Kedua Penyakit Kronis, patologi ini disebabkan masalah yang lebih lama, namun tak membunuh organisasi. Organisasi sering tak berbuat apa pun untuk menangani jenis penyakit ini, membiarkannya "tumbuh" dapat mematikan organisasi tatkala situasi bertambah buruk. Ketiga, Kelainan Kepribadian, penyakit birokrasi ini Memungkinkan organisasi
hidup normal, tetapi terasa sakit. Situasi tersebut  justru "dianggap menghibur". Contoh: melakukan sesuatu pelanggaran hukum, etika dan integritas sebagai hal biasa.
Penyakit negara Indonesia yang merusak tatanan etika birokrasi adalah oligarki. Oligarki melahirkan shadow government dan melumpuhkan peran masyarakat. Sistem politik tanpa ideologi dan kaderisasi " korupsi politik", penegakan hukum yang lemah "korupsi hukum" dan budaya kekuasaan birokrasi "korupsi birokrasi" menjadikan sistem budaya dan etika melemah dalam pemerintahan.
Untuk mengatasi patologi birokrasi tersebut maka dalam penyelenggaraan negara etika sangat penting untuk diterapkan. Penyelenggaraan negara yang beretika maka akan meningkatnya image dan trust publik, mengurangi perilaku KKN, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, meningkatnya kinerja individu, meningkatnya kepuasan dan motivasi serta meningkatnya prinsip rule of law.
Urgensi Etika Dalam Pemerintahan
Etika dalam pemerintahan adalah kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pejabat publik digunakan dengan bertanggung jawab dan adil demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Etika membantu memastikan bahwa para pemimpin pemerintahan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan membentuk dasar yang kuat untuk penegakan hukum yang adil.
Pemerintah bertanggung jawab atas kepentingan publik. Etika membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan didasarkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Etika memainkan peran penting dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika para pemimpin pemerintahan bertindak dengan integritas dan transparansi, hal ini membantu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Etika membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintahan. Dengan memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat, pejabat pemerintahan akan lebih cenderung untuk menggunakan kekuasaan mereka dengan bijaksana dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Etika dalam pemerintahan dapat membantu menjaga stabilitas politik dan sosial. Ketika keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat, hal ini dapat mengurangi konflik dan ketegangan dalam masyarakat.
Para pemimpin pemerintahan sering kali dianggap sebagai teladan bagi masyarakat. Etika yang kuat dari para pemimpin dapat menjadi contoh bagi warga negara lainnya, memperkuat nilai-nilai moral dalam masyarakat secara keseluruhan.
