuatan kontra penyadapan, bahkan gagal mendeteksi kegiatan penyadapan setelah diumumkan penyadapan terjadi. Disini akan banyak terjadi tarik ulur antara kewenangan TNI dan BIN, namun hal itu bukan alasan. TNI dengan kekuatan sigint (signal intelligence) yang baik harusnya mampu setidaknya melacak penyadapan tersebut.
Pembajakan FV WinFar 161 (2009 - 2010)
FV Win Far 161 tidak berbendera Indonesia dan tidak di wilayah Indonesia. Kapal nelayan Taiwan, dibajak di Somalia. Namun sejumlah pelaut Indonesia ikut diculik dan terancam nyawanya. UUD 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, terlepas dari bendera kapalnya, terlepas dari dimana lokasinya. Disini TNI yang memiliki begitu banyak pasukan khusus begitu pelit mengirimkan pasukan untuk melakukan pembebasan. Selama hampir satu tahun pembajakan terjadi, dan 2 orang pelaut Indonesia gugur di tahanan penculik yang tidak manusiawi. Tidak ada yang ambil pusing: Presiden, Menhankam, TNI, semua sibuk sendiri, lupa dengan kewajiban UUD 1945. Disini inkapabilitas TNI adalah "Belum bisa memperhitungkan arti 4, 5 ribu nyawa" apalagi 1-2 nyawa.
Tidak ada pasukan khusus TNI yang dikirim mengejar Abduwali Muse, yang akhirnya ditangkap oleh US dan dipenjara 33 tahun karena pembajakan.
Pembajakan MV Sinar Kudus (2011)
Salah satu kegagalan pasukan khusus TNI di masa kini, jauh dari prestasi pendahulunya pada operasi Woyla, kali ini secara memalukan tebusan dibayar. Inkapabilitas TNI dimulai dari respon yang lambat. Dibutuhkan 5 hari bagi frigat TNI kelas Van Speijk untuk berangkat, dan perjalanannya sangat lambat, mengingat Van Speijk berkecepatan kurang dari 20 knot. LPD Banjarmasin yang mengikuti kemudian lebih lambat lagi, mungkin dibawah 15 knot. Lebih lambat daripada mobil odong-odong. Ini menunjukkan postur TNI tidak siap untuk operasi jarak jauh. Lebih dari itu, TNI tidak siap men-deploy pasukan khususnya selain dengan C-130 Herkules. Padahal salah satu kekuatan TNI adalah kepemilikan sejumlah besar pasukan khusus. Yang jauh lebih memalukan lagi adalah mengaku sukses pada operasi pembebasan sandera dengan membayar tebusan. Klaim konyol dari Presiden SBY yang tidak kapabel sebagai pemimpin militer. "Selalu ada pilihan" ujar-nya. Pilihan mempermalukan bangsa.
Hilang status pasukan komando ketiga terbaik di dunia. Kesempatan yang sangat baik bagi TNI untuk menunjukkan bahwa TNI masih memiliki kemampuan komando yang unggul. Kesempatan terbaik untuk menjawab pertanyaan: dimana Kopasus, dimana Gultor, dimana Taifib, dimana Denjaka. Kesempatan terbaik bagi TNI untuk bertempur bagi rakyat, bagi bangsa, dan bagi negara. Pupus bersama aib bangsa.
Inkapabilitas pasukan khusus TNI merupakan pelengkap dari inkapabilitas TNI AU, AD, dan AL. Menyempurnakan Panca Paria TNI.
Klaim 9 Garis ZEE Natuna oleh PRC (2009)
PRC sejak lama memiliki klaim 9 garis yang meliputi perairan Natuna. Namun baru tahun 2009 secara lugas PRC menyampaikan klaimnya melalui peta di pasport PRC. Pasport adalah dokumen resmi yang harus di stempel oleh Pemerintah Indonesia, menandai kepatuhan pemerintah Indonesia atas klaim perairan Natuna PRC. Bangsa Indonesia dilecehkan.
Pemerintah alfa dalam mengantisipasi. SBY hanya ongkang-ongkang kaki sementara armada laut biru PRC mulai menjelajahi Laut China Selatan dan mempatroli perairan Natuna. TNI tidak memiliki kapabilitas dalam merespon klaim China tersebut. Tidak ada tindakan strategis yang diambil tahun 2009 hingga tahun 2013. Lamban, beda dengan Jenderal di masa lalu. Akibat kelambanan itu potensi ancaman menjadi jauh lebih besar.
