Pertama ; Partai Demokrat harus memperbanyak aksi nyata kedalam masyarakat luas berupa bantuan pembangunan secara mandiri, bagaimanapun caranya (tentunya sesuai undang-undang), dengan melibatkan kader-kader di semua level. Targetnya adalah "rakyat merasakan kehadiran dan kegunaan partai Demokrat di kehidupannya.Â
Kedua, untuk saat ini sampai 2024 AHY dan Partai demokrat harus mengurangi narasi yang menyudutkan pemerintah----apapun kekurangan pemerintah--- sementara disaat yang sama perbanyak narasi positif terhadap pemerintah untuk membangun spirit kebersamaan dengan rakyat dalam membangun  negeri ini.Â
Seringkali kekurangan pemerintah bukan berarti tidak mau tahu penderitaan rakyat, melainkan sebuah penciptaan "sudut pandang" kelompok tertentu dalam melihat komunikasi pemerintah terhadap rakyat. Di sinilah AHY dan Partai Demokrat harus secara cerdik mengisinya. Mereka  akan mendapatkan "dua cuan" yakni dari rakyat dan dari pemerintah itu sendiri.Â
Ketiga, hadapi narasi-narasi berikut dari Moeldoko dan kelompoknya secara santai, bisa berupa joke-joke cerdas. Hal ini menunjukkan rasa humor, rasa percaya diri, dan tidak menujukkan kepanikan serta memperlihatkan kematangan diri organisasi dan ke-personal-an AHY di ruang publik.Â
Keempat, AHY harus lebih banyak melibatkan kader-kader potensialnya tampil di ruang publik, baik di depan kamera, diatas panggung, dan media lainnya dalam menghadapi berbagai narasi negatif-positif terhadap partai Demokrat.Â
Dengan begitu, AHY memfungsikan para kadernya secara oprimal menjadi pengayom masyarakat, walau di luar pemerintahan.Partai Demokrat akan menampilkan kolegialitas kepemimpinan dan soliditas tim kerja di depan publik.Â
Hal tersebut sekaligus menepis stigma Demokrat yang "Cikeassentris" atau partai 'Keluargais" seperti yang dituduhkah  kelompok Moeldoko.Â
Terkait intensitas tampil di ruang publik tersebut, AHY tidak perlu takut kehilangan popularitas. Â Secara Exofficio sebagai ketua umum partai dan memiliki "sosok yang menarik" maka seorang AHY sudah terekam dalam benak/memori publik. AHY punya momentum dan segmen pasar tersendiri yang utuh di tengah masyarakat luas.Â
Kelima, AHY bersama kader Partai Demokat yang duduk di posisi strategis legislatif harus bisa mengajak  partai lain untuk membuat aturan/undang-undang yang intinya berisi "kalau terjadi kekisruhan partai (misalnya KLB) dimana ketua umum terpilih hasil KLB itu berasal dari orang non-partai itu/non kader maka secara hukum dinyatakan tidak sah--bahkan tidak sah sejak masa pendaftaran (registratif) perkara di Kemenhum, PTUN dan tingkat pengadilan lainnya.
Undang-undang ini tentu sangat menarik bagi partai lain untuk turut mengusahakannya--setelah belajar dari pengalaman Demokrat yang hampir dikudeta "orang luar" ketika Moeldoko "Mendadak Demokrat" .Â