Pelabelan PKH Lewat Pemilokan Saat Covid-19 Sangat Berdampak

Pemilokan atau pelabelan status penerima PKH dan akurasi data belum lagi banyak paket bansos dengan pagu yang berbeda dan sumber yang berbeda asal usulnya, menjadikan polemik yang berkepanjangan, baik di level Desa atau Kelurahan hingga di level Kabupaten/Kota, bahkan semua pengambil kebijakan terkena getah akan kebijakan publik ini.

Info terakhir, ada Bansos dari Kemensos, Bansos dari Gub, Bansos dari Pemkab, Bansos dari BLT DD, dan Penerima PKH serta bantuan lainnya termasuk dari CSR.

Satu hal yanh jadi patokan tidak boleh rangkap bantuan ke warga, dan waktu untuk pencairan harus sesegera mungkin, karena ini situasi bencana non alam dan warga penerima dampak harus mendapatkan haknya, apalagi situasi covid yang tak berujung kapan selesainya.

Musdes lagi berjalan utk tetapkan BLT DD, Ketika Musdes berjalan, tiba tiba bansos lain bukan dari DD  turun apa tidak tambah heboh lagi. Mumet para Kades, Kalur dan para camat yang berada di lapangan, disatu sisi banyak berseliweran dengan status KSM PKH yang rumahnya kaya tapi dapat bantuan,dan membandingkan rumah KSM tapi tidak menerima PKH, akhirnya usulan pelabelan lewat Pemilokan mulai dilaksanakan, imbasnya graduasi KSM PKH jelas akan naik, awalnya tidak malu karena rumahnya tidak di pilok, saat mau dipilok lebih baik membatalkan bantuan yang mau diterima. 

Opini masyarakat mulai berpolemik, semia mengarah kesalahan pada data yang ditetapkan, dan ada juga yang tidak tepat sasaran, atau tidak berkualitas programnya dan ragam alasan yang muncul.

Banyaknya paket bantuan dengan pagu yang berbeda bagi masyarakat juga menjadi polemik, mereka berpikiran cuma satu, dapat bantuan dan nilainya sama, saat ada yangnilai banyak, itu harapan mereka, lalu membandingkan dengan yang menerima paket yang kecil dan tidak lama durasi waktunya. 

Sementara itu ada juga opini terhadap PKH yang disalahkan pendamping PKH karena SDM, tidak tegaslah, dan ragam opini yang muncul, wajar jika beberapa pendamping PKH, harus memberikan edukasi kepada masyarakat lewat beberapa saluran media sosial. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pendamping di Kecamatan Tonjong dan Kecamatan lainnya, agar masyarakat juga memahami peran dan tugas pendamping sebenarnya,darimasalah pndampingan hingga sampai ke mekanisme graduasi KSM PKH. 

Mengenai Berita Viral rumah bagus dapat pkh.

Mas Lukman contohnya salah satu pendamping PKH, menjelaskan, Para SDM PKH memiliki target untuk mengentaskan para KPM PKH dampingannya dari kemiskinan dan yang paling utama adalah jangan sampai para KPM PKH ini merasa bahwa menjadi sejahtera hidupnya merupakan sebuah hukuman sehingga mereka harus keluar dari program ini. 

Itulah sebabnya dibutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk menyadarkan mereka bahwa memiliki kehidupan yang sejahtera adalah tujuan dari program ini. Ibaratnya seperti seorang anak yang bersekolah, tujuan akhirnya adalah bisa lulus dengan nilai bagus sehingga nantinya dia bisa mendapatkan pekerjaan atau meraih cita -- citanya seperti yang dia inginkan. 

Kenyataanya, menjadi keluarga sejahtera memang jauh lebih menyenangkan dari pada terus menerus menjalani kehidupan miskin / Pra Sejahtera secara terus menerus. Jadi PKH itu bukan semata - mata program bagi - bagi uang namun lebih ke mengubah kehidupan masyarakat miskin / Pra Sejahtera menjadi lebih baik lagi.

Lalu bagaimana dengan adanya beberapa postingan di sosial media atau berita yang menunjukkan adanya rumah KPM PKH yang sudah terlihat mewah dan sejahtera namun masih belum mau lepas dari program ini? Kita harus tahu bahwa ini ada kaitannya dengan mental para KPM PKH ini. 

Ada yang dengan sadar mau segera keluar dari program ini namun tidak sedikit juga yang menolak untuk dikeluarkan. Terkadang para SDM PKH ini justru diancam keselamatan jiwanya jika sampai mengeluarkan KPM PKH ini dari PKH. 

Padahal jika SDM PKH diberikan kewenangan penuh dalam mencoret kepesertaan PKH yang didampinginya, saya yakin para SDM PKH ini pasti sudah mencoret banyak KPM PKH yang sudah sejahtera. 

Namun prosesnya tidak semudah itu. Dibutuhkan keterangan dari pemerintah desa maupun tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa kehidupan KPM PKH ini sudah sejahtera sehingga SDM PKH tidak akan dipersalahkan oleh KPM PKH tersebut jika nanti kepesertaannya belum terhapuskan dari PKH. 

Mereka harus turut andil mengedukasi karena bagaimanapun juga KPM PKH ini merupakan bagian dari masyarakat desa tersebut alhasil KPM PKH sejahtera mau mengundurkan diri dari kepesertaanya. Tidak bijaksana jika kemudian semuanya menyalahkan atau mengkambinghitamkan SDM PKH.

Kepada masyarakat umum yang mungkin juga sering meyalahkan SDM PKH, semoga dengan tulisan ini semakin terbuka wawasannya. Sebenarnya SDM PKH tidak minta dibela atau dikasihani dalam melakukan pekerjaannya, namun jika masyarakat umum bisa lebih mau memahami betapa sulitnya pekerjaan SDM PKH di lapangan, itu sudah sangat membantu mereka. 

Bedakan antara memberikan kritikan dengan menghujat ya.. Mengkritik adalah ikut memikirkan solusi dari masalah yang ada sementara menghujat itu hanya bisa menyalahkan tanpa mau memberikan solusi konkrit dalam penyelesaian masalah yang ada. Bijaklah dalam membuat postingan atau komentar di sosial media karena sejatinya kita punya keinginan yang sama yaitu supaya program ini jauh lebih baik lagi dan tepat sasaran.

Suara hati yang dalam dari beberapa pendamping PKH, layaknya untuk diapresiasi, karena mereka juga sudah berjasa di negeri ini, mereka telah mendampingi warganya, dan telah berbuat terbaik sesuai dengan regulasi yang ada diatasnya, jika regulasi diatasnya bagus, pasti hasil keluarannya juga akan bagus. 

Evaluasi dan hasil atas kinerja mereka juga dilakukan oleh tim independen dari akademik dan para peneliti yang menguasai teori dan implementasi, dan pastinya sebuah kebijakan pemerintah tidak bakalan bisa memuaskan semua orang, bahkan metode yang sama belum tentu berhasil ditempat yang sama.