New Public Governance, Tantangan Pemerintahan Baru Prabowo Gibran

Indonesia telah menyambut pemerintahan baru mulai tanggal 20 Oktober setelah dilantiknya Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelahnya para menteri yang membantu presiden telah dipilih dan telah mulai bekerja. Lantas melihat situasi negara dengan pemimpin baru, apakah tantangan dalam pemerintahan bagi Prabowo Gibran?

Dalam transisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini, masyarakat sudah mendapatkan gambaran  pembantu presiden terpilih. Beberapa di antaranya tokoh-tokoh yang telah berpengalaman mengisi kementerian di bidang perekonomian, salah satunya Sri Mulyani yang dipastikan kembali menjadi Menteri Keuangan (Kompas.id/17/10/2024). 

Peran Menteri Keuangan memang sangat vital dalam mendukung kestabilan perekonomian dalam negara. Namun pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik maka negara bisa saja berada dalam bahaya. Indonesia bahkan dunia pernah mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

Pascapandemi Covid-19, dunia menghadapi perubahan ekonomi yang besar. Perubahan didorong oleh percepatan digitalisasi di banyak aspek produksi dan distribusi. Konsolidasi digital menghasilkan penguatan pada sektor ekonomi tertentu, tetapi juga mengeksklusi sektor ekonomi lain. Banyak sektor riil dan jasa yang berguguran, termasuk di Indonesia. Di banyak negara situasi umum ditemui, yaitu ketimpangan meningkat dan mengecilnya golongan menengah (Kompas.id/7/11/2024). 

Keduanya disebabkan dinamika teknologi dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga perlu kerangka baru pengelolaan negara untuk mengubah tren penurunan kondisi ekonomi ini. 

Risiko tidak ditanganinya persoalan ekonomi ini pasti berdampak pada persoalan ketimpangan sosial, seperti kemampuan masyarakat menjaga kohesi sosial ataupun mengembangkan berbagai kapasitas sebagai warga negara. Negara yang gagal mengakomodasi perubahan pascapandemi, kondisi kemakmurannya pasti menurun.

Kondisi ini sudah berhasil diatasi Indonesia. Jokowi dinilai telah mengatasi keterpurukan Indonesia dari pandemi. Tantangan pemerintahan hari ini dipastikan lebih kompleks. Secara terang-terangan Kabinet Merah Putih melanjutkan pembangunan dari era sebelumnya. Bukan berarti tidak ada tantangan dalam pemerintahan. Indonesia dihadapkan pada  persoalan tantangan pemerintahan yang mengglobal.

New Public Governance

New public governance (NPG) adalah kerangka dasar terbaru tentang gambaran bagaimana birokrasi pemerintah mengelola sumber daya publik.

Tantangan yang ingin dipecahkan oleh kerangka ini adalah ilusi bahwa negara dapat menjadi organisasi besar yang jadi pusat menghasilkan kesejahteraan. Persoalan pokok yang harus dipegang bahwa pembangunan adalah kemampuan kolaborasi dalam mengembangkan sumber daya publik (Kompas.id/7/11/2024).

Pikiran negara besar yang mendistribusikan pendapatannya sungguh ketinggalan zaman dan berbahaya secara politik karena rentan pada penguasaan kelompok kuat.

Negara adalah penggerak agar berbagai kekuatan ekonomi dan sosial tumbuh di negara itu. Untuk bisa jadi penggerak, negara harus mampu mengembangkan jaringan organisasi dengan berbagai kelompok. Jaringan juga merupakan arena akuntabilitas karena benar tidaknya kebijakan bukan ditentukan oleh para pengambil kebijakan.

Kemampuan pokok pemerintah lainnya dalam pemikiran ini adalah mengembangkan kerja sama. Pemerintah membutuhkan sektor swasta untuk pengembangan inovasi di bidang ekonomi.

Namun, pemerintah juga harus mampu mengenali, mengakui, dan mengembangkan potensi baik dari masyarakat untuk pada akhirnya menyumbang pada kesejahteraan umum(Kompas.id/7/11/2024).

Tantangan Pemerintahan Prabowo Gibran

Sepuluh tahun di bawah Jokowi, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren kemajuan, khususnya infrastruktur, layanan publik, penanganan kemiskinan, dan pengembangan kualitas manusia. Ini mesti diapresiasi.

Namun, sebagian masih kurang atau cenderung mundur, seperti soal ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada sumber daya alam dan lingkungan, mandeknya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia yang problematik.

Karena itu, untuk membentuk, apalagi memperbaiki masa depan negeri, mesti berani jujur mencermati kunci keberhasilan Jokowi dan apa yang menghambatnya. Prabowo dan tim tentu sudah melakukannya. Hal mendasari yang perlu diperhatikan adalah tata pemerintahan dan kapasitas atau kemampuan negara. 

Tata kelola atau tata pemerintahan mengarah pada beberapa indikator pemerintahan yang baik yakni governing berkaitan dengan perbuatan atau perilaku memerintah yang mengarah pada kepentingan publik; governabilitas berkaitan dengan kemampuan dan kapasitas pemerintah dalam memahami cara mengurus negara dan masyarakat.

Governance berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang mengarah pada terciptanya kebijakan publik yang mementingkan kebaikan bersama dan goverenmentality yang berkaitan dengan pemerintah harus mampu merangkul dan menghormati nilai-nilai luhur tradisi masyarakat (lokal self goverment) dan juga mampu menggandeng semua pihak dalam mengurus pemerintahan negara.

Dengan demikian pekerjaan paling mendasar pemerintah saat ini adalah mengurus negara dari budaya oligarki yang sangat akut merajalela di Indonesia yang pada akhirnya kepentingan masyarakat pasti terabaikan.

Pemerintah harus mampu menjadikan masyarakat sebagai local self goverment yang benar-benar diperhatikan. Tujuan hadirnya pemerintah adalah untuk memberikan kesejahteraan dan ketenteraman dalam negara, bukan hanya pada golongan tertentu.