Menarik untuk ditelisik di sini adalah persyaratan surat keterangan peringkat nilai rapor. Seperti kita ketahui, Kurikulum 2013 (K-13) tidak memberlakukan sistem peringkat atau ranking. Maka, sejak diberlakukan K-13, rangking atau peringkat siswa dalam kelas tidak diperhitungkan.Â
Yang ditulis dalam lembaran-lembaran rapor adalah deskripsi pencapaian kompetensi siswa, yang mencakup kompetensi sikap sosial dan budi pekerti, kompetensi kognitif dan kompetensi sikap. Â Melalui deskripsi-deskripsi tersebut, siswa maupun orang tua bisa melihat capaian siswa setelah berkompetensi dengan dirinya sendiri.Â
Capaian nilai dari semester ke semester memperlihatkan proses belajar seorang siswa dalam menguasai berbagai kompetensi dasar. Singkatnya, nilai dalam rapor menggambarkan proses pencapaian kompetensi siswa itu sendiri, bukan menggambarkan proses persaingan kompetensi seorang siswa dengan siswa sekelasnya.
 Jika demikian, bagaimana sekolah bisa membuat ranking kelas? Saya justru meragukan objektivitas surat keterangan peringkat nilai rapor yang dibawa calon siswa ketika mendaftar.
Jalur Zonasi dan Persoalannya
Setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang tidak luput dari pro dan kontra. Demikian halnya dengan persyaratan seleksi penerimaan peserta didik baru. Sebagai tanggapan atas protes orang tua murid atas seleksi jalur zonasi tahun lalu, pemerintah pada tahun ini menetapkan kriteria seleksi yang lebih longgar. Â
Tahun ini seleksi umur tidak lagi menjadi satu-satunya kriteria seleksi pada jalur zonasi. Dengan kuota sebanyak 50% dari keseluruhan daya tampung sekolah, seleksi dilakukan dalam 3 opsi. Opsi pertama memprioritaskan calon siswa yang rumahnya berada di RT yang sama dengan sekolah yang dituju. Jika setelah opsi pertama masih tersedia daya tampung, dilanjutkan dengan opsi kedua. Opsi kedua memprioritaskan irisan RT-RT yang berada di bawah satu RW dengan sekolah yang dituju. Jika setelah opsi kedua ini pun masih tersisa daya tampung sekolah, barulah diberlakukan opsi ketiga, yakni seleksi menggunakan kriteria umur, yakni seleksi berdasarkan umur tertua ke umur termuda.
Meskipun seleksi jalur zonasi pada tahun ini lebih fleksibel dari tahun kemarin, kemungkinan munculnya reaksi penolakan dari masyarakat (orang tua siswa) bisa terjadi. Terutama, bagi orang tua yang menginginkan anaknya masuk pada sekolah negeri unggulan pilihannya. Di sini dibutuhkan sikap bijak dari pemerintah untuk merespon dan menyelesaikannya agar persoalan tidak membias. Â
Calon Siswa Disabilitas Terpinggirkan
Dalam PPDB 2020 calon siswa penyandang disabilitas mengikuti seleksi masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi. Namun, dalam PPDB tahun ini calon siswa disabilitas mendaftarkan diri melalui jalur afirmasi bersamaan dengan calon-calon siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.Â
Sebuah pertanyaan nakal mencuat di sini. Seberapa besar peluang  mereka diterima melalui jalur ini? Calon siswa ini harus bersaing dengan begitu banyak calon siswa kategori tidak mampu secara ekonomi, sementara kuota tersedia 15% dari daya tampung sekolah. Apa alasan mereka harus bersaing dengan calon-calon siswa lainnya? Di mana dasar persaingannya?
