Bupati Kabupaten Banyuasin, Yan Anton tertangkap tangan oleh KPK di Banyuasin, Sumatera Selatan, bersama beberapa orang stafnya dan sejumlah orang. Ia diduga menerima suap sejumlah 1 milyar berkaitan alokasi dana pendidikan sebesar Rp 21 miliar. Salah satu anak buahnya yang turut tertangkap adalah Kepala Dinas Pendidikan. Sang Bupati berkata, “Maaf saya khilaf” (sumber berita Tempo dan KOMPAS.com). Dalam waktu tak lama lagi KPK akan memberi keterangan tentang proses status hukum Sang Bupati.
Tertangkapnya kepala daerah aktif ini menambah daftar kepala daerah yang “khilaf” dan kemudian berurusan hukum yang serius dengan KPK. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah kepala daerah atau pejabat negara juga diberitakan berurusan dengan KPK. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Seolah apa yang terjadi di level pejabat negara yang berurusan dengan KPK yang lalu-lalu, apalagi tertangkap tangan, tak memberi efek jera.
Jangan-jangan sudah menjadi bagian petualangan para pejabat negara untuk 'bermain api korupsi'. Kalau tertangkap berarti lagi sial saja. Seakan-akan, dengan bermain api korupsi', akan ada tantangan tersendiri, dan merupakan kenikmatan memainkan adrenalin layaknya di dunia petualangan sejati atau olah raga.
Kalau sudah demikian, apa yang bisa diharapkan? Tercipta mindset masyarakat bahwa bahwa setiap kepala daerah cenderung korupsi. Atau, bila ada kepala daerah yang jujur dan murni tidak pernah korupsi, akan digoreng lawan politiknya yang telah melakukan korupsi. Ini situasi yang tidak sehat. Bagaimana agar bisa tetap sehat? Salah satunya adalah menuntut calon kepala daerah untuk menjalankan transparansi pemerintahan bila kelak terpilih. Kalau tidak dilakukan, maka siap-siap KPK memantau. Biarkan KPK bekerja sesuai kapasitasnya. Jangan ganggu KPK dengan segala intrik politik, karena saat ini hanya KPK-lah salah satu harapan terbesar bagi masyarakat.
Salam
Sumber berita:
Satu, Dua, Tiga.