Insiden Laut Natuna (26 Maret 2013, 2010, 2011)
Sebuah blog Internet melaporkan sebagai berikut. Kapal Patroli Hiu Macan 001 dari Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap nelayan China yang mencuri ikan di ZEE Natuna. Kapal Patroli PRC Yuzheng 310 dan kapal perang elektronik PRC Nan Feng datang dan mengancam kapal Indonesia melepaskan nelayan yang ditangkap. Hiu Macan 001 juga di-jamming oleh Nan Feng sehingga tidak dapat menghubungi markas. Akhirnya terpaksa ke-9 nelayan China dilepaskan bersama kapal nelayannya.
Kejadian ini dikabarkan sudah berulang 2 kali sebelumnya, dimana kapal PRC berpatroli di wilayah NKRI dan mengancam kapal Patroli Indonesia. Insiden ini disembunyikan oleh pemerintah Indonesia yang pengecut dan mengorbankan harga diri bangsa demi pencitraan.
Sementara TNI inkapabel dalam menanggapi insiden tersebut. Hingga hari ini, TNI sama sekali tidak memiliki kapabilitas menjaga, mengawal maupun mengamankan perairan Natuna. Indonesia dilecehkan dan dipermalukan karena inkapabilitas TNI tersebut.
Pengecut yang membiarkan tentara asing beroperasi di Timor Timor tahun 1998, sama dengan pengecut yang membiarkan PRC beroperasi diperairan ZEE Natuna. Lebih pengecut lagi menyembunyikan kasus tersebut dari masyarakat Indonesia. Benar-benar tanpa harga diri.
Kapal Perang AL Australia Masuk NTT
Kapal imigran gelap dari Indonesia masuk ke wilayah Australia dicegat oleh frigat-frigat dan kapal-kapal patroli Australia yang besar-besar. Kapal imigran ini dimuati tambahan imigran dari tahanan Australia, kemudian ditarik ke perairan Indonesia. Kapal-kapal perang Australia menariknya hingga masuk jauh kedalam perairan Indonesia, dengan lampu dimatikan. Â Kapal-kapal imigran gelap itu dikandaskan di pantai NTT. Kejadian tersebut berulang-ulang.
Indonesia sama sekali tidak tahu, karena TNI tidak memiliki kapabilitas pengawasan laut yang memadai. Insiden ini terungkap dimulai dari berita pers Australia yang menceritakan tentang adanya laporan resmi Koramil Indonesia yang menyebutkan bahwa para nelayan disiksa oleh tentara Australia, kemudian ditarik dengan kapal perang Australia hingga sangat dekat dengan pantai Indonesia. Saat berita ini keluar laporan dibantah oleh Indonesia, para pejabat  pencitraan pengecut yang tidak kapabel.
Pemerintah Australia yang dipermalukan oleh pers bebas Australia, terpaksa melakukan penyelidikan. Dari rekaman data elektronik kapal, ditemukan bahwa benar beberapa kapal perang Australia telah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Beberapa perwira AL Australia dipecat, termasuk satu kapten kapal.
TNI menjawab dengan mengirimkan patroli frigat Van Speijk ke perbatasan Australia. Terlihat Van Speijk (2400 ton) sebagai frigat  mini dibandingkan dengan Adelaide class (4100 ton). Respon yang begitu mengenaskan ini ditertawakan oleh media Australia.
Inkapabilitas TNI ditunjukkan pertama dari kegagalan memantau perairan, kedua dari kegagalan melakukan investigasi temuan indikasi penyusupan kapal tempur Australia, ketiga mentalitas penolakan saat berita penyusupan keluar dari pers Australia, keempat kapabiltas TNI untuk merespon tidak ada.
Masuknya militer suatu negara ke negara lain bukan hal yang sepele bagi negara yang memiliki martabat. Indonesia dipermalukan oleh AL Australia, diperlakukan sebagai negara sampah, negara paria yang bisa dilewati begitu saja. Sampai detik ini tidak ada respon TNI atau Pemerintah RI yang mencari pemecahan masalah kapabilitas TNI tersebut. Tidak punya harga diri.
