Nilai Pak Jokowi-Ma'ruf Masih Merah, Tenang Pak Masih 4 Tahun Lagi

Tidak terasa ternyata pemerintahan  Jokowi-Ma’ruf sudah setahun, untuk mengetahui kinerjanya kita bisa membaca hasil survei. Salah satu lembaga survei yang telah merelis hasil surveinya adalah Litbang Kompas.  

Bagaimana Hasilnya? Ternyata 52,5 persen responden tidak puas, jika diurai lagi 46,3 persen merasa tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin dan sedihnya ternyata ada 6,2 persen responden yang sangat tidak puas terhadap kinerja presiden dan wakil presiden.

Jika dilihat dari kepuasan responden ada sebanyak 39,7 persen merasa puas dan 5,5 persen responden merasa sangat puas.  Survei ini dilaksanakan selama 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kabupaten /kota di 34 provinsi (Kompas.com 20/10/2020).

Hasil survei ini barangkali jauh dari harapan pemerintah Jokowi-Ma’ruf meski baru memerintah selama 1 tahun dan merupakan period ke-2 bagi pak Joko Widodo.

Baberapa bulan setelah memerintah masalah-masalah muncul utamanya pandemi-Covid-19. Pemerintah nampaknya belum siap dan juga tidak pernah menyangka datangnya pandemi Covid-19. Apalagi komunikasi para pembantu presiden  kelihatan tidak kompak membuat masyarakat tambah bingung.

Penulis menduga hasil survei Litbang Kompas dilaksanakan bulan Oktober yang saat itu sedang ramai-ramainya demonstrasi menentang Omnibus law Cipta Kerja di seluruh Indonesia. 

Peristiwa tersebut secara tidak langsung bisa mempengaruhi emosi responden. Tambahan lagi, sebulan sebelumnya berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta membatalkan revisi Undang-Undang komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam menentukan jawaban survei opini publik, persepsi responden dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terkait langsung adalah pengalaman dan ingatan serta suasana hati sedang faktor eksternal intensitas suatu peristiwa tersebut. 

Ketika responden membaca suatu penyataan atau pertanyaan untuk menentukan jawaban  memorinya  akan merujuk pada suatu peristiwa yang menentang pemerintah. 

Peristiwa yang sifatnya negatif terhadap pemerintah memiliki intensitas pemberitaan  cukup ktinggi akibat disiarkan melalui media televisi, media cetak dan media online  serta media sosial akibatnya bisa mempengaruhi emosi dan suasana hati responden dalam menentukan jawaban.

Kita ambil contoh dua bidang yang sering menjadi sorotan media adalah bidang kesejahteraan sosial dan politik dan keamanan. Bidang yang memiliki kepuasan paling tinggi adalah  kesejahteraan sosial karena sebanyak 48,8 responden merasa puas dan 3,4 persen merasa sangat puas. 

Sebaliknya, di bidang politik dan keamanan, ada sebanyak 46,7 persen reponden merasa puas  dan 6 persen merasa sangat tidak puas. Mengapa bisa seperti ini? 

Seperti penulis sampaikan sebelumnya bahwa jawaban responden diperngaruhi oleh pengalaman dan ingatan , suasana hati dan intensitas meski masih banyak faktor lain. 

Pemberitaan dua bidang tersebut mendominasi sebagian  besar media  dengan intensitas cukup tinggi sehingga mempengaruhi emosi responden. Pemberitaan lewat beberapa media tentang   pembagian beberapa bentuk bantuan pada masyarakat akibat Covid-19 dan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat bisa jadi berpengaruh pada hasil survei.    

Hasil survei Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil surveinya terkait tingkat kepuasan publik yang mencapai 67, 4 persen terhadap kinerja jokowi-Ma’ruf yang dilaksanakan 9 -12 Juni 2020 di 34 provinsi di Indonesia dgn cara telesurvei (Merdeka.com 19/6/2020). 

Hasil survei dari Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2020 sehingga pada saat itu belum muncul demonstrasi maupun protes terhadap pemerintah. Oleh karena itu hasil survey dari ASI tentang kepuasan publik atas kinerja pemerintah cukup bagus mencapai 67,4 persen.

Fokus pada program kerja

Apapun hasil survei tentang kinerja Jokowi-Ma’ruf,  pemerintah sebaiknya menerima dengan lapang dada sebagai evaluasi kinerja selama 1 tahun menjabat. 

Masih ada cukup waktu 4 tahun untuk menyelesaikan program kerja. Jangan sampai dilupakan program kerja yang pernah disampaikan pada waktu pelantikan presiden dan wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin di gedung Parlemen 20 Oktober 2020. 

Ada 5 program kerja (1) pembangunan sumber daya manusia, (2) pembangunan infrastruktur, (3) penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, (4) penyerdanaan birokrasi, dan (5)transformasi ekonomi. Di antara 5 program kerja yang menjadi prioritas adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). 

Sayangnya, program pembanguan SDM terkendala pandemi Covid-19 akibatnya program dan kegiatan banyak yang ditunda.

Pembangunan SDM diprioritas dalam rangka menyiapkan generasi pekerja yang akan menghadapi bonus demografi. Generasi pekerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan tetapi juga menguasai teknologi serta disiplin dan berdaya saing tinggi. Karena merupakan program prioritas maka pemerintah akan menyiapkan dana cukup besar agar pembangunan SDM tercapai. 

Dalam pembangunan SDM  semua kementerian akan terlibat namun yang  memiliki peran besar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetapi Kemendikbudnampaknya masih disibukan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang belum selesai-selesai. Pemerintah perlu merefokuskan lagi pembangunan SDM karena waktu berjalan dengan cepat. Jangan sampai pemerintah terlena menghadapi pandemi Covid-19 tapi melupakan program prioritas yaitu pembangunan SDM.

Setiap pemimpin pasti ingin memilik legacy agar bisa dikenang orang lain atas keberhasilannya. Apalagi pemimpin setingkat presiden, legacy tidak hanya warisan pembangunan fisik tetapi bisa juga berupa nilai-nilai yang  positif maupun negatif. 

Tentunya seorang pemimpin tidak ingin dikenang memimpin dengan gaya  otoriter, anti demokrasi dan tidak pro rakyat. Banyak pemimpin yang tidak menyadari apa yang telah mereka kerjakan sewaktu berkuasa akan menjadi catatan sejarah sepanjang masa.

Presiden Jokowi-Ma’ruf harus hati-hati dalam   menuntaskan sisa waktu 4 tahun. Dapat dikatakan rencana kerja pemerintah (RKP) belum maksimal akibat pandemi Covid-19, ini merupakan tahun pertama dari RPJM 2020 -2024.  

Jangan sampai legacy Presiden Jokowi-Ma’ruh hanya pembangunan infrastruktur saja tapi juga nilai-nilai positip seperti keterbukaan, demokratis, anti korupsi dan bijaksana. 

Keberhasilan kepemimpinan seseorang  dapat diukur dengan  survei karena cakupan penilaiannya cukup luas dan hasilnya dapat dipercaya jika dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel. 

Hasil survei pertama pada kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma’ruf yang masih belum memuaskan sebagai umpan balik yang bisa memicu dan memacu kinerja agar pada survei menjelang berakhirnya masa jabatan bisa memuaskan.

Semoga Bermanfaat

Pati, 30 Oktober 2020