Pikiran negara besar yang mendistribusikan pendapatannya sungguh ketinggalan zaman dan berbahaya secara politik karena rentan pada penguasaan kelompok kuat.
Negara adalah penggerak agar berbagai kekuatan ekonomi dan sosial tumbuh di negara itu. Untuk bisa jadi penggerak, negara harus mampu mengembangkan jaringan organisasi dengan berbagai kelompok. Jaringan juga merupakan arena akuntabilitas karena benar tidaknya kebijakan bukan ditentukan oleh para pengambil kebijakan.
Kemampuan pokok pemerintah lainnya dalam pemikiran ini adalah mengembangkan kerja sama. Pemerintah membutuhkan sektor swasta untuk pengembangan inovasi di bidang ekonomi.
Namun, pemerintah juga harus mampu mengenali, mengakui, dan mengembangkan potensi baik dari masyarakat untuk pada akhirnya menyumbang pada kesejahteraan umum(Kompas.id/7/11/2024).
Tantangan Pemerintahan Prabowo Gibran
Sepuluh tahun di bawah Jokowi, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren kemajuan, khususnya infrastruktur, layanan publik, penanganan kemiskinan, dan pengembangan kualitas manusia. Ini mesti diapresiasi.
Namun, sebagian masih kurang atau cenderung mundur, seperti soal ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada sumber daya alam dan lingkungan, mandeknya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia yang problematik.
Karena itu, untuk membentuk, apalagi memperbaiki masa depan negeri, mesti berani jujur mencermati kunci keberhasilan Jokowi dan apa yang menghambatnya. Prabowo dan tim tentu sudah melakukannya. Hal mendasari yang perlu diperhatikan adalah tata pemerintahan dan kapasitas atau kemampuan negara.Â
Tata kelola atau tata pemerintahan mengarah pada beberapa indikator pemerintahan yang baik yakni governing berkaitan dengan perbuatan atau perilaku memerintah yang mengarah pada kepentingan publik; governabilitas berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas pemerintah dalam memahami cara mengurus negara dan masyarakat.
Governance berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang mengarah pada terciptanya kebijakan publik yang mementingkan kebaikan bersama dan goverenmentality yang berkaitan dengan pemerintah harus mampu merangkul dan menghormati nilai-nilai luhur tradisi masyarakat (lokal self goverment) dan juga mampu menggandeng semua pihak dalam mengurus pemerintahan negara.
Dengan demikian pekerjaan paling mendasar pemerintah saat ini adalah mengurus negara dari budaya oligarki yang sangat akut merajalela di Indonesia yang pada akhirnya kepentingan masyarakat pasti terabaikan.
