Benarkah Partai Oposisi Mencegah Pemerintah yang Korup, Otoriter dan Abuse of Power?

Pelanggaran Yang Pernah Terjadi

Penulis menyoroti pelanggarana yang pernah terjadi selama masa kepemimpinan SBY dan Jokowi. Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ada beberapa kasus dan isu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum secara khsus kasus korupsi. 

Kasus korupsi e-KTP adalah salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang terjadi selama masa pemerintahan SBY. Kasus ini melibatkan anggota DPR dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam skema korupsi pengadaan e-KTP senilai miliaran rupiah.  Beberapa nama yang dijerat dalam kasus ini antara lain:Anas Urbaningrum: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Andi Narogong: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Setya Novanto: Mantan Ketua DPR RI dan mantan Ketua Umum Partai Golkar

Selain kasus korupsi e-KTP, ada beberapa kasus korupsi lainnya yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota DPR selama masa pemerintahan SBY. Beberapa kasus tersebut antara lain Kasus korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet untuk Asian Games yang melibatkan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kasus korupsi bailout Bank Century yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah dan anggota DPR.; dan Kasus korupsi pengadaan tanah dan pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata di Hambalang, Bogor, yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah dan anggota DPR.

Bahkan selama kepemimpinan Jokowi kasus serupa masih saja terjadi. Ada banyak kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya pun terjadi di dalamnya.

Kasus-kasus korupsi di atas menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menjadi isu serius di Indonesia dan mempengaruhi berbagai sektor, termasuk keuangan negara dan pembangunan. Upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi menjadi hal yang penting untuk meningkatkan integritas dan transparansi pemerintahan di Indonesia. Rata rata pelaku yang terjerat adalah berasal dari partai pendukung pemerintah lantas  mana letak kontrol partai oposan ?

Selain itu ketika para pemerintah menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk melanggengkan  kekuasaan golongannya entah itu dinasti politik ataupun kekuasaan keluarga. Sudah sejauh mana peran partai oposisi ? ada semacam kecemasan ketika partai oposisi yang sifatnya hanya sementara sehingga tidak bisa melakukan kontrol penuh atas pemerintah.

Jalan Tengah Peran Partai Opiosisi

Agar semakin tegas dan jelas partai oposisi dalam menjalankan perannya, berikut beberapa peran yang dapat dimainkan oleh partai oposisi dalam sistem pemerintahan yang koruptif dan oligarkis.

Partai oposisi memiliki fungsi utama untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap tidak tepat atau merugikan masyarakat. Kritik dan pengawasan dari partai oposisi dapat memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kebijakan yang diambil. 

Partai oposisi dapat berperan dalam memobilisasi dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk melalui pendidikan politik, kampanye publik, dan advokasi hak-hak masyarakat.