TNI gugur di Anambas, Natuna (Maret 2014)
Prajurit TNI mengamankan kapal nelayan Thailand di perairan Indonesia berupaya menggiring kapal tersebut ke markas. Satu orang prajurit TNI, Serma Dian bersama satu staf sipil Edi Azwani naik di kapal nelayan Thailand tersebut sementara seorang prajurit TNI dengan kapal patroli mengiringi dari belakang. Ditengah kegelapan malam, mendadak para nelayan Thailand mematikan lampu, lalu memukul kedua-nya dengan palu, lalu membacok sampai mati. Jasad kedua-nya dibuang ke laut. Kapal Patroli yang mengiringi mencoba mencari kapal tersebut, namun karena keterbatasan tidak dapat ditemukan. Kapal nelayan akhirnya ditangkap oleh kepolisian Thailand dan sedang diadili karena pembunuhan.
TNI mati dibunuh nelayan......
TNI tidak kapabel dalam melakukan patroli laut. TNI diberi senjata bukan hanya untuk menegakkan kedaulatan bangsa, tapi juga untuk menjaga anggotanya dari tentara musuh, apalagi dari nelayan ilegal bersenjata palu.
Hingga Oktober 2014, tidak ada berita penyidikan kasus ini. Beribu pertanyaan di hati rakyat Indonesia. Apakah mereka pahlawan ? Ataukah mereka hanya oknum preman TNI ? Tidak ada penyelidikan nasional untuk jatuhnya tumpah darah Indonesia, bahkan untuk seorang prajurit TNI yang melakukan tugas. Sepanjang hidupnya, Jenderal SBY tidak berkenan memberi rumah, dan pada matinya, memberikan salvo kanon penghormatan pun tidak diberikan. Apalagi Edi Azwani, konon kabarnya sudah 20 tahun bekerja untuk TNI AL. Tidak ada harapannya mendapat tembakan salvo kanon penghormatan. Tidak ada tunjangan tentara untuk keluarga-nya.
April sampai Oktober 2014, jasad mereka berdua terhempas di lautan Natuna, seperti anak haram tak diakui oleh ibunya. Tidak ada yang menangisi, tidak ada yang menanti kabar pulang-nya. Tidak ada salvo untuk mereka. Sementara SBY dan Jokowi berpesta di Jakarta.
Penulis minta maaf, tidak punya fotonya, karena tidak ada di media massa, tidak ada foto wira bangsa yang gugur mengawal perairan Natuna. Sementara digantikan oleh ilustrasi Pahlawan RI Yos Sudarso.
Masih banyak daftar diatas, namun penulis terlanjur emosi dan sulit melanjutkan menerangkan satu-persatu aib bangsa yang gagal ditangani oleh TNI. Seperti kata pujangga: "Sakit-nya tuh disini".
Pada intinya TNI tidak kapabel, dan Pemerintah adalah sumber kegagalan TNI.
B. Mencari Akar Masalah
Mari berfikir sejenak, apa akar masalah inkapabilitas TNI, yang menyebabkan Panca Paria TNI tercipta, dan berbagai kegagalan TNI menangani ancaman aktual ?
Kehancuran Hankamnas kita:
- Ancaman gagal ditangani oleh TNI seperti daftar diatas, yang bukan merupakan daftar lengkap.
- TNI tanpa kapabilitas perang moderen.
- Potensi ancaman membesar dan bertambah banyak karena kapabilitas TNI sangat rendah.
Jika sebelumnya pada tahun 1998 TNI sebagai militer terkuat di Asia Tenggara hanya perlu mempertimbangkan US dan PRC sebagai potensi ancaman, maka pada tahun 2015, sebagai militer urutan ke-4 di Asia Tenggara, TNI harus mempertimbangkan kapabilitas militer Vietnam, Singapore, dan Thailand sebagai potensi ancaman.
Menempati peringkat militer ke-4 di Asia Tenggara merupakan prestasi yang sangat memalukan bagi TNI sepanjang sejarah NKRI.
Kehancuran tersebut diakibatkan oleh kehancuran kapabilitas TNI, yang ditunjukkan oleh:
- Pengadaan alutsista tertunda sekitar 12 tahun, baru dimulai 2011.
- Akuisisi alutsista yang dilakukan tidak memadai.
- Terjadi berbagai kesalahan akuisisi alutsista, baik kesalahan ringan hingga kesalahan berat yang berdampak besar pada kapabilitas TNI.
- Biaya operasional dan kesejahteraan TNI tidak memadai. Banyak alutsista tidak dapat beroperasi optimal. 250ribu prajurit TNI tidak memiliki rumah, Angkatan Dhuafa.
- TNI tidak memiliki komponen cadangan.
