Sistem politik di Indonesia merupakan rangkaian proses utuh atau sebagian yang berfungsi sebagai mekanisme politik sesuai dengan dasar negara, ketentuan konstitusional hingga penelitian dari lingkungan yang ada di masyarakat. Indonesia mengalami beberapa sejarah sistem politik diantaranya, sistem politik demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan juga demokrasi pancasila. Perubahan sistem politik di Indonesia didasari oleh unsur dinamika lingkungan yang bersifat terus berubah berkaitan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia.
Jika berbicara tentang sistem politik di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah budaya politik yang terjadi di Indonesia. Budaya politik ini menjadi salah satu dasar untuk berbagai jenis lingkungan yang mempengaruhi dan menekan sistem politik. Pembangunan politik di Indonesia akan berkaitan dengan keseimbangan yang dicapai oleh budaya politik berdasarkan lembaga politik yang ada di Indonesia.
Seiring perkembangan jaman, kehadiran teknologi dan keadaan sosial juga berdampak besar perubahan budaya politik yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan perhitungan matang akan tekanan budaya politik berdasarkan dengan hasil pengamatan keadaan terkini.
Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 silam, membawa dampak perubahan yang signifikan bagi politik di Indonesia. Dilansir dari Jurnal penelitian Politik berjudul “Konstelasi Politik di Tengah Pandemi” yang ditulis oleh M.Prakoso Aji menerangkan bahwa adanya perubahan keadaan politik berdasarkan tiga parameter berikut.
Pertama, ekosistem politik yang terjadi di era pandemi ditandai dengan peran pemerintah yang kuat untuk menangani krisis. Hal ini akan terjadi tendensi penguatan peran penguasa negeri dengan alasan kebencanaan dan pemerintah memiliki hak khusus untuk membuat kebijakan yang bersifat restriksi (pembatasan) atau diskresi (tindakan mengatasi persoalan tertentu).
Dengan ini, pemerintah melakukan berbagai hal yang menyangkut pencegahan dan penanggulangan bencana yang terkait dengan pandemi Covid-19. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi upaya pemerintah menerapkan pencegahan dari kondisi ini. Nuansa kedaruratan bencana yang terjadi menjadikan kondisi politik lebih kuat terjadi terhadap kekuasaan pemerintahan.
Kedua, munculnya perubahan anggaran. Bertambahnya kekuasaan eksekutif membuat perubahan terhadap anggaran. Dilansir dari arikel berita covid19.go.id, Pemerintah mengeluarkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun sebagai anggaran menangani pandemi Covid-19 dari berbagai sektor mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar sebagai pemberi wewenang akan pengeluaran anggaran tambahan ini. Hal tersebut menjadikan politik yang mengarah pada persatuan politik kearah pemerintahan. Upaya ini dilakukan demi memberantas Covid-19 yang tidak terhambat oleh perbedaan politik.
Parameter terakhir yaitu adanya perasaaan sence of crisis atau persamaan nasib dalam kondisi krisis. Perasaan akan adanya pengalaman nasib yang sama akibat pandemi membuat rasa persatuan bangsa semakin menguat. Perbedaan politik yang marjinal tidak lagi menjadi pusat perhatian, namun kepentingan bangsa menjadi pokok dari mengatasi pandemi yang terjadi di Indonesia.
Kondisi sistem politik di Indonesia juga berkaitan erat dengan demokrasi, pemerintah pada masa pandemi saat ini dianggap tidak bisa memberikan respon yang efektif mengingat terdapat polarisasi politik pasca pemilu yang bersifat pro dan kontra. Dilansir dari ip.umy.ac.id, Bambang Eka Cahya Widodo selaku civitas akademik Ilmu Pemerintahan UMY memberikan kritik akan perkembangan demokrasi yang terjadi di era Pandemi.
Menurutnya, Situasi pandemi membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam berbagai aspek demokrasi sehingga dipengaruhi faktor diantaranya karakter dari rezim penguasa, partisipasi masyarakat, perkembangan lembaga demokrasi, media massa, makna ruang publik hingga budaya politik. Kapasitas pemerintah saat ini masih dinilai rendah dalam koordinasi pemerintahan, sejatinya dukungan ini juga haruslah diberikan oleh masyarakat, parpol, parlemen hingga penegak hukum sehingga mempersatukan budaya politik yang terjadi dari krisis demokrasi saat ini.
Perkembangan politik di Indonesia pada era pandemi dapat dikatakan mengalami penurunan poin terhadap demokrasi. Hal ini juga menjadi perhatian dalam situasi politik yang terjadi hingga kedepannya. Masa depan demokrasi tampaknya akan memakan waktu pemulihan yang cukup lama.
Sistem post-democracy akan terus mengikuti kehidupan politik negeri ini. Jika tidak ada sebuah pergerakan politik, maka kualitas demokrasi akan semakin menurun setelah pandemi. Berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemusatan kekuasaan ini akan menjadi persoalan konkrit yang berkaitan dengan ekonomi dan kehidupan sosial di Indonesia. Perlu adanya pembangkitan kembali peran bagi kalangan civil society untuk melindungi kehidupan demokrasi di masa pandemi hingga kedepannya. Kepedulian akan kualitas demokrasi harus digaungkan sebagai bentuk tanggung jawab dan konstitusional moral dari rakyat Indonesia.
