Perang Rusia vs Ukraina Membingungkan Politik Bebas Aktif Indonesia

Faham politik bebas aktif yang dianut Indonesia kini jadi sorotan terkait "dukungan" tersamar pada negara Ukraina dalam perang Rusia vs Ukraina. Hal ini terungkap dalam pernyataan resmi Kementrian Luar Negeri RI. 

Dalam pasal 3 UU Nomor 37 tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara apriori pada kekuatan dunia mana pun.

Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

sumber gambar: kompas.com

Terkait Konflik Rusia- Ukraina itu, Kementrian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan sikap, yakni; 

Pertama, keprihatinan atas eskalasi yang membahayakan rakyat Ukraina.

Kedua, Indonesia menghimbau Rusia dan Ukraina melakukan perundingan untuk perdamaian.

Ketiga, menegaskan kepada semua pihak untuk mengedepankan perundingan dan diplomasi penghentian konflik dengan mengutamakan penyelesaian damai.

Keempat, Kedutaan Besar RI telah mengambil langkah-langkah menyelamatkan WNI di Ukraina sesuai rencana kontingensi yang telah disiapkan.

Lucunya Kemenlu RI pada 25 Februari 2022 lalu  mengeluarkan pernyataan "serangan militer Rusia di Ukraina tidak dapat diterima". Pernyataan ini sangat tendensius berpihak pada Ukraina dan saat bersamaan memojokkan Rusia. Putin sempat gusar dengan sikap Indonesia tersebut. 

Sikap Indonesia itu bisa dipersepsikan bahwa Indonesia pada posisi sama dengan Amerika Serikat, Australia, Inggris dan negara-negara lain yang juga mengutuk tindakan Rusia.

Pernyataan Kemlu RI berpotensi menciderai kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Harusnya Indonesia tidak menyalahkan atau membenarkan Rusia dalam situasi penyerangan militer di Ukraina.

Pernyataan Kemenlu RI tersebut berbeda dengan penyataan Presiden Jokowi yang lebih pinter dan diplomatis merangkum kata untuk menyikapi situasi perang tersebut di depan media pada berbagai kesempatan. 

Lewat akun media sosialnya Jokowi menyatakan, "Setop Perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia." Pernyataan Jokowi itu tanpa menyebut dan tanpa memojokkan negara tertentu.

Banyak negara luar mengenal politik luar negeri Indonesia yang "aktif", dan  seringkali "cepat mengeluarkan sikap" terhadap berbagai konflik antar negara.  Tak hanya bersikap, juga bertindak aktif menjadi mediator perdamaian. 

Hal ini baik, walau kesibukan dalam sikap dan tindakan mediasi politik luar negeri Indonesia itu bukan berarti Indonesia sudah "clear" dan mahir menyelesaikan urusan perdamaian konflik internal negara sendiri.

Indonesia sendiri sulit mendamaikan banyak konflik internal, dan berbagai tindakan kelompok di masyarakatnya yang bertentangan dengan azas keadilan dan kemanusiaan.  

Berbagai pembiaran atas kejadi persekusi secara masif dan terstruktur oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas sering terjadi, dengan bernagai argumentasi. Negara bagai penonton, tanpa mampu berperan maksimal sebagai penuntas konflik.

---