Akar permasalan tentunya berasal dari peraturan perundang-undangan (LEGAL). Peraturan perundangan yang buruk ini dibentuk oleh kemauan politik yang buruk pula (KEMAUAN POLITIK). Asal dari kemauan politik yang buruk tersebut adalah mentalitas (MENTALITAS).
Jadi disini kita dapat mendaftarkan dan menjabarkan akar permasalahan:
1. Masalah Mentalitas
- Pengkhianatan, baik dari elit neolib ASEAN-C, maupun dari para Presiden/Menhan lebih mementingkan pencitraan daripada harga diri bangsa.
- Mental barrier, adanya mental inferioritas Indonesia, yang selalu berfikir inferior.
- Malas Belajar, dari para pejabat republik yang memiliki pengetahuan militer sangat rendah, namun tidak mau belajar.
2. Masalah Kemauan Politik
- Kemauan politik meliputi DPR (banggar dan komisi), yang seharusnya menunjukkan kemauan politik melalui mekanisme anggaran, memberikan anggaran yang cukup, dan tidak menghambat anggaran militer. Selama ini kemauan politik DPR terlihat negatif.
- Presiden dan Kabinet menunjukkan kemauan politik selain melalui anggaran, juga melalui kebijakan UU dan PP yang benar. Selama ini kemauan politik Presiden dan Kabinet terlihat negatif. Kasus ditutup-tutupi, sementara TNI dibiarkan tidak kapabel.
- Dephan dipimpin Menhan juga harus memiliki kebijakan yang benar. Selama 10 tahun ini kemauan politik Dephan dan Menhan juga negatif.
3. Masalah Legal
Produk yang dihasilkan menjadi negatif, dan merupakan penyebab utama kehancuran TNI:
- UU 3/2002 tentang Hanneg (Perencanaan Tanpa TNI)
UU ini memandatkan persiapan, perencanaan pertahanan negara dilakukan oleh politisi di Departemen Pertahanan dan Keamanan tanpa TNI. TNI dimandatkan untuk hanya melaksanakan rencana pengadaan, rencana pertahaan yang dibuat oleh Dephan yang kapabilitas militer-nya (dan kini ideologi-nya) dipertanyakan.
- UU 34/2004 tentang TNI (Doktrin Inferior Trimatra)
UU ini menegeskan doktrin trimatra TNI yang sangat inferior. TNI dipecah menjadi 3 gerombolan bersenjata diluar Brimob. Masing-masing berfikir untuk dirinya masing-masing. Hal ini sangat bertolak belakang dengan militer moderen yang mengandalkan konsep joint-command seperti halnya dulu ABRI atau APRI. Doktrin joint-command memungkinkan militer mempersiapkan diri dan mengamankan negara secara efisien. Sebaliknya, doktrin trimatra secara langsung mendorong inkapabilitas TNI.
Doktrin trimatra juga menghancurkan pola akuisisi alutsista TNI, dengan pengadaan yang berfokus pada trimatara, bukan pada kekuatan komando gabungan yang efektif, terintegrasi, dan efisien.
- Buku Putih Pertahanan 2008 (Menunjukkan sponsor ASEAN-C)
Buku Putih Pertahanan memandatkan terwujudnya TNI yang lemah, yang tidak memiliki kapabilitas tempur moderen. Pada dokumen ini juga terlihat ASEAN-C sebagai sponsor pelemahan TNI yang berulang kali disebutkan menggantikan Wawasan Nusantara, NKRI, dan Kedaulatan Bangsa.
- PP 41/2010 MEF (Doktrin Postur Inferior TNI)
MEF adalah suatu postur minimal dan esensial, dua istilah yang menggambarkan inferioritas TNI yang hendak dicapai. Secara lugas ditegaskan bahwa pengadaan alutsista dan persiapan postur TNI dilakukan untuk menghadapi ancaman aktual, dimana saat ini ancaman militer aktual dinilai tidak ada, dengan doktrin seribu kawan, tanpa lawan.
Dengan konsep ini, pada saat potensi ancama berubah menjadi ancaman aktual, TNI baru bisa mempersiapkan diri. Hal ini persis terjadi berulang kali, dimana TNI tidak mampu menghadapi ancaman yang sudah diperkirakan sebelumnya, baik ALKI, di Natuna, di Somalia, di NTT, di Timor Leste, dan lain sebagainya.
C. Alternatif Solusi Memecahkan Akar Masalah
Lalu bagaimana cara memecahkan permasalahan ini ?
Bagaimana menyelesaikan akar masalah agar kapabilitas TNI dapat kembali ?
Untuk memecah permasalahan tidak mungkin dilakukan oleh TNI seorang diri, mengingat TNI masa kini tidak lagi memilik akses politik.
Idealnya dilakukan oleh partai politik, namun di saat ini tidak ada parpol yang memiliki kepedulian dengan masalah ini. Semua parpol merupakan parpol korup yang berorientasi pada kekuasaan, bahkan sekelompok parpol memiliki maksud untuk merampok hak pilih dari tangan rakyat. Parpol juga merupakan bagian dari DPR yang selama ini tidak memiliki kemauan politik memadai dalam mewujudkan kapabilitas TNI. Kurangnya daya tarik parpol atas kapabilitas TNI antara lain diperkirakan karena sulitnya parpol memperoleh jatah korupsi dari pengadaan TNI. Bagi parpol, isu TNI hanyala salah satu bagian kecil dari kampanye politik untuk merebut kekuasaan, dan setelah berkuasa mereka membagi-bagi APBN dan APBD.
Tentu ada satu dua politisi di DPR dan di pejabat pemerintahan, yang darah-nya merah putih, namun mereka terbukti tidak dapat berbuat banyak selama 10 tahun ini. Bagaimana agar mereka dapat bersuara dengan lantang, dan didengar ? Dan agar mereka dapat memahami kebutuhan pertahanan nasional, bukan dari politisi, namun langsung dari TNI.
Karena itu tidak ada jalan lain selain mewujudkan kembali KEKUATAN SOSPOL TNI yang baru.
Yang dimaksud dengan Kekuatan Sospol TNI tentunya tidak sama seperti di masa lalu. Kekuatan Sospol TNI moderen di fokuskan untuk mewujudkan kapabilitas TNI, lebih tepatnya untuk memecahkan akar masalah yang menghadang TNI pada dimensi politik: Mentalitas, Kemauan Politik, dan Legalitas, dengan cara melibatkan komponen masyarakat, politisi yang berjiwa merah-putih, para pejabat negara yang bersih dan mencintai Indonesia sebagai komponen pendukung TNI.
Kekuatan Sospol TNI dapat pula didefinisikan sebagai kekuatan penekan yang menekan Pemerintah dan DPR, agar tidak mengulangi berbagai kesalahan selama 15 tahun terakhir, dan menghasilkan produk legal yang memungkinkan TNI mewujudkan kapabiltas militer untuk mempertahankan tanah air dan kehormatan bangsa.
Tentunya sesuai namanya, kekuatan sospol TNI HARUS melibatkan TNI. Hal ini seolah-olah bertentangan dengan semangat reformasi. Yang dimaksud bukan melibatkan TNI untuk berbagai urusan politik melainkan semata-mata terbatas pada pewujudan kapabilitas militer TNI.
Perlu disusun pengaturan, pembatasan, dan mekanisme yang mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai dampak dari kekuatan sospol TNI. Mengenai bagaimana format dari Kekuatan Sospol TNI merupakan bahan diskusi lebih lanjut.
Kekuatan Sospol TNI memang bunyi-nya kurang menyenangkan di telinga kita pasca Orde Baru. Namun kondisi negara genting. Kapabilitas pertahanan Indonesia sangat lemah dan harus segera dibangun. Pembangunan kapabilitas tersebut tidak mungkin dilakukan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah dicoba, baik dengan doktrin inferior trimatra, maupun dengan doktrin postur inferior MEF yang justru melemahkan TNI.
Indonesia harusnya sudah kenyang di lecehkan oleh US di Bawean, di permainkan oleh lintas batas Australia, dihina oleh klaim 9 garis PRC lengkap dengan nelayan dan patroli-nya, dirampok oleh perompak Somalia, dicuri patok perbatasannya oleh Malaysia, dimata-matai oleh Korea Selatan dan langsung membeli jualan-nya, dikuasai wilayah udaranya oleh FIR Singapore, dibunuh TNI-nya oleh nelayan Thailand, lengkap sudah. Tidak ada lagi harga diri kita yang tersisa.
Cara apapun harus kita gunakan untuk mengembalikan harga diri bangsa. Mengembalikan kapabilitas TNI untuk berperang mempertahankan tanah air dan membela kehormatan Republik. Dan saat ini opsi-nya tidak banyak. Membangun kekuatan sospol TNI adalah salah satu-nya